Data Ganda Ganjal Distribusi Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus membenahi data warga penerima bantuan sosial dari provinsi maupun pemerintah pusat. Selain pembenahan data, pemberantasan pungutan liar juga perlu dilakukan agar bantuan efektif.
Warga menunggu giliran untuk menerima bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia (Persero) di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (25/7/2021). Pembagian BST disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus membenahi data warga penerima bantuan sosial dari provinsi maupun pemerintah pusat. Sejauh ini, sekitar 99.000 data ganda keluarga penerima manfaat bantuan sosial Covid-19 ditemukan.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021), menyebut bantuan sosial tidak akan bisa disalurkan sebelum adanya validasi data terhadap 99.450 data keluarga penerima manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
”Untuk itu, Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address. Namun, saat ini belum ada jawaban. Kalau dijawab semoga segera bisa validasi data,” katanya.
Sejauh ini, baru sekitar 907.000 keluarga yang menerima bantuan sosial karena terhalang data ganda.
Pada periode ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan bantuan sosial tunai (BST) Rp 600.000 dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berbentuk beras premium 10 kilogram per keluarga. Total sasaran kedua bansos tersebut sebanyak 1.007.379 KPM dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Ffbd166d5-88e4-43af-ae44-1a444169a25e_jpg.jpg){kind=logo}
Operator mengatur posisi forklift saat akan memindahkan beras untuk bantuan sosial nontunai ke kendaraan pengangkut di gudang produksi PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Kamis (29/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial nontunai berupa beras kepada 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM) pada 29 Juli-17 Agustus 2021.
Sejauh ini, Premi menyebut, baru sekitar 907.000 keluarga yang menerima bantuan sosial karena terhalang data ganda tersebut. Masyarakat yang sudah menerima bansos tersebar di enam wilayah kotamadya dan kabupaten di Jakarta.
Mereka tersebar di Jakarta Pusat dengan total 50.526 keluarga, Jakarta Utara sebanyak 181.367 keluarga, Jakarta Barat 73.948 keluarga. Lalu, di Jakarta Selatan sebanyak 142.029 keluarga, Jakarta Timur sebanyak 457.250 keluarga, dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 keluarga.
Baca juga: 25.137 Keluarga di Dua Kelurahan Terima Bansos Beras DKI
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, pada kesempatan sama, mengatakan, pihaknya mendukung pemprov DKI dalam penyaluran BST. Menurutnya, bantuan jenis ini lebih membantu warga daripada bantuan sembako atau bantuan pangan.
”Kemarin warga sudah banyak mendapat bantuan sembako. Di bulan ketiga tahun ini menurut survei mereka nggak lagi perlu itu, tapi uang untuk beli token listrik dan sebagainya. Kami pun menemukan ada warga yang sampai menjual beras bansos untuk menutup kebutuhan lainnya,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Ff94b833d-2d9e-4d04-ae29-713d973a43f7_jpg.jpg){kind=logo}
Juru Bayar Kantor Pos Indonesia melihat kelengkapan data warga sebelum menyerahkan bantuan sosial tunai (BST) di RT 004 RW 005 Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/7/2021). Bantuan yang diterima warga pada Juli 2021 itu merupakan BST untuk bulan Mei dan Juni 2021 masing-masing senilai Rp 300.000.
Ia mengakui proses penganggaran BST sebesar Rp 1,5 triliun ke Dinas Sosial DKI Jakarta tidak lah mudah. Kesulitan ini sempat membuat adanya keterlambatan penyaluran pada bulan ketiga. Namun, bulan berikutnya bisa lebih cepat. Ia pun memastikan dana tersebut bisa terserap habis untuk 1,007 juta KPM.
Ia juga mengapresiasi perbaikan keakuratan data penerima bansos. Menurutnya saat ini hanya ada 1,6 persen data bansos yang terindikasi kurang akurat. ”Ini lebih baik daripada masalah sebelumnya yang mencapai 4,7 persen,” pungkasnya.
Pungutan liar
Baik pemerintah pusat dan provinsi sudah memastikan warga yang menerima bantuan sosial tidak akan dipungut biaya apapun. Namun, dugaan praktek pungutan liar masih tercium. Situasi ini perlu dibenahi agar tidak menambah kerumitan penyaluran bantuan sosial di masa pandemi.
Sejumlah oknum RT di wilayah RW 009 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat diduga melakukan perbuatan pungutan liar terhadap para penerima BPNT dari Kemensos.
Salah satu warga berinisial AN warga RT 003 RW 009 Kelurahan Mangga Dua Selatan saat ditemui mengatakan bahwa dirinya diminta uang sebesar Rp 10.000. Pungutan pertama terjadi pada pertengahan bulan. Kedua, pada awal pekan ini warga kembali diminta uang Rp 10.000.
