Di saat kasus terkonfirmasi di DKI Jakarta terus melonjak dalam sepekan ini, pergerakan masyarakat terpantau turun. PPKM Darurat dinilai Wagub DKI Ahmad Riza Patria efektif menekan mobilitas publik.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, meski kasus terkonfirmasi di DKI pada Senin ini kembali meroket ke angka 14.619, namun penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat sepekan terakhir efisien menekan aktivitas warga di luar rumah. Unit usaha mematuhi kebijakan penutupan, sementara mobilitas masyarakat menurun.
“Kita sudah sepekan melaksanakan PPKM Darurat. Pertama, kebijakan penutupan (tempat usaha) berlangsung baik dan dipatuhi oleh unit usaha sekalipun masih ada perusahaan yang nakal, bandel, yang diam-diam mencoba bekerja di kantor sekalipun dalam kapasitas kecil,” kata Ahmad Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/7/2021).
Untuk tempat usaha atau perusahaan yang masih membandel, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan sanksi dan denda, sampai penutupan sementara. Pemprov akan mencabut izin usaha bagi yang terus melanggar aturan PPKM Darurat.
Mudah-mudahan 10 hari kedepan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi sesuai dengan target dan harapan
Kedua, Ahmad Riza melanjutkan, ia melihat mobilitas masyarakat menurun jauh selama pekan pertama PPKM Darurat. Hal itu karena tempat-tempat usaha ditutup, jalur keluar masuk Jakarta disekat. Apalagi, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan keharusan pekerja sektor esensial dan kritikal mengurus surat tanda registrasi pekerja (STRP).
“Pemberlakuan STRP, juga di KRL, MRT, dan di Transjakarta sangat efektif menekan mobilitas,” katanya.
Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara terpisah menjelaskan, mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat turun signifikan dibandingkan pada masa PPKM Mikro. Itu terlihat dari hasil evaluasi atas PPKM Darurat berdasarkan data tanggal 3-11 Juli 2021, dibandingkan dengan PPKM Berbasis Mikro dari data tanggal 5-13 Juni 2021.
Dari evaluasi Dishub DKI atas volume lalu lintas, sektor ini mengalami penurunan signifikan hingga 61,76 persen. Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan pada PPKM Darurat adalah 515.137 penumpang per hari, atau turun 46,66 persen dibandingkan saat PPKM Berbasis Mikro yang sebanyak 965.779 penumpang per hari. Kemudian jumlah penumpang harian angkutan AKAP pada PPKM Darurat adalah 2.195 penumpang per hari, mengalami penurunan sebesar 59,12 persen dibandingkan saat PPKM Berbasis Mikro yang sebanyak 5.369 penumpang per hari.
Sektor-sektor lainnya juga ikut turun. Mobilitas masyarakat yang terpantau melalui Google Mobility saat PPKM Darurat pada data 3-7 Juli 2021, dibandingkan PPKM Berbasis Mikro data 5–9 Juni 2021, kegiatan di retail dan rekreasi turun 27,40 persen; kegiatan di toko bahan makanan dan apotek turun 11,20 persen; kegiatan di taman turun 22,60 persen; kegiatan di pusat transportasi umum turun 25,80 persen; kegiatan di tempat kerja turun 17,20 persen; sedangkan kegiatan di area permukiman meningkat 10,20 persen.
Adapun jumlah pelanggaran rata-rata hasil pelaksanaan Operasi Yustisi pada PPKM Berbasis Mikro adalah sebanyak 84 pelanggaran per hari dengan denda Rp 366.667 per hari. Sementara pada PPKM Darurat terjadi 52 pelanggaran per hari dengan denda Rp 0 per hari.
Untuk jumlah kendaraan yang diputarbalikkan pada pelaksanaan pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat pada 11 titik perbatasan Jakarta selama PPKM Darurat, imbuh Syafrin, adalah 318.779 kendaraan. Rinciannya, mobil sebanyak 87.349 unit dan sepeda motor 231.430 unit.
Ahmad Riza melanjutkan, dengan angka kasus terkonfirmasi pada Senin ini yang kembali melonjak, yaitu sebanyak 14.619 kasus, ia meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, mengikuti program vaksinasi nasional, dan tentu menaati program PPKM Darurat.
“Mudah-mudahan 10 hari kedepan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi sesuai dengan target dan harapan,” katanya.
Adapun kasus terkonfirmasi sebanyak itu menandakan, angka penelusuran dan pengetesan di Jakarta tinggi.
“Perlu diketahui ini disebabkan salah satunya adalah karena memang tes PCR kita tertinggi, sudah hampir 20 kali dari standar yang ditentukan oleh WHO. Jadi inilah memang cara kami meningkatkan 3T. Untuk masyarakat, semakin banyak kita menemukan Covid-19 di Jakarta, semakin cepat kita melakukan tracing, dan semakin cepat kita lakukan treatment. Dengan demikian, orang bisa segera mengurangi dan memutus mata rantai penularan Covid-19,” kata Ahmad Riza.