Turunnya Mobilitas di Kota Bogor Tak Diikuti Penurunan Kasus Covid-19
Pemerintah daerah fokus pada pengawasan ketat di level RT/RW. Kluster keluarga di Kota Bogor belum teratasi.
Oleh
AGUIDO ADRI
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS – Kota Bogor kembali mencatat angka harian tertinggi konfirmasi positif Covid-19 pada Senin (19/7/2021), yakni 669 kasus,. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat efektif menurunkan mobilitas warga, tetapi kedisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan di Kota Bogor harus lebih ketat di tingkat wilayah RT/RW.
Wali Kota Bogor Bima Arya, Selasa (20/7/2021) mengatakan, PPKM darurat tidak berbanding lurus antara penurunan mobilitas warga dengan penurunan kasus. Hingga saat ini, tren kasus positif masih meningkat. Dari evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, pengawasan di level RT/RW perlu diperkuat karena kluster keluarga yang belum teratasi.
Pembaruan data Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Senin (19/7/2021), total kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 29.028. Adapun pasien sembuh atau selesai isolasi bertambah 859 kasus, sehingga totalnya 20.300. Sementara yang masih sakit mencapai 8.392 dan meninggal bertambah 12 kasus, menjadi 336 kasus. Penambahan kasus harian dan meninggal itu yang tertinggi selama pandemi Covid-19.
Dari data dan pengawasan di lapangan, lanjut Bima, Satgas Covid-19 Kota Bogor sudah mengelar rapat evaluasi PPKM darurat. Terlepas PPKM darurat berlanjut atau tidak, dari hasil evaluasi ada tiga poin yang perlu diperkuat kembali sebagai ikhtiar untuk menurunkan laju Covid-19 di Kota Bogor.
“Langkah yang lebih tajam hingga tingkat RT/RW. Pertama, penguatan kembali wilayah di 797 RW. Ada pembatasan yang lebih ketat lagi di tingkat RW, terutama RW di zona merah. Saya minta camat, kapolsek, danramil, bhabinkamtibmas untuk memonitor itu,” tegas Bima.
Kedua, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor akan kembali memberlakukan ganjil-genap menyesuaikan pemberlakuan PPKM darurat nantinya. Satgas juga memberlakukan penyekatan di 17 titik jalan dari sebelumnya 13 titik. Kebijakan ini untuk menekan mobilitas warga hingga 50 persen.
Ketiga, Bima memerintahkan kepada lurah dan camat untuk memonitor RW Siaga serta mendeteksi RW mana yang aktif dan tidak. Bima bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim juga akan turut memonitor langsung ke lapangan di wilayah-wilayah.
Data pada 15 Juli 2021, ada lebih dari 6.000 warga menjalani isolasi mandiri. Bima menuturkan, jika warga ini tak diawasi kepatuhan protokol kesehatannya, kluster keluarga akan semakin banyak. Untuk itu perlu penguatan di wilayah RT/RW merah agar tidak semakin menyebar. Dari data itu juga menunjukan ada 65 jenazah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri.
Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro menambahkan, dari evaluasi operasi penyekatan selama dua pekan terhadap sektor esensial, kritikal, dan non esensial, ada 10 titik yang akan diantisipasi agar warga yang berbelanja di pasar tidak menimbulkan kerumunan. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan kepastian keberlanjutan PPKM darurat.
“Memang ada penyampaian dari masyarakat yang harus kami akomodir. Bagi masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan pokok, obat-obatan, apalagi nanti warga menerima bantuan tunai sehingga akan berbelanja. Kami mencoba memikirkan teknisnya agar pada saat nanti masyarakat keluar itu tidak berbarengan,” jelasnya.
Selain itu, kata Susatyo, RT/RW memiliki kewenangan memberikan izin warganya untuk tidak bekerja bila dinyatakan RW zona merah. Hal ini untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di tempat kerjanya dan penyebaran luas di wilayah.
“Jika nanti ada RT/RW zona merah, maka satgas di RT/RW memiliki kewenangan memberikan izin warganya untuk tidak bekerja dalam masa observasi 7 hari, karena sangat berbahaya bagi tempat kerjanya. Apalagi varian delta ini menyebar dengan cepat,” jelasnya.
Penyaluran obat
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, selain pengawasan di level wilayah RT/RW perlu diperketat, pengawasan kepada warga yang isolasi mandiri pun perlu diperhatikan. Untuk itu mereka membentuk tim Go Babinsa untuk membagikan obat-obatan agar kondisi kesehatan warga tidak mengalami penurunan drastis. Bantuan obat-obatan ini juga diperkuat dengan bantuan sosial atau sembako.
Dedie meminta warga yang sedang dalam kondisi tidak sehat atau terkonfirmasi positif dan harus menjalani isolasi mandiri untuk segera melaporkan kepada petugas setempat agar mendapat penanganan cepat.
Komandan Resor Militer 061 Suryakancana, Brigadir Jenderal Achmad Fauzi menambahkan, ada sekitar 3.785 paket obat-obatan khusus dari Presiden Joko Widodo yang akan didistribusikan langsung kepada para pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandri.
"Masyarakat tinggal mengajukan permohonan kepada Satgas Covid-19. Tentu dengan melampirkan KTP dan surat keterangan positif Covid-19, juga surat keterangan tidak mampu. Setelah syarat lengkap, para Babinsa di lapangan akan langsung mengantarkan obat-obatan itu ke rumah pemohon," kata dia.
Fauzi menuturkan, Korem 061 Suryakancana bekerjasama dengan Forkopimda Kota Bogor akan mengerahkan tenaga kesehatan untuk membantu memeriksa kondisi kesehatan warga. Dinas Kesehatan membantu mengecek dan memberikan layanan konsultasi kepada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini bertujuan untuk klasifikasi gejala, sebelum nantinya diberikan obat-obatan khusus Covid-19.