Wapres Amin: Tanggulangi Covid-19 di Jabodetabek secara Terintegrasi

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada semua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (2/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan perlu adanya koordinasi dan kerja sama secara terintegrasi dari hulu ke hilir di antara pemerintah daerah di wilayah aglomerasi untuk bersama menanggulangi pandemi Covid-19. Penanganan pandemi secara terintegrasi dari hulu ke hilir terus diupayakan pemerintah. Integrasi program dan data akurat yang baik melalui koordinasi para gubernur diperlukan untuk menangani pandemi Covid-19 di wilayah aglomerasi.

Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tidak terhindarkan. Banyak masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah sekitar Jakarta tersebut mencari nafkah di Jakarta, demikian pula sebaliknya.

”Penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata. Penanganan secara program ataupun data itu harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Wapres Amin mengatakan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada semua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (2/8/2021).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Rambu untuk menyekat lalu lintas kendaraaan terpasang di salah satu titik penyekatan pada masa PPKM level 4 di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

Wapres Amin juga mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam menangani pandemi Covid-19 secara terpadu dari hulu ke hilir. Apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik, maka di hilir akan mengikuti. Penanganan pandemi mesti menggunakan standar dan berkualitas, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatan maupun penanganan pengujian, pelacakan, serta tindakan.

Baca juga: Wapres Amin Minta Optimalisasi Penanganan Pandemi di Hulu

Penanganan dari hulu ke hilir semakin penting diterapkan, terlebih dengan ditemukannya varian-varian baru Covid-19, seperti varian Delta dan Kappa. Varian tersebut memiliki kemampuan penularan lebih tinggi dibandingkan dengan varian awal yang terdeteksi.

Ego kewilayahan

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin meminta Menteri Dalam Negeri serta seluruh jajaran pimpinan di wilayah aglomerasi Jabodetabek agar berkoordinasi lebih lanjut. Hal ini agar dalam penanganan pandemi Covid-19 di lapangan tidak terjadi ego kewilayahan. ”Sebab, (Jabodetabek) ini suatu daerah aglomerasi, (sehingga) mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” ujar Wapres.

Pemberian vaksinasi tidak hanya bagi penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta, tetapi juga bagi penduduk dengan KTP luar Jakarta yang berdomisili dan menempuh pendidikan di Jakarta. (Anies Baswedan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada kesempatan tersebut melaporkan beberapa upaya penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta yang menjadi pusat perkantoran dan pusat niaga bagi wilayah sekitarnya. Upaya dimaksud, antara lain, pemberian vaksinasi tidak hanya bagi penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta, tetapi juga bagi penduduk dengan KTP luar Jakarta yang berdomisili dan menempuh pendidikan di Jakarta.

KOMPAS/Humas Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak di MAN 7 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021).

Ada pula kebijakan bagi para pekerja di sektor esensial dan kritikal yang tetap menjalankan operasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mendaftarkan diri. Langkah ini dilakukan untuk dapat mengendalikan mobilitas masyarakat yang keluar masuk Jakarta.

”DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal untuk registrasi, (agar) terdaftar. (Pihak) yang mendaftarkan siapa? Tempat bekerjanya. Lalu, keluarlah kebijakan (bagi) mereka (untuk) mengisi form dari perusahaan namanya STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Orang boleh keluar masuk Jakarta kalau membawa surat itu,” kata Anies.

Baca juga: Pelaku Perjalanan Wajib Tunjukkan STRP Saat Masuk DKI Jakarta

Anies juga melaporkan bahwa secara umum kondisi di Jakarta mengalami perbaikan dibandingkan dengan awal Juli 2021 saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baru dimulai. ”Jumlah kasus baru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang sembuh sehingga kasus aktif menurun signifikan,” katanya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Pekerja memilah dan menyiapkan paket obat isolasi mandiri sebelum dikirimkan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19 di gerai jasa pengiriman di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Strategi yang diterapkan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani Covid-19 adalah memantau pasien isolasi mandiri (isoman) dan mengoptimalkan layanan telemedicine. Selain itu, mengedukasi masyarakat dan pasien isoman serta membangun fasilitas isolasi terpusat. Kerja sama tersebut diharapkan dapat terus menurunkan kasus.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Menurun, tetapi Meluas di Indonesia

”Alhamdulillah, Forkopimda DKI Jakarta kompak bekerja bersama dengan KPI (key performance indicator) sama sehingga saling dukung, saling isi, dan memastikan bahwa seluruh jajaran bekerja dengan sifat kolaboratif,” ujar Anies.

Sementara itu juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Wiku Adisasmito, mengimbau pemerintah daerah agar selalu menjaga disiplin protokol kesehatan sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus. ”Kami mohon kepada pimpinan daerah dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar terus melakukan pelaporan. (Dan), memastikan posko di tingkat desa dan kelurahan sebagai hulu itu terpenuhi untuk menjalankan empat fungsinya, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung,” ujar Wiku.

Pastikan posko di tingkat desa dan kelurahan sebagai hulu terpenuhi untuk menjalankan empat fungsinya, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. (Wiku Adisasmito)

Hadir pula pada rapat tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, serta bupati dan wali kota wilayah Jabodetabek. Sementara turut mendampingi Wapres Amin secara virtual adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Pelaksana Harian Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.