Pembukaan Kegiatan Bertahap, DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

PPKM level 4 menjelang berakhir. DKI Jakarta memang menunjukkan penurunan pada parameter kasus. Untuk pelonggaran kegiatan, DKI masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam wawancara virtual dengan Kompas, Senin (21/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan, sampai dengan akhir pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, sejumlah parameter perkembangan kasus Covid-19 di Ibu Kota sudah menunjukkan hasil cukup baik. Namun, DKI masih menunggu pemerintah pusat untuk bisa melakukan pelonggaran kegiatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Minggu (1/8/2021), dalam acara vaksinasi di Polda Metro Jaya mengatakan, sampai dengan hari ini, kegiatan vaksinasi di Ibu Kota terus berjalan secara bertahap. Diawali dari tenaga medis, pekerja publik, lalu mulai dengan lansia dan sekarang semua komponen masyarakat.

”Kami di Jakarta nantinya akan melakukan pembukaan kegiatan dengan mensyaratkan harus mengikuti vaksinasi terlebih dulu,” katanya.

Jadi, walaupun sektornya dinyatakan diizinkan, untuk di DKI ada penambahan, harus sudah vaksin.

Anies beralasan, syarat sudah harus vaksinasi dipilih karena dari data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta menunjukkan risiko terjadi fatalitas dan risiko terjadi gejala berat menjadi makin kecil apabila seseorang sudah tervaksin. Sudah mendapatkan vaksinasi menjadi syarat yang diminta Pemprov DKI manakala seseorang atau satu tempat usaha hendak melakukan pembukaan kegiatan.

”Jadi, kita nanti secara bertahap melakukan pembukaan-pembukaan pada aktivitas-aktivitas. Itu membutuhkan persyaratan vaksin,” kata Anies.

Kompas/Priyombodo

Mural bertema Covid-19 di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan, pada hari terakhir perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat atau PPKM level 4, Minggu (25/7/2021). Upaya mengingatkan masyarakat untuk disiplinn protokol kesehatan terus didengungkan dengan berbagai macam media, tak terkecuali mural di jalanan.

Namun, untuk pembukaan kegiatan-kegiatan itu, tentu saja menunggu kejelasan dari status PPKM oleh pemerintah pusat. Itu karena pengendalian Covid-19 tidak bisa hanya satu wilayah, tetapi dikerjakan lintas wilayah.

Dari sana akan diketahui sektor-sektor apa saja yang sudah bisa dimulai dan cara melaksanakannya. Khusus DKI Jakarta, ditambahkan lagi satu syarat, pelaku harus sudah vaksin. ”Jadi, walaupun sektornya dinyatakan diizinkan, untuk di DKI ada penambahan, harus sudah vaksin,” kata Anies menegaskan.

Baca juga : DKI Jakarta Tetapkan PPKM Level 4, Ombudsman Evaluasi PPKM Darurat

Untuk pelaksanaan syarat tersebut, akan dilakukan pemantauan. Pertama bagi masyarakat yang belum vaksin karena alasan kesehatan yang membuat mereka tidak bisa vaksin ataupun karena baru sembuh dari Covid-19, maka warga tersebut cukup membawa surat keterangan dari dokter. Surat itu menerangkan mereka memang belum bisa vaksin atau karena ada persoalan kesehatan sehingga tidak bisa vaksin.

”Dengan surat itu, mereka akan bisa dikecualikan,” katanya.

Pemantauan kedua adalah lewat aplikasi JAKI. Dengan aplikasi itu, warga akan dimudahkan karena tinggal memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), kemudian akan muncul warna hijau untuk yang sudah dua kali vaksin, warga kuning sudah vaksin satu kali, dan warna merah belum vaksin.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang diadakan di gedung Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/7/2021). Pemerintah menargetkan 2 juta dosis vaksinasi per hari pada Agustus 2021. Hal itu untuk menekan bertambahnya kasus baru Covid-19

Dengan gerakan vaksin yang terus digencarkan, Anies optimistis dalam dua pekan ke depan 10 juta orang di Jakarta sudah tervaksinasi. ”Sekarang sudah 7,5 juta orang mendapatkan vaksinasi dan pekan depan bisa tambah 3 juta lagi,” katanya

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di acara vaksinasi di Jakarta Barat menerangkan, untuk PPKM level 4 di DKI Jakarta sejauh ini berjalan baik. Ia menunjukkan ada sejumlah penurunan pada indikator kasus. Mulai dari keterisian tempat tidur (BOR) yang mencapai 94-95 persen di pertengahan Juli, sekarang sudah turun di kisaran 70 persen. Selain itu, ada penurunan penyebaran kasus.

Mengutip data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, per 01 Agustus 2021 angka positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di DKI Jakarta di angka 15,1 persen. Angka ini masih tinggi karena syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah tidak lebih dari 5 persen. Kemudian kasus aktif, dari semula 113.000 kasus di pertengahan Juli, per hari Minggu ini turun jauh menjadi 15.884 kasus.

”Meski ada penurunan, kita tetap harus disiplin sekalipun sudah divaksin. Sekalipun dengan PPKM ada penurunan, tidak boleh abai, tidak boleh lengah. Tetap laksanakan 5M,” ujar Ahmad Riza.

Baca juga : Jakarta Menjelang Berakhirnya PPKM Level 4