Penyebab Kenaikan Anggaran Pakaian DPRD Kota Tangerang Belum Jelas

Anggaran pakaian untuk anggota DPRD Kota Tangerang di Banten naik dua kali lipat saat pandemi Covid-19.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Supriyanto

TANGERANG, KOMPAS — Belum ada kejelasan perihal naiknya anggaran pengadaan bahan pakaian untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang di Banten. Pengadaan pakaian 50 wakil rakyat tersebut naik dari Rp 312,5 juta menjadi Rp 675 juta di tengah kesulitan ekonomi warga karena terjangan pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyebutkan, tidak tahu teknis pengadaan bahan pakaian yang naik dua kali lipat di tengah situasi pandemi Covid-19 itu. Wakil rakyat hanya menentukan spesifikasi pakaian dan menunjuk penjahit ketika sudah ada pemenang tender.

”Kalau untuk teknisnya, ke sekretariat Dewan. Kami tidak terlibat langsung karena terima pakaian jadi,” ujarnya pada Kamis (5/8/2021).

Saya belum tahu spesifikasi dan harga setiap setelannya.

Tahun ini 50 wakil rakyat di Kota Benteng belum menerima lima setel pakaian. Pakaian itu terdiri dari satu setelan pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil harian serta dua setelah pakaian dinas harian.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga mencairkan bantuan sosial tunai (BST) di Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (24/7/2021). Di saat banyak warga terdampak pandemi, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, masih muncul kasus pungutan liar bansos hingga anggaran baju dinas anggota DPRD yang berlebihan.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan, wakil rakyat hanya menentukan spesifikasi pakaian seperti warna baju dan menunjuk penjahit bajunya. Pembayarannya langsung ditransfer oleh pemenang tender kepada pembuat baju.

”Tahun-tahun sebelumnya kalau sudah ada pemenang, kami pilih bahannya mau warna apa dan tunjuk penjahitnya. Kalau sudah beres, kami terima dan kenakan,” katanya.

Baca juga : Rp 675 Juta untuk Pakaian 50 Anggota DPRD Kota Tangerang

Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono belum merespons konfirmasi dari Kompas tentang spesifikasi dan harga bahan pakaian itu.

Sebelumnya, Agus mengatakan, tidak tahu penentuan pagu anggaran dan spesifikasi setiap pakaian yang mengacu pada standar satuan harga dari pemerintah daerah.

”Saya belum tahu spesifikasi dan harga setiap setelannya,” ujarnya pada Rabu (4/8/2021).

Kompas/Wawan H Prabowo

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) membantu mengarahkan warga yang ingin mencairkan bantuan sosial tunai (BST) di Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (24/7/2021).

Pengadaan pakaian wakil rakyat itu berlangsung setahun sekali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Jika ditotal, jumlah baju untuk 50 anggota DPRD Kota Tangerang 250 setelan. Dengan pagu anggaran Rp 675 juta, satu setelan dikenai biaya Rp 2,7 juta.

Sektor produktif

Kenaikan anggaran pakaian hingga dua kali lipat di tengah situasi pandemi Covid-19 menimbulkan tanya tentang empati wakil rakyat. Adib Miftahul, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf di Tangerang, mengatakan, jumlah tersebut tidak wajar dengan ketimpangan ekonomi saat ini imbas pandemi Covid-19.

Menurut dia, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih produktif jika ingin memacu stimulus ekonomi ketimbang pakaian yang tidak begitu mendesak.

”Alihkan ke sektor padat karya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat,” ucapnya.

HUMAS PEMKOT TANGERANG

Warga Kota Tangerang di Banten menerima bantuan sosial berupa beras 10 kilogram, di Kecamatan Tangerang, Kamis (22/7/2021). Sebanyak 203.171 KK di Kota Benteng akan menerima bantuan tersebut secara bertahap melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Di sisi lain, Pemkot Tangerang punya pekerjaan rumah memberikan bansos untuk warganya. Dinas Sosial Kota Tangerang tercatat harus menyalurkan bansos tunai kepada 169.000 keluarga dan bansos beras kepada 203.000 keluarga. Sejauh ini, realisasi bansos tunai mencapai 158.000 keluarga dan 4.400 keluarga penerima Program Keluarga Harapan.

Penyaluran bantuan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang untuk keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Periode 11 Juli hingga 24 Juli telah menjangkau 1.500 keluarga, sedangkan periode 25 Juli hingga 8 Agustus mencapai 1.000 keluarga.

Baca juga : Pemerintah Kota Tangerang Terima 47 Aduan Pungutan Liar Bansos

Pemkot Tangerang juga berencana memberi bantuan melalui program Tangerang Peduli Sesama dan bantuan makanan untuk anak yatim.

Tangerang Peduli Sesama berupa bantuan Rp 300.000 untuk warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum sekali pun menerima bantuan sepanjang 2021. Sementara bantuan makanan untuk 1.300 anak yatim berupa sembako yang dibagikan ke rumah–rumah dan yayasan.