Polisi Tindak Puluhan Perkantoran yang Langgar PPKM Darurat

Pelaku usaha yang paling banyak melanggar aturan bergerak di bidang yang tidak dikategorikan esensial dan kritikal. Sesuai aturan PPKM darurat, pengelola perkantoran itu wajib memberlakukan bekerja dari rumah 100 persen.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga menggunakan sepeda melewati kawasan Paseban, Jakarta Pusat, Kamis (8/7/2021). Aktivitas warga di luar rumah, termasuk untuk bekerja di perkantoran, dibatasi selama masa PPKM darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menindak banyak pelanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli lalu. Di antara pelanggar tersebut adalah perkantoran atau tempat usaha yang seharusnya menerapkan kegiatan kerja dari rumah 100 persen.

Kegiatan Operasi Aman Nusa II yang dilaksanakan Polri di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejauh ini menemukan 245 dugaan pelanggaran. Sebanyak 35 di antaranya sudah diproses di tahap penyidikan.

”Untuk kasus yang sudah masuk proses sidik, sebanyak 21 di antaranya dari perkantoran, 3 kasus melawan petugas di lapangan, 7 kasus memalsukan surat, 3 kasus penimbunan obat atau menjual obat di atas harga eceran yang ditetapkan, dan 1 kasus penimbunan oksigen,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Pemimpin perusahaan, CEO, bahkan manajer, sudah ada yang jadi tersangka pada kasus yang sudah naik sidik.

Pelaku usaha yang paling banyak melanggar aturan bergerak di bidang yang tidak dikategorikan esensial dan kritikal. Sesuai aturan PPKM darurat, perkantoran itu wajib memberlakukan bekerja dari rumah 100 persen kepada karyawannya.

”Pemimpin perusahaan, CEO, bahkan manajer, sudah ada yang jadi tersangka pada kasus yang sudah naik sidik. Seperti lapangan golf di daerah Sawangan, Depok, yang melanggar PPKM darurat. Tempat itu kami kasih garis polisi dan manajer operasionalnya kami jadikan tersangka,” tutur Yusri.

Kompas/Wawan H Prabowo

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (kanan).

Perusahaan yang melanggar dikenai hukuman sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman penjara 1 tahun sesuai Pasal 14.

Selain itu, polisi juga terus memantau ratusan temuan pelanggaran lainnya. Saat ini, ada sembilan kasus pelanggaran yang diselidiki, satu kasus berita hoaks, dan 90 kasus tindak pidana ringan. Terhadap belasan kasus selain perkantoran yang telah disidik, kasus akan ditindak dengan beragam aturan yang sesuai, seperti pasal UU kesehatan dan pasal-pasal lain di KUHP.

Baca juga: PPKM Darurat di Banten Belum Efektif, Masyarakat Diminta Lebih Taat Protokol Kesehatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyoroti belasan ribu kasus yang tidak mematuhi aturan selama PPKM darurat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, hari ini, menyebut ada sekitar 11.000 kasus pelanggaran yang ditemukan Satuan Polisi Pamong Praja DKI selama 3-9 Juli 2021.

Pelanggaran paling banyak terkait penggunaan masker, yakni 10.416 orang. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan 429 restoran dan rumah makan karena tetap melayani makan di tempat lewat pukul 20.00.

Selanjutnya, ada 115 pelanggaran di perkantoran, baik yang berkategori esensial dan kritikal maupun tidak. Ada juga 387 tempat usaha lain yang tercatat melanggar aturan. Keseluruhan pelanggar tersebut belum dijatuhi pidana, selain sanksi.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditemui setelah mengikuti apel Operasi Ketupat, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Riza meminta masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan pelanggaran aturan PPKM darurat untuk menekan pertambahan kasus Covid-19. Masyarakat bisa melapor melalui aplikasi JAKI, platform informasi dan layanan warga, yang dipastikan bisa menjamin keamanan data penggunanya.

”Laporkan melalui aplikasi JAKI jika menemukan pelanggaran. Termasuk pekerja yang menemukan adanya pelanggaran pada perusahaannya karena hanya esensial dan kritikal yang boleh, termasuk jika esensial atau kritikal melebihi kapasitas dan jam operasional laporkan, akan kami tindak,” tuturnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Pemalsu Sediakan Surat Positif Covid-19 bagi yang Ingin Bolos Kerja