Polisi Antisipasi Ajakan Unjuk Rasa Menolak Perpanjangan PPKM di Jakarta
Seruan yang menyebar di media sosial seminggu terakhir dikhawatirkan terjadi dan mengacaukan target pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.
Oleh
ERIKA KURNIA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Metro Jaya mengantisipasi ajakan unjuk rasa penolakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jakarta. Ajakan yang menyebar di media sosial seminggu terakhir dikhawatirkan terjadi dan mengacaukan target pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.
”Sampai saat ini belum ada (unjuk rasa). Memang di luar sana banyak berita hoaks, tetapi kita tetap lakukan pengamanan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus dalam kegiatan vaksinasi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7/2021).
Antisipasi disiapkan setelah beredar seruan aksi bertajuk ”Jokowi End Game” di media sosial. Tuntutan tersebut terkait PPKM darurat yang kini berubah nama jadi PPKM level 3 dan 4. Penyebar ajakan tersebut mengajak berjalan kaki dari Glodok, Jakarta, menuju kawasan Istana Negara.
Selama sepekan terakhir, unjuk rasa penolakan perpanjangan PPKM dan tagar turunkan Presiden meramaikan pembicaraan di media sosial. Analisis Drone Emprit menyebutkan, pengguna media sosial dan pemberitaan media daring banyak menggunakan kata demo, tolak, menolak, batalkan, undur, dan tunda bersama dengan kata kunci PPKM.
Pendiri aplikasi Drone Emprit, Fahmi Ismail, Sabtu, menjelaskan, pembicaraan terkait seruan demo tersebut mengklaim aksi akan dilakukan oleh berbagai elemen seperti pelajar, mahasiswa, pedagang, dan pengemudi ojek daring atau ojol.
Adapun aksi ini sempat terjadi Jumat (23/7) kemarin. Puluhan mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI menggelar aksi penolakan perpanjangan PPKM darurat di jalan layang Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dari video kejadian yang beredar, mahasiswa beraksi sampai menutup akses lalu lintas. Kejadian itu segera ditangani kepolisian yang turun ke lapangan.
Pagi tadi, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Erwin Kurniawan menginstruksikan jajarannya untuk mengamankan unjuk rasa penolakan PPKM darurat di wilayah Jakarta Timur. Erwin meminta agar wilayah Jakarta Timur, khususnya, diamankan dari aksi kerumunan di tengah tingginya kasus penularan Covid-19.
”Pengamanan dilakukan di tempat keramaian, misalnya, pasar, kampus, atau tempat lain yang dipakai untuk berkumpulnya masyarakat, yang bisa dimanfaatkan sekelompok golongan untuk mengumpulkan massa dan berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah,” kata Erwin dalam apel di kantor Kepolisian Sektor Pulogadung.
Pengendalian
Selain dengan melakukan antisipasi pengamanan, kepolisian juga telah berbicara dengan komunitas yang diklaim terlibat seperti pengemudi ojol. Yusri memastikan, komunitas tersebut mau bekerja sama untuk menyukseskan kebijakan PPKM darurat.
”Beberapa organisasi ojol telah menyatakan mereka tidak ikut demo karena mereka sadar kasus di Jakarta sedang tinggi, makanya masih ada PPKM level 4 sampai tanggal 25 besok. Masa kita mau PPKM darurat terus. Masyarakat harus disiplin, tidak usah turun (aksi),” kata Yusri.
Ia menambahkan, kendati angka positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dan jumlah tes yang dilakukan di DKI Jakarta sudah turun sekitar 30 persen dari sekitar 40 persen, ahli epedemiologi menyebut angka tersebut masih terbilang tinggi dan memerlukan perhatian serius.
”Kita masih harus berupaya memutus mata rantai masyarakat dengan kurangi mobilitas, taati protokol kesehatan, dan hindari kerumunan,” pungkasnya.