Bima Arya: Presiden Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kesehatan dan Ekonomi

Penanganan maksimal serta menekan laju penyebaran Covid-19 menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.

FORKOPIMDA KOTA BOGOR

Forkopimda Kota Bogor mengikuti rapat melalui layar daring di Balai Kota Bogor. Presiden Joko Widodo rapat bersama kepala daerah se-Jawa Barat di Istana Bogor, Kamis (27/5/2021).

BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh kepada daerah se-Jawa Barat, Kamis (27/5/2021), di Istana Bogor. Dalam arahannya, Presiden meminta penanganan Covid-19 dilakukan dengan lebih maksimal sehingga meningkatkan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan itu hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri, Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat.

”Bapak Presiden menyampaikan bahwa ancaman belum berakhir. Bapak Presiden mengingatkan agar kepala daerah se-Jawa Barat bersama Forkopimda tidak lengah dan antisipasi jangan sampai terjadi ledakan seperti di India,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Balai Kota Bogor, Kamis (27/5/2021).

Untuk itu, lanjut Bima, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah dan Forkopimda untuk fokus mempelajari data-data, seperti indikator, angka BOR (bed occupancy ratio), positivity rate, dan semuanya terkait penanganan pandemi Covid-19.

”Presiden juga meminta menaikkan angka kesembuhan. Di Jawa Barat, angka kesembuhan 89 persen, sementara di nasional 91 persen. Ini masih ada sedikit di bawah nasional. Kalau angka kesembuhan tidak tinggi, berarti ada yang salah pada obat-obatan atau penanganan lainnya. Jadi, kepala daerah tidak boleh makro, tetapi detail sehingga mempelajari angka-angka kesembuhan,” tuturnya.

Kuncinya menekan Covid-19, ekonomi positif. Dan, Presiden minta mempercepat belanja daerah, jangan ditahan.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi juga mengajak dan fokus pada vaksinasi kelompok lanjut usia (lansia). Kepada presiden, Bima menyampaikan, vaksin untuk orang lansia ada hambatan karena warga lansia banyak yang tidak mau menerima vaksin.

”Presiden meminta agar terus mengupayakan untuk vaksinasi warga lansia difokuskan. Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk fokus vaksin di Jabodetabek. Jadi, daerah yang interaksinya kuat dengan Jakarta agar diprioritaskan,” kata Bima.

Terkait penanganan pandemi Covid-19, lanjut Bima, Pemkot Bogor akan melanjutkan dan berupaya maksimal serta bersinergi dengan Forkopimda melalui PPKM mikro yang sudah berjalan selama ini. Peristiwa melonjaknya kasus positif di India menjadi pembelajaran agar tidak terjadi di Indonesia.

Baca Juga: Realisasi Rendah, Presiden Jokowi Meminta Belanja Pemerintah Dikawal

India sebelumnya menerapkan mikro lockdown dan menjadi kunci sukses negara itu menekan angka kasus pada fase awal. Namun, yang terjadi sekarang kasus positif di India kembali melonjak karena kelenggahan. Oleh karena itu, kelenggahan dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan akan mengakibatkan lonjakan. Warga Indonesia jangan sampai lenggah seperti di India.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Kepala daerah se-Jawa Barat berkumpul di depan Balai Kota Bogor seusai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (27/5/2021).

Bima melanjutkan, tanpa penanganan yang maksimal, ekonomi akan sulit tumbuh. Dari penjelasan Presiden Jokowi, realisasi belanja pemerintah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sekitar 15 persen dan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7 persen. Serapan belanja pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah, yakni baru 24,6 persen.

Pada triwulan I-2021, realisasi pengadaan barang dan jasa kementerian dan lembaga baru sebesar 10,98 persen. Pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

Presiden mengatakan, 2021 merupakan tahun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah tmenyiapkan dana PEN hampir Rp 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran. Hal ini agar ekonomi bisa bangkit kembali.

Pada triwulan I-2021, ekonomi Indonesia tumbuh minus 0,74 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 melompat menjadi sekitar 7 persen, dari minus 0,74 persen melompat ke 7 persen. Target ini dinilai bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, Presiden yakin target itu bisa tercapai jika semuanya bekerja keras dan segera merealisasikan belanja.

Menurut Presiden, pencapaian angka pertumbuhan 7 persen pada triwulan II-2021 tersebut diperlukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 yang ditargetkan 4,5-5,5 persen.

”Kuncinya menekan Covid-19, ekonomi positif. Dan, Presiden minta mempercepat belanja daerah, jangan ditahan. Bogor akan fokus untuk mendorong ekonomi, belanja daerah dipercepat, lelang dipercepat, tempat-tempat wisata dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Pertumbuhan ekonomi di Bogor ini lumayan, minus 0,53. Sedikit lagi positif, daerah lain ada yang minus 2,” tutur Bima.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menuturkan, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pimpinan daerah di Jawa Barat agar tetap mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran. Hal itu tidak lepas dari beberapa daerah yang masih belum maksimal menangani covid-19. Kepala daerah diminta terus waspada dan memperbaiki penanggulangan, pencegahan, dan penanganan warga yang terpapar Covid-19.

Baca Juga: Pemkot Bogor Benahi Antrean dan Kerumunan Penerima Bantuan Langsung Tunai

Dadang juga berharap wilayah Jawa Barat bisa meningkatkan pemulihan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini. Sebab, hal itu sesuai dengan program pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional.

”Pemkot Bogor agar jangan menggunakan anggaran hanya untuk belanja pegawai saja. Namun, harus segera menggunakan APBD untuk belanja modal, segera mencairkan bantuan bantuan kepada masyarakat, seperti rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan UMKM, dan bantuan sosial lainnya, agar daya beli masyarakat meningkat dan roda perekonomian daerah terus berputar. Pemkot harus maksimal dalam menggunakan APBD karena itu semua demi masyarakat,” katanya.