Langkah Darurat Atasi Pandemi di ”Kota Patriot”

Kasus Covid-19 di Kota Bekasi nyaris melumpuhkan fasilitas kesehatan di kota itu. Pemerintah daerah menetapkan status darurat pengendalian pandemi. Langkah yang lebih dulu diambil sebelum pusat ketuk palu PPKM darurat

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pasien dengan menggunakan alat bantu pernapasan dirawat di ruang IGD tambahan berupa tenda darurat di halaman RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/6/2021).

Pasien Covid-19 berbaring di halaman rumah sakit, warga kesulitan mendapat oksigen, dan keterbatasan mobil ambulans menjadi gambaran keseharian kesusahan warga akibat ganasnya Covid-19 di daerah tetangga Ibu Kota, yaitu Kota Bekasi di Jawa Barat. Sebelum pemerintah pusat memutuskan ada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, kawasan berjuluk ”Kota Patriot” ini telah menetapkan status darurat dalam penanganan Covid-19.

Kebijakan penanganan pandemi pada masa kedaruratan dilakukan melalui pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro darurat. Kebijakan ini akan melengkapi kebijakan PPKM darurat yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo. Berbagai kebijakan ini akan menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan kasus Covid-19 di wilayah Kota Bekasi.

”Saya sudah melakukan bertahap. Jadi, ketika Presiden menetapkan (PPKM darurat) tinggal yang paling krusial yang belum dilakukan oleh kami. Itu yang akan kami pertimbangkan,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis (1/7/2021), di Bekasi.

Pelaksanaan PPKM mikro darurat di Kota Bekasi dilaksanakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan dan aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi dipastikan akan tetap berjalan di wilayah kota ini yang masih berstatus zona hijau. Hal ini dilakukan agar ekonomi kota tetap berjalan.

Angka kesembuhan kami menurun atau saat ini 93 persen dari jumlah kasus dan angka kematiannya naik 1,2 persen.

Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (30/6/2021) telah menetapkan penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi berstatus kedaruratan. Status kedarutan itu ditetapkan setelah jumlah pasien Covid-19 terus bertambah, kapasitas pelayanan kesehatan terganggu, dan jumlah tempat pemakaman menipis.

Rahmat menambahkan, sebelum ada aturan teknis PPKM darurat dari pemerintah pusat, jam operasional berbagai aktivitas usaha di Kota Bekasi dibatasi sampai pukul 20.00. Aktivitas keagamaan di masjid, gereja, atau rumah ibadah lain yang wilayahnya berstatus zona merah di Kota Bekasi juga ditiadakan untuk sementara waktu.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Di Kota Bekasi, kasus Covid-19 di daerah itu masih terus melonjak. Dari data satuan tugas Covid-19 daerah setempat, akumulasi kasus Covid-19 hingga Kamis mencapai 54.794 kasus. Rinciannya, 3.129 kasus dalam perawatan, 703 kasus meninggal, dan 50.962 kasus sembuh.

”Angka kesembuhan kami menurun atau saat ini 93 persen dari jumlah kasus dan angka kematiannya naik 1,2 persen. Sementara kasus aktifnya sudah hampir 7 persen dari jumlah kasus yang terkonfirmasi,” kata Rahmat.

Tenda darurat

Kasus Covid-19 yang kian meningkat berdampak pada keterisian pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi. Sejumlah pasien yang positif Covid-19 kini bahkan harus dirawat di tenda darurat halaman RSUD Kota Bekasi.

Menurut Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, tenda darurat yang berfungsi sebagai triase di halaman RSUD Kota Bekasi hingga saat ini mencapai delapan tenda. Tenda darurat itu kini memiliki kapasitas 150 tempat tidur.

”Jumlah pasiennya (tenda darurat) juga sudah mencapai 150 pasien dan sebanyak 80 persen itu positif Covid-19. Kalau secara umum, jumlah pasien Covid-19 di RSUD saat ini sekitar 500 orang,” ucap Kusnanto.

Baca juga : Inisiatif Pemda di Jabodetabek Tekan Penularan Covid-19

Pihak RSUD tak bisa memastikan pasien yang baru datang dan menunggu di tenda bisa dicegah untuk tidak tertular dari pasien positif Covid-19 yang sudah terlebih dahulu berada di tenda itu. Sebab, tenda itu awalnya hanya berfungsi sebagai triase untuk mempermudah pasien selama menunggu hasil tes usap PCR dengan waktu tunggu enam sampai delapan jam.

