Pelaku Perjalanan Wajib Tunjukkan STRP Saat Masuk DKI Jakarta

Sesuai Surat Edaran Kemenhub Nomor 50 Tahun 2021, penumpang angkutan umum diwajibkan memiliki STRP, apalagi saat mereka hendak ke kawasan Jakarta. Upaya itu untuk menekan mobilitas dan penularan Covid-19.

Kompas/Wawan H Prabowo

Pengendara antre keluar melalui jalur darurat dan khusus tenaga kesehatan (nakes) di pos penyekatan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada hari keempat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Rabu (7/7/2021). Hari itu, pelaksanaan PPKM terlihat berjalan lancar dan menurunkan mobilitas masyarakat di sejumlah kawasan yang menjadi pusat bisnis dan pemerintahan. Selama PPKM darurat yang dimulai pada 3-20 Juli tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengurangi mobilitas dan bekerja dari rumah untuk meredam ledakan kasus Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS  — Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan semua pelaku perjalanan yang melintasi wilayah Jakarta dari Bodetabek wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021 dari Kementerian Perhubungan.

Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (10/7/2021), menjelaskan, sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021, seluruh pengguna angkutan umum dan pribadi yang hendak melintas masuk ke Jakarta dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi wajib memiliki STRP. Baik penumpang kereta komuter maupun penumpang angkutan antarkota antarprovinsi wajib menunjukkan STRP.

”Tentu semua yang melintas ke kawasan Jakarta itu wajib dilengkapi STRP,” jelas Syafrin.

Baca juga: Mulai Senin, Pengguna KRL Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Kerja

Dengan begitu, untuk pelaksanaan di KRL ataupun di Transjabodetabek, jelas Syafrin, pelaku perjalanan wajib memiliki dokumen itu untuk melakukan perjalanan. ”Nanti akan ditanya saat melintasi di penyekatan. Saat di terminal juga akan ditanyakan mana STRP mereka karena ada larangan mobilitas selama PPKM darurat, yaitu yang non-esensial itu dilarang melakukan kegiatan,” jelas Syafrin.

Untuk angkutan ojek daring, ujar Syafrin, juga akan dilakukan pembatasan. Saat ojek daring mengantar barang, itu diperbolehkan, tetapi pengemudi tetap harus menunjukkan STRP. Kemudian, saat ojek daring mengantarkan penumpang dan melintas di penyekatan, baik pengemudi maupun penumpang juga harus menunjukkan STRP.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Penyekatan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). Pemerintah memperkirakan bahwa mobilitas masyarakat perlu diturunkan hingga 50 persen untuk menekan laju penularan Covid-19. Pemerintah daerah yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM )darurat, khususnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, diminta segera melakukan intervensi. Pemprov DKI Jakarta siap mencabut izin usaha dan sanksi pidana bagi perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang memberlakukan bekerja dari kantor (WFO) selama PPKM darurat.

Terkait pembatasan mobilitas penumpang pengguna kereta komuter, saat ini Dinas Perhubungan DKI juga berkoordinasi dengan PT KAI Commuter. ”Saat ini rekan-rekan lagi sosialisasi masif. Paralel dengan itu, Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan akselerasi terkait dengan percepatan penerbitan STRP yang sudah mengajukan. Itu salah satu langkah yang mengajukan adalah perusahaan dan menyertakan data karyawan,” ujar Syafrin.

Baca juga: Dalam Empat Hari, Diterbitkan 9.250 Surat Tanda Registrasi Pekerja

Seperti diberitakan, KAI Commuter, mulai Senin (12/7/2021), juga mewajibkan para pengguna menunjukkan STRP atau dokumen perjalanan lain, seperti surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi. Untuk pimpinan instansi itu tanda tangan surat minimal oleh eselon II untuk pemerintahan atau pimpinan perusahaan atau kantor yang termasuk sektor esensial dan kritikal.

VP Corporate Secretary PT KAI Commuter Erni Sylvianne Purba menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan setempat untuk melakukan pemeriksaan seluruh calon pengguna KRL. ”Bagi yang tidak dapat menunjukkan surat tersebut dilarang untuk naik KRL,” katanya.

Aturan STRP atau surat tugas ini sekaligus melengkapi kewajiban penumpang mengenakan masker ganda yang berlaku mulai, Kamis (8/7/2021).

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Elma Susanti (25), pramuniaga di salah satu mal Jakarta Pusat, saat hendak menaiki KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2021) siang. Untuk meminimalkan penularan Covid-19, Elma melengkapi diri dengan pelindung wajah (face shield).

STRP diterbitkan

Secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra menjelaskan, sejak 5 Juli sampai dengan 9 Juli 2021 pukul 19.00, DPMPTSP sudah menerbitkan 12.949 STRP dari 18.565 permohonan.

Sisanya, 1.805 dalam proses penelitian administrasi dan teknis karena baru saja diajukan pemohon. Sementara 3.811 permohonan STRP ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

”Dari total 18.565 permohonan STRP tersebut terdapat 18.068 permohonan STRP untuk pekerja di sektor esensial dan kritikal serta 497 permohonan STRP perorangan kategori kebutuhan mendesak,” ujar Benni.

Berdasarkan data perusahaan/badan usaha atau penanggung jawab yang mengajukan STRP secara kolektif bagi pekerja, lima sektor terbanyak yaitu 1.067 di sektor keuangan dan perbankan; 994 di sektor konstruksi; 933 di sektor kesehatan; 908 di sektor teknologi informasi dan komunikasi; serta 837 di sektor logistik dan transportasi.

”Setiap penanggung jawab perusahaan mengajukan STRP dengan jumlah pekerja yang beragam dari 5 sampai dengan 20 pekerja dan satu perusahaan bisa mengajukan berulang setelah permohonan disetujui/ditolak petugas,” ujar Benni.

Adapun untuk STRP perorangan kategori kebutuhan mendesak, rinciannya 272 permohonan untuk kunjungan keluarga sakit, 156 permohonan kepentingan kehamilan dan persalinan, serta 69 permohonan kunjungan duka keluarga.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas kepolisian memeriksa dokumen warga yang ingin keluar melalui jalur darurat dan khusus tenaga kesehatan (nakes) di pos penyekatan Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada hari keempat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Rabu (7/7/2021). Hari itu, pelaksanaan PPKM terlihat berjalan lancar dan menurunkan mobilitas masyarakat di sejumlah kawasan yang menjadi pusat bisnis dan pemerintahan. Selama PPKM darurat yang pada 3-20 Juli tersebut masyarakat, diharapkan bisa mengurangi mobilitas dan bekerja dari rumah untuk meredam ledakan kasus Covid-19.

Penurunan kinerja

Syafrin melanjutkan, dengan pelaksanaan PPKM darurat, sampai 8 Juli 2021, Dishub DKI Jakarta memantau penurunan kinerja lalu lintas di wilayah Jakarta. Itu bisa dilihat dari volume lalu lintas di kawasan perkotaan yang turun 62,33 persen. Kemudian, penumpang harian angkutan umum perkotaan turun 46,28 persen.

”Untuk penumpang angkutan umum perkotaan ini, jika penumpang harian pada 3-8 Juli, dibandingkan dengan penumpang rata-rata harian saat pelaksanaan PPKM mikro 5-10 Juni 2021, untuk angkutan perkotaan turun signifikan 52,47 persen,” kata Syafrin.

Sementara untuk menekan mobilitas, lanjut Syafrin, petugas Dishub DKI Jakarta melakukan razia gabungan malam hari. Razia itu merupakan razia gabungan bersama kepolisian dengan penertiban di bawah komando Polda Metro Jaya.