Pungutan bagi Warga Bekasi Penerima Bansos Tunai Masih Terjadi
Warga diminta aktif melapor jika ada pihak yang merugikan warga penerima manfaat.
Oleh
STEFANUS ATO/AGUIDO ADRI
·4 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Sebagian warga penerima bantuan sosial tunai di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, masih dipungut biaya dari pengurus wilayah saat hendak mengambil undangan penyaluran bantuan sosial tunai atau BST. Pemerintah Kota Bekasi juga mendapat banyak aduan terkait dengan pemotongan BST.
DS (40), warga penerima BST, mengatakan, dirinya dimintai uang Rp 20.000 oleh pengurus RT saat mengambil undangan penyaluran BST. Uang itu katanya uang administrasi. ”Setiap kali ada undangan bansos, kami diminta bayar uang administrasi Rp 20.000. Kami juga disuruh bawa minyak jelantah, tidak tahu itu untuk apa,” kata warga Bekasi Timur itu saat dihubungi pada Jumat (23/7/2021).
DS merupakan warga penerima BST sebesar Rp 300.000 per bulan. Ia mengaku tak berani melaporkan pemungutan itu karena mengkhawatirkan keselamatan anggota keluarganya. ”Saya takut anak istri saya kenapa-kenapa. Kalau hanya saya pribadi, saya tidak urus,” katanya.
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, dihubungi secara terpisah, mengakui ada banyak laporan dan keluhan dari warga yang mendapat pemotongan bantuan sosial tunai. Bahkan, ada bantuan yang tak sampai kepada warga yang berhak.
”Saya tegaskan bahwa tidak benar atas tindakan-tindakan pemotongan dana bansos. Hal tersebut melanggar hukum,” kata Tri.
Tri menambahkan, ada banyak hal atau alasan dana bansos dipotong. Beberapa di antaranya ialah untuk kas, pembangunan, atau kegiatan-kegiatan lain di suatu lingkungan dengan tujuan untuk kepentingan bersama.
Pemotongan dana bansos juga dilakukan pengurus wilayah dengan alasan diberikan bagi warga yang tak kebagian bansos. Pengurus RT dan RW, kata Tri, seharusnya mendata dan melaporkan ke Dinas Sosial Kota Bekasi jika ada warga yang memenuhi kriteria penerima bansos, tetapi tak terdaftar. Sebab, mereka yang tak menerima bansos itu karena tak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Bekasi.
”Apabila ada warga menemukan hal-hal yang dirasa merugikan atau kendala lain, silakan melapor ke petugas yang berwenang. Pelaporan bisa di kelurahan atau kepolisian setempat,” ucap Tri.
Koordinator Lapangan Satuan Tugas BST PT Pos Indonesia Cabang Bekasi Tri Prayugo Utomo mengatakan, di Kota Bekasi, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BST yang disalurkan Pos Indonesia sebanyak 176.766 keluarga. Dari jumlah itu, keluarga yang sudah menerima BST hingga Kamis (22/7/2021) sebanyak 29.883 keluarga di tiga kecamatan, yakni Bekasi Timur, Rawalumbu, dan sebagian keluarga di Bekasi Barat.
”Penyaluran BST ke KPM di tiga kecamatan itu kami lakukan secara langsung dengan datang ke setiap rumah warga. Tetapi, setelah tiga kecamatan ini, kami evaluasi, ternyata penyerapannya kecil sekali. Waktu yang dibutuhkan juga lama, sedangkan pemerintah minta percepatan,” kata Tri.
Selain BST, Pos Indonesia juga mendapat tugas tambahan untuk menyalurkan bantuan sosial beras dengan berat 10 kilogram per keluarga. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penyaluran bansos tunai dan bansos beras, Pos Indonesia mengubah skema penyaluran. Skema dimaksud, antara lain, pihak RW bertugas mencari tempat yang luas dan mengumpulkan warganya.
"Tetap kami atur biar warga yang datang tidak berkerumunan dan mematuhi protokol kesehatan. Intinya, apa pun metodenya, petugas kami langsung menyerahkan bantuan itu ke KPM,” ucapnya.
Bansos Bogor
Di Kota Bogor, penyaluran BST dari Kementerian Sosial sudah dimulai secara bertahap. Penyaluran bantuan diserahkan oleh petugas PT Pos Indonesia cabang Kota Bogor ke KPM dari pintu ke pintu.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan. Tidak hanya melaksanakan pendataan, petugas juga memantau penyaluran tersebut harus tepat sasaran dan dana bantuan sesuai ketentuan. Agar tidak ada penerima ganda, petugas akan mendata ulang dan mendokumentasikan penyerahan bantuan tersebut.
”Kami targetkan 25 hari ke depan semua terdistribusi kepada calon penerima. Jadi, bantuannya ada dua yang petugas salurkan, yaitu uang tunai dan beras dari Bulog. Di luar itu, Pemkot Bogor juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak secara ekonomi dan khususnya warga yang isolasi mandiri, serta ditambah lagi dengan obat-obatan,” katanya.
Dedie menjelaskan, di Kota Bogor tercatat warga non-DTKS mendapat bantuan senilai Rp 600.000 untuk 77.500 keluarga. Jumlah Rp 600.000 itu akumulatif dua bulan, periode Mei-Juni. Sementara data DTKS ada 72.000 keluarga. Setiap keluarga mendapat Rp 200.000 untuk periode Juli-Desember.
Selain itu, di Posko Logistik PPKM Darurat di Gedung Wanita, Kota Bogor, Pemkot Bogor juga sudah menyiapkan lebih dari 15.000 paket kebutuhan pokok untuk warga. Selama PPKM darurat, kemarin tercatat ada 7.000 lebih paket kebutuhan pokok sudah terdistribusikan.
”Kami berharap bantuan ini bisa meringankan warga, semoga bermanfaat. Kami juga berharap protokol kesehatan tetap ketat. Kami ingin kondisi bisa berangsur pulih,” ucap Dedie.
Kepala Kantor PT POS Indonesia Kota Bogor Pupung H mengatakan, sepanjang 30 hari ke depan pihaknya diamanatkan Kemensos menyalurkan BST ke 28 kelurahan dari enam kecamatan. Mereka menargetkan pada 15 Agustus, bantuan selesai terdistribusi.
”Secara umum verifikasi hampir sama, hanya lokasinya yang berbeda. Kalau dulu lokasinya di komunitas, kelurahan, sekolah, atau lapangan. Sekarang kami yang langsung dari rumah ke rumah,” kata Pupung dalam keterangan tertulisnya.
Tahun lalu ada sekitar 80.000 keluarga penerima bantuan. Jumlah itu turun dari jumlah saat ini karena ada data susulan yang akan masuk ke DTKS.