Selama PPKM Level 4, Mobilitas Mulai Meningkat

Selama PPKM level 4, mobilitas masyarakat mulai naik di sektor ritel dan rekreasi hingga sektor bahan pangan. Namun, mobilitas di permukiman dan angkutan umum kota turun.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Calon penumpang bersiap masuk ke dalam KRL Commuterline di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perhubungan DKI Jakarta memantau, selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, mulai terjadi kenaikan mobilitas warga dibandingkan dengan saat penerapan PPKM darurat. Sementara jumlah penumpang angkutan umum masih belum normal.

Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (3/8/2021), menjelaskan, evaluasi terbaru yang dilakukan dinas perhubungan adalah pada 21 Juli-1 Agustus 2021 atau saat penerapan PPKM level 4 dibandingkan dengan pantauan pada 7-15 Juli 2021 atau saat PPKM darurat.

Pada PPKM level 4, mobilitas masyarakat di sektor ritel dan rekreasi naik 3,44 persen. Kemudian, mobilitas di kawasan toko bahan makanan dan apotek naik 1,00 persen.

Saat PPKM Level 4, jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan adalah 402.582 orang per hari, sementara saat PPKM darurat 414.595 penumpang per hari.

Kegiatan masyarakat di taman naik 1,67 persen, di pusat transportasi umum naik 1,67 persen, dan di tempat kerja naik 5,22 persen. Sementara mobilitas di area permukiman berkurang 2,56 persen. Adapun volume lalu lintas kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8,24 persen.

KOMPAS/Tangkapan layar

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo

Kenaikan itu juga terjadi di sektor angkutan umum antarkota antarprovinsi (AKAP). Jumlah penumpang harian angkutan AKAP pada PPKM level 4, jelas Syafrin, adalah 1.759 penumpang per hari. Angka itu mengalami peningkatan 30,91 persen dibandingkan dengan saat PPKM darurat yang sebesar 1.344 penumpang per hari.

Namun, di sektor angkutan umum perkotaan, justru terjadi penurunan jumlah penumpang. Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan pada PPKM level 4 turun 2,90 persen dibandingkan dengan saat PPKM darurat.

”Saat PPKM level 4, jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan adalah 402.582 orang per hari, sementara saat PPKM darurat 414.595 penumpang per hari,” kata Syafrin.

Baca juga: Saat Warga Bekerja di Rumah, Penumpang KRL Terus Turun

Penurunan penumpang juga dialami MRT Jakarta. Penurunan pada Juli 2021 amat signifikan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar

William P Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta, secara terpisah, menjelaskan, penurunan itu terjadi seiring dengan kebijakan pembatasan jumlah penumpang selama PPKM darurat. Ditambah lagi dengan kebijakan membawa surat tanda registrasi pekerja (STRP) bagi pekerja di sektor yang diperbolehkan, turut menurunkan jumlah penumpang (ridership).

”Penumpang MRT Jakarta per hari rata-rata 4.450 orang,” ujar William.

Angka itu jauh sekali dari target yang ditetapkan MRT Jakarta, 40.000 penumpang per hari. Pada 5 Juli 2021, angka penumpang harian masih di 8.126 penumpang. Begitu syarat STRP diberlakukan pada 12 Juli, angka penumpang terus turun. ”Target penumpang 40.000 turun menjadi 4.000 orang per hari atau 10 persen dari target,” katanya.

Baca juga: Setelah Satu Bulan PPKM Darurat di Jakarta

PPKM darurat berhasil menekan mobilitas masyarakat. Itu ditunjukkan dengan jumlah penumpang di fasilitas publik. William berharap kondisi pandemi bisa terkelola sehingga PPKM bisa dilonggarkan. Supaya mobilitas atau perjalanan bisa ditingkatkan, yang berdampak pada jumlah ridership.

Kompas/Priyombodo

Petugas memeriksa surat tanda registrasi pekerja (STRP) calon penumpang MRT di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada pekan kedua pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Sabtu (17/7/2021).

Secara terpisah, VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylvianne Purba menjelaskan, pada masa perpanjangan PPKM level 4, KAI Commuter tetap memberlakukan syarat STRP bagi para penumpang.

Selain STRP, penumpang juga boleh menunjukkan surat tugas dari pimpinan perusahaan ataupun instansi pemerintahan tempatnya bekerja. Sementara untuk pengguna dengan kebutuhan mendesak (keperluan medis/pengobatan, persalinan, dukacita, vaksinasi) juga wajib menunjukkan dokumen atau surat keterangan yang sesuai.