Warga memperlihatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 600.000 yang ditarik melalui anjungan tunai mandiri atau ATM Bank DKI di kantor Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).
Uang tersebut diminta oleh oknum kepada dirinya di mana dia tinggal. Oknum tersebut tidak segan meminta uang secara langsung dan mengumpulkan kartu ATM penerima bantuan untuk mencairkan uang tunai.
”Oknum tersebut bilangnya buat tranportasi seperti pengangkutan beras. Biasanya itu tidak pernah diminta uang dan baru dua kali ini,” ucapnya, Jumat (30/7/2021).
Selain karena dimintai uang untuk mendapatkan bantuan sosial, AN juga kecewa karena beras yang disebut akan diantar ke rumah justru harus diambil di kantor RW 009.
Baca juga: Kamis Ini, DKI Salurkan Bantuan Nontunai Beras
Pungutan tersebut juga dialami AA yang menyebut oknum meminta Rp 10.000 hanya pada keluarga yang menerima bantuan beras.
”Dia datengin yang pada punya kartu beras. Jadi, yang dapat aja, kalau yang nggak dapat nggak diminta. Mintanya ke rumah,” katanya.
Lurah Mangga Dua Selatan Agata Bayu Putra, yang dihubungi terpisah, mengatakan, dirinya tidak mengetahui jika ada RT melakukan perbuatan pungli. Dirinya akan segera memanggil para RT untuk mengetahui kebenaran hal tersebut.
”Saya akan panggil. Sejauh ini belum ada laporan adanya pungli. Kalau ada warga yang dimintai duit oleh oknum RT, RW dan lainnya langsung lapor ke saya,” ujarnya.
Warga Kota Tangerang, Banten, menerima bantuan sosial berupa beras sebanyak 10 kilogram, di Kecamatan Tangerang, Kamis (22/7/2021). Sebanyak 203.171 KK di Kota Benteng akan menerima bantuan tersebut secara bertahap melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Dugaan pungutan liar lainnya juga mencuat di wilayah Karang Tengah, Kota Tangerang. Hal ini diungkapkan seorang warga ketika Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak terkait penyaluran bansos pada Rabu (28/7/2021).
Warga tersebut menyebut ia dan warga penerima program keluarga harapan (PKH) dalam satu lingkungan menyebut seorang pendamping PKH melakukan pungutan liar pada mereka. Kendati pernyataan itu segera ditarik kembali oleh warga yang diduga menjadi korban, Kepolisian Metro Tangerang Kota sudah turun untuk meminta keterangan pada lima orang warga.
Kepala Subbagian Humas Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Abdul Rachim mengatakan, salah satu warga mengaku hanya mendapatkan bansos sebesar Rp 500.000, dari yang seharusnya Rp 600.000 tiap tiga bulan.
”Pada tahun 2021, penerima bantuan PKH salah satunya ada menerima bantuan PKH hanya Rp 500.000 per tiga bulan,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).
Tidak hanya itu, polisi juga menemukan kejanggalan dari keterangan salah satu warga yang baru sekali menerima bantuan sejak ditetapkan sebagai penerima PKH pada tahun 2017. Polisi pun masih akan terus mengusut dugaan pemotongan bansos tersebut.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FIMG-20210114-WA0006_1610613855.jpg){kind=logo}
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang juga ikut menyelidiki dugaan kasus pungutan liar tersebut. Pemkot pun segera meluncurkan Layanan Pengaduan Bansos dan BPNT bagi masyarakat yang menemukan atau mengalami adanya tindakan pungutan liar pada penyaluran bansos atau BPNT.
Baca juga: Data Lawas di Balik Bansos Tak Tepat Sasaran di Bekasi
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Pemkot Tangerang bersama Kejaksaan Negeri Kota Tangerang serta Polres Metro Tangerang Kota telah berkoordinasi menindaklanjuti terkait keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang dipangkas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
”Tindaklanjutnya, kami sudah membuat hotline pengaduan, bersama Kejaksaan dan juga Kepolisian untuk bisa langsung kita tindak,” ujar Arief di Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Kamis (29/7/2021) lalu.
Masyarakat diminta untuk melaporkan pelanggaran melalui pesan teks ke Layanan Pengaduan BNPT di nomor Whatsapp 0811-1500-293. Arief menjamin kerahasiaan pelapor akan dijaga. Pelapor juga diberikan jaminan untuk tetap mendapatkan bantuan.
”Tidak perlu takut untuk melaporkan, mudah-mudahan dengan hal ini dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses pelaksanaan bantuan ini tetap berjalan dengan tertib dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Arief.
Sementara itu, Pemkot Tangerang akan segera mengucurkan batuan sosial guna mendukung program pemerintah pusat. ”Ada kurang lebih 17.000 keluarga yang akan kami bantu kaitan bansos, mudah-mudahan di awal minggu depan sudah bisa kami laksanakan,” pungkasnya.
