Orangtua Pilih Sekolah Dibuka Saat Pandemi Terkendali

Dari survei yang dilakukan Laboratorium Intervensi Sosial dan Krisis, Fakultas Psikologi UI bersama LaporCovid-19 pada April-Mei 2021 diketahui orangtua menginginkan sekolah dibuka saat pandemi Covid-19 terkendali.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Guru mengawasi Penilaian Akhir Tahun (PAT) dalam uji coba pembelajaran tatap muka dan daring di SDN Pondok Kelapa 05 Pagi, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Angka kasus Covid-19 di DKI memang terus turun dalam sepekan ini. Namun, para orangtua di Jakarta menyatakan pembelajaran tatap muka atau PTM sebaiknya dilakukan manakala tingkat penularan sudah lebih jauh menurun lagi atau saat pandemi dinyatakan resmi sudah terkendali, serta anak didik sudah tervaksinasi.

Demikian terungkap dari hasil survei yang dilakukan Laboratorium Intervensi Sosial dan Krisis Fakultas Psikologi UI bersama LaporCovid-19. Survei yang dilakukan pada 30 April-15 Mei 2021 itu diikuti 23.015 responden dari enam wilayah Kota/Kabupaten di Ibu Kota yang rata-rata berusia 18 tahun ke atas juga orangtua. Responden didominasi perempuan dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Dicky Pelupessy, Kolaborator Ilmuwan LaporCovid-19 dalam webinar tentang pemaparan survei pembukaan sekolah di DKI Jakarta, Kamis (5/8/20210) menjelaskan, survei itu memang dilakukan saat Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah melakukan piloting atau uji coba PTM campuran terbatas. Dengan survei tersebut, dikaitkan dengan rencana PTM yang diatur dalam SKB Empat Menteri, bertujuan untuk memahami persepsi warga Jakarta tentang PTM.

Artinya, ada 171.998 siswa atau 10,97 persen peserta didik memerlukan bantuan gawai.

Dari survei itu ada sejumlah pertanyaan ditanyakan. Salah satunya adalah waktu yang tepat untuk pembukaan sekolah. Sebanyak 40,45 persen responden menjawab, PTM bisa dibuka manakala angka penularan Covid-19 sudah benar-benar turun dan 37,42 persen menjawab jika pandemi Covid-19 sudah selesai.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas PMI Jakarta Selatan bersiap melakukan penyemprotan disinfektan di SMPN 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (17/6/2021).

Respons lainnya yang menarik adalah 11,05 persen menjawab jika anak didik sudah divaksin. Anak sudah divaksin itu juga berkaitan dengan respons dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dimana 60 persen responden menyatakan anak rentan terkena Covid-19, 60 persen orang dewasa lebih rentan tertular Covid-19 dibandingkan dengan anak, hingga 54 persen anak bisa menularkan Covid-19.

”Dengan respons itu, maka orangtua ingin memastikan pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka hanya ketika tingkat penularan sudah menurun atau pandemi sudah terkendali. Di sini kita bisa melihat, orangtua memiliki fokus pada kesehatan dan keselamatan anak,” kata Pelupessy.

Baca juga: Pembelajaran Campuran Semakin Jadi Kebutuhan

Kaitan dengan keselamatan dan kesehatan itu, maka didapati semakin tinggi pendapatan orangtua, respons yang memilih membuka sekolah ketika anak sudah divaksinasi itu tinggi. Korelasi lainnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka opsi memilih membuka sekolah jika anak sudah divaksin dan juga jika kasus sudah menurun itu tinggi.

Itu menjadi berkebalikan dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Semakin rendah tingkat pendidikan, respons bahwa sekolah dibuka jika anak sudah divaksinasi dan jika kasus sudah menurun itu rendah.

Pun semakin rendah pendapatan, dalam survei ini adalah kurang dari Rp 2,5 juta per bulan, semakin rendah yang merespons memilih membuka sekolah saat anak-anak sudah divaksinasi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas mengukur suhu tubuh siswa yang akan mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di SD Negeri Bendungan Hilir 01, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2021).