RSUD Kota Bekasi terus berupaya menambah ruang perawatan pasien Covid-19. Sejauh ini gedung yang sudah dialihkan sebagai ruang rawat inap pasien Covid-19 termasuk Gedung E dari lantai empat sampai lantai delapan. Pihak rumah sakit juga sedang mempersiapkan Gedung D sebagai ruang rawat inap pasien Covid-19.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga membawa tabung oksigen medis seusai mengisi ulang di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2021). Antrean pengisian tabung oksigen medis sudah berlangsung dalam seminggu terakhir dari pukul 07.00 hingga pukul 18.00.

Tabung oksigen cukup

Kusnanto juga memastikan saat ini ketersedian tabung oksigen di RSUD Kota Bekasi masih mencukupi. Hingga Rabu masih ada 250 tabung oksigen besar dan 150 tabung oksigen kecil. Proses pengisian oksigen juga berjalan lancar lantaran pihak RSUD bekerja sama dengan tempat pengisian oksigen di wilayah Kota Bekasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati juga mengklaim persediaan tabung oksigen di rumah sakit yang ada di Kota Bekasi masih aman. Pihaknya belum menerima laporan tentang kekurangan tabung oksigen.

”Dari pihak kepolisian sudah bertanya bagaimana kondisi tabung gas oksigen di kami. Tetapi, sampai hari ini kami belum sampai pada kekosongan atau resesi,” ucap Tanti.

Meski demikian, ia mengatakan, ada potensi tabung oksigen di Kota Bekasi berkurang jika kasus covid-19 di Kota Bekasi terus meningkat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi meminta kepada semua vendor agar dapat mengantisipasi potensi kekurangan tersebut.

Klaim dinas kesehatan dan pihak RSUD Kota Bekasi berbeda dengan temuan Kompas pada Selasa (29/6/2021). Saat itu, Achmad Mulyono (50), salah seorang keluarga pasien, ketika ditemui tak jauh dari RSUD Kota Bekasi mengatakan, ia sedang menunggu adiknya yang sakit dan terbaring tak berdaya di salah satu tenda darurat di halaman RSUD Kota Bekasi. Adik kandungnya mengeluhkan sesak napas dan membutuhkan alat bantu pernapasan.

Baca juga : Ketegasan Pemerintah Tekan Mobilitas Warga Masih Dinanti

”Saya tadi diminta petugas cari oksigen sendiri. Katanya, rumah sakit sudah tidak ada oksigen,” ujarnya.

Selain oksigen, sejumlah warga juga masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Ini terjadi saat ada salah seorang warga yang meninggal dalam keadaan positif Covid-19 ketika menjalani isolasi mandiri di rumahnya di wilayah Kelurahan Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, pada 28 Juni 2021.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pasien mulai menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Rabu (23/6/2021). Tenda darurat tersebut dibangun lantaran rumah sakit sudah penuh untuk menampung lonjakan pasien Covid-19. Tenda dilengkapi veldbed yang didatangkan unsur TNI dan BPBD Kota Bekasi.

Madina, keluarga dari warga yang meninggal itu, mengatakan, pihaknya harus menunggu hingga malam hari sampai jenazah keluarga dievakuasi oleh petugas Satuan Tugas Covid-19 Kota Bekasi. Padahal, salah seorang anggota keluarganya meninggal sejak pagi.

”Sempat jengkel karena penanganannya dirasa lambat. Tetapi, kejengkelan saya luruh setelah menyaksikan satgas Covid-19 juga pontang-panting seharian untuk evakuasi pasien ataupun jenazah Covid-19 ke rumah sakit,” katanya.

Menyikapi keluhan warga terkait sulitnya mendapat ambulans, Wali Kota Rahmat Effendi mengatakan telah meminta para camat dan lurah untuk mengiventarisasi ambulans milik warga dan yayasan di setiap wilayah. Ambulans milik warga sipil itu akan disewa pemerintah daerah untuk digunakan dalam memudahkan warga mendapatkan layanan ambulans.

Baca juga : Kota Bekasi Tetapkan Status Darurat Penanganan Covid-19