Akhir Pekan Ini, Kota Bogor Kembali Berlakukan Ganjil Genap

Name: Akhir Pekan Ini, Kota Bogor Kembali Berlakukan Ganjil Genap
Uploaded: 2021-07-22T00:38:41Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Pemerintah fokus menekan mobilitas warga agar kasus positif Covid-19 bisa semakin ditekan. Namun, perlindungan warga yang terdampak secara ekonomi dan yang menjalani isolasi mandiri perlu perhatian lebih.

Pemerintah fokus menekan mobilitas warga agar kasus positif Covid-19 bisa semakin ditekan. Namun, perlindungan warga yang terdampak secara ekonomi dan yang menjalani isolasi mandiri perlu perhatian lebih.

Oleh

AGUIDO ADRI

· 5 menit baca

BOGOR, KOMPAS — Kota Bogor, Jawa Barat, turut memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang. Kelanjutan PPKM darurat itu akan diikuti dengan kebijakan ganjil genap pada Jumat-Minggu besok. Dalam PPKM tersebut, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor juga fokus pada penanganan kebutuhan warga yang terdampak secara ekonomi dan warga yang menjalani isolasi mandiri.

Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Susatyo Purnomo Condro mengatakan, dalam PPKM darurat 3-20 Juli 2021, Kota Bogor yang merupakan kota pelintasan harus lebih diperketat pergerakan atau mobilitas warga. Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor memutuskan memberlakukan ganjil genap.

Pemberlakuan ganjil genap itu untuk mengakomodasi aktivitas warga dalam memenuhi kebutuhan harian. Hal itu tak lepas dari mulai berjalannya pembagian bantuan sosial. Selama pemberlakuan penyekatan di Kota Bogor, aktivitas warga yang memenuhi kebuhan harian juga ikut tersekat.

Jika keluar-masuk warga yang mendapatkan bantuan tidak diatur, dikhawatirkan hal itu memicu kerumunan saat berbelanja. Kebijakan ganjil genap juga masih dalam rangka penurunan mobilitas warga. Selain itu, agar warga dari luar Kota Bogor dan sekitarnya bisa ditekan.

”Untuk menekan kerumanan warga yang ingin berbelaja, mulai Jumat hingga Minggu besok kami berlakuan ganjil genap. Apabila ini efektif mengurangi mobilitas warga, maka akan berlanjut pada hari kerja. Dari kebijakan ganjil genap, kami tidak lagi melarang, tetapi mengatur agar masyarakat bergantian beraktivitas, terutama untuk pemenuhan kebutuhan harian,” kata Susatyo, Rabu (21/7/2021), di teras Balai Kota Bogor.

Susatyo menjelaskan, pihaknya masih akan membahas secara teknis pelaksanaan ganjil genap dan segera mengumumkan aturannya. Gambaran besar pelaksanaannya, aturan itu berlaku di batas kota, dalam kota, atau bersifat situasional tergantung kondisi lalu lintas. Pemberlakuan ganjil genap berlangsung 24 jam. Dalam pemetaan sementara, ada 22 titik atau check point untuk memantau pergerakan kendaraan.

”Untuk pemberlakuan dan pengawasan pada sektor esensial, kritikal, non-esensial, dan nonkritikal, akan ada tim khsusus yang akan memonitor sehingga tidak terjadi perdebatan di lapangan,” lanjutnya.

Penyekatan selama PPKM darurat dinilai efektif menurunkan mobilitas warga. Begitu pula berdasarkan pantauan lapangan, lalu lintas dan aktivitas di Kota Bogor tampak lengang dibandingkan hari-hari sebelum PPKM darurat. Namun, evaluasi dua minggu terakhir, mobilitas warga di Kota Bogor secara akumulatif masuk zona hitam atau masih cukup padat. Perlu upaya lebih kuat untuk menekan mobilitas warga, seperti melalui kebijakan ganjil genap.

Wali Kota Bogor Bima Arya melanjutkan, pemerintah tetap fokus untuk menekan mobilitas warga agar kasus positif Covid-19 bisa semakin ditekan. Namun, di satu sisi, perlindungan kepada warga yang terdampak secara ekonomi dan warga yang menjalani isolasi mandiri pun perlu menjadi perhatian.

”Kita memberikan perhatian yang besar kepada warga yang terdampak secara ekonomi, denyut ekonomi warga menjadi atensi. Kita melihat beberapa tren kasus (kasus positif dan angka kesembuhan) mulai membaik. Namun, itu masih masih jauh dari terkendali,” kata Bima.

Berdasarkan data pembaruan Dinas Kesehatan Kota Bogor, setelah sempat mengalami lonjakan konfirmasi positif harian sebanyak 669 kasus pada Minggu (19/7/2021), dua hari terakhir tercatat penurunan kasus. Selasa (20/7/2021), konfirmasi positif ada 245 kasus dan kesembuhan bertambah 1.324 kasus.

Adapun pada Rabu (21/7/2021), konfirmasi positif ada 178 kasus sehingga total mencapai 29.451 kasus. Pasien sembuh atau selesai isolasi bertambah 2.063 kasus sehingga totalnya 23.687 kasus. Sementara jumlah pasien yang masih sakit sebanyak 5.415 orang dan meninggal 349 orang. Namun, dari data itu, angka kematian masih cukup tinggi, selama dua hari tercatat ada 12 kasus.

”Tetapi, ini terlalu dini jika sudah terkendali. Upaya penanganan perlu lebih maksimal,” lanjut Bima.

Kebutuhan tabung oksigen juga belum aman atau masih dalam kebutuhan mendesak. Saat ini, satgas membangun sistem distribusi tabung oksigen agar kebutuhan itu bisa segera terpenuhi. Setiap sore, tim satgas menerima laporan ketersediaan tabung oksigen oleh 21 rumah sakit rujukan.

Jika ada rumah sakit yang masuk kategori tidak aman, tim satgas akan langsung bergerak untuk memasok tabung. Sejauh ini, bantuan pemenuhan oksigen di Kota Bogor dari PT Krakatau Steel dan Tanoto Foundation. Selasa lalu, Kota Bogor juga baru mendapatkan bantuan 100 tabung oksigen konsentrator dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

”Upaya lainnya, kami bersama IPB akan menginisiasi untuk memproduksi oksigen konsentrator yang akan diproduksi secara massal. Ada juga klan oksigen konsentrator yang kapasitasnya bisa memproduksi 50 tabung oksigen per hari. Semoga lancar,” kata Bima.

Dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu sore, Bima juga menyampaikan perkembangan kasus hingga penanganan hulu dan hilir yang harus diperkuat guna menekan kasus di Kota Bogor. Penanganan di hulu seperti fokus pada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Sebanyak 85 persen persen warga isoman yang meninggal itu belum divaksin.

”Saya sampaikan juga, Kota Bogor membentuk sukarelawan untuk memantau isoman, termasuk penguatan bantuan logistik kepada warga isoman atau yang terpapar secara ekonomi. Sementara di hilir seperti kebutuhan oksigen. Saya lihat Pak Presiden memiliki rencana untuk percepatan oksigen karena sangat vital,” kata Bima.

Mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 terkait kepala daerah agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Bima mengatakan tidak masalah dengan percepatan itu. ”Itu kita lakukan, kita percepat. Saat ini bantuan terus mengalir kepada warga,” ujarnya.

Editor:

gesitariyanto

logistik presiden joko widodo kota bogor bantuan sosial Bima Arya bantuan sembako peningkatan kasus susatyo purnomo condro ppkm darurat warga isolasi mandiri kasus meninggal meningkat perpanjangan ppkm darurat pembatasan warga