Dari survei pula terungkap, masih ada keluarga-keluarga yang kesulitan dengan kepemilikan gawai untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Sebanyak 4,56 persen keluarga tidak memiliki gawai sama sekali dan 20,41 persen hanya memiliki 1 gawai dan dipakai oleh lebih dari 1 anak. Serta ada 22 persen terkendala gangguan internet dan 30 persen menyatakan biaya internet memberatkan.

Slamet, Pelaksana Tugas (PLT) Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam webinar tersebut menjelaskan, untuk wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan PTM tidak dilakukan serta merta oleh semua sekolah. Ada kajian akademis dan itu sudah selesai.

Bahkan, Disdik DKI Jakarta juga melakukan persiapan sebelum menggelar ujicoba PTM campuran terbatas. Di antaranya seperti pelatihan guru, penyusunan panduan belajar dari rumah, hingga optimalisasi radio Dinas Pendidikan sebagai media pembelajaran.

Untuk sekolah penyelenggara, Disdik DKI Jakarta melakukan penilaian terkait kesiapan sekolah dan kesiapan belajar dari rumah. Kemudian juga dilakukan verifikasi kondisi dan kesiapan sekolah oleh para kasi sudin dan pengawasan. Para guru yang akan mengajar saat PTM campuran juga divaksin, serta ada persetujuan dari orangtua siswa.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Eskpresi Asmazila (5 tahun), siswa TK A, saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar secara daring di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (22/1/2021).

Dari sisi kepemilikan gawai, dinas juga melakukan pemetaan kepada semua peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PKBM. Dari total 1.568.138 peserta didik dari semua jenjang pendidikan itu, 67.907 siswa atau 39,48 persen tidak memiliki gawai. Sebanyak 104.091 siswa atau 60,52 persen memiliki gawai dan dipakai bersama.

”Artinya, ada 171.998 siswa atau 10,97 persen peserta didik memerlukan bantuan gawai,” kata Slamet.

Upaya untuk membantu peserta didik dilakukan dengan cara kolaborasi. Setidaknya sampai dengan 30 Maret 2021, ada bantuan 1.732 telepon seluler, 748 tablet, 416 buah laptop, dan 51 buah komputer. Selain itu ada bantuan 61.500 buah kartu perdana dan kuota internet.

Pemprov DKI mengupayakan membuka jaringan Wi-Fi melalui JAKWifi. Program yang ditujukan untuk digitalisasi Jakarta itu, kemudian dibuka dan bisa diakses oleh para peserta didik yang terkendala jaringan internet.

Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kesempatan itu menyatakan, KPAI turut memantau saat DKI Jakarta menggelar PTM campuran terbatas. KPAI menilai untuk kesiapan DKI Jakarta dalam menyiapkan PTM jauh lebih baik dari rata-rata nasional. Utamanya dari segi infrastruktur dan persiapan PTM.

Kompas/Fajar Ramadhan

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti.

Dari sisi vaksinasi kepada anak didik di DKI Jakarta, ia melihat anak didik di DKI terinformasi dari media sosial. Para anak didik mau divaksin juga atas keinginan sendiri.

Ia pun menggarisbawahi, apabila DKI hendak menggelar PTM, maka hendaknya 70 persen dari warga sekolah harus divaksin, yaitu ketika kekebalan kelompok terbentuk. ”Asal 70 persen atau lebih baik lebih tinggi dari itu,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Usut Vaksinasi Menggunakan NIK Orang Lain di Tangerang Selatan

Lainnya, ia menyarankan PTM bisa dilakukan manakala positivity rate atau persentase penularan kurang dari 5 persen. Terkait survei itu, Slamet juga menekankan, tetap dibutuhkan kesadaran semua, baik oleh para guru orangtua, juga peserta didik mengenai pembelajaran bermakna.

"Namun dengan situasi Jakarta saat ini, tetap dibutuhkan kesadaran semua, saat ini memang belum waktunya kita tatap muka. Kita juga harus sadar PPKM diciptakan untuk keselamatan bersama. Sekolah, kesehatan yang utama baru pendidikan,” kata Slamet.