Sudah 12.986 Perusahaan di Jakarta Berpartisipasi dalam Vaksin Gotong Royong

Kadin meminta Pemprov DKI Jakarta mengatur teknis distribusi karena jumlah vaksin masih terbatas.

GRUP ASTRA

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong bagi karyawan Grup Astra.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 12.986 perusahaan yang berada di DKI Jakarta berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta mengingatkan pemerintah tentang perlunya memperhatikan teknik distribusi dan pemesanan vaksin karena pasokannya masih terbatas.

”Jika dipilah berapa jumlah sasaran penerima vaksin gotong royong di DKI Jakarta agak sulit karena kantor pusat ada di Jakarta dan yang mengajukan permintaan adalah kantor di Jakarta, tetapi peruntukannya tersebar di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Kamis (20/5/2021).

Dari catatan Kadin Indonesia, ada 22.736 perusahaan yang mendaftar dalam program vaksin gotong royong. Sekitar 12.986 perusahaan di antaranya berdomisili di Jakarta dengan berbagai sektor usaha.

”Ini menandakan pelaku usaha di Jakarta sangat antusias dan memiliki kesadaran tinggi membantu program pemerintah dalam mengendalikan dan menekan penyebaran Covid-19 untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Simanjorang.

Kompas

Sarman Simanjorang

Untuk biaya vaksin, dipatok dengan harga sebesar Rp 321.660 per dosis dan biaya penyuntikan sebesar Rp 117.910 per dosis sehingga untuk dua kali suntik totalnya Rp 879.140 per orang.

”Itu sudah ideal. Sebab, pelaku usaha pernah mengusulkan kepada pemerintah supaya biaya vaksin jangan terlalu mahal, harus terjangkau, dan sesuai daya beli atau kemampuan dunia usaha. Itu ada di kisaran Rp 250.000-Rp 500.000 per dosis,” kata Simanjorang.

Baca juga : Program Vaksinasi Gotong Royong Dimulai

Dengan harga yang ditetapkan pemerintah ini, jelasnya, pengusaha dapat lebih irit lagi. Apalagi jika perusahaan memiliki fasilitas klinik yang memiliki standar kesehatan, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya vaksinasi penyuntikan.

Hanya saja, menurut Simanjorang, Kadin DKI Jakarta meminta pemerintah mengatur teknis pendistribusian dan pemesanan vaksin. Itu karena kedatangan vaksin masih terbatas dan bertahap, sementara di sisi lain jumlah pemesan sudah mencapai 22.736 pengusaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai delapan juta orang.

”Harus ditetapkan segera sektor usaha yang menjadi skala prioritas dan strategis, seperti padat karya, energi, industri makanan dan minuman, serta pelayanan publik lainnya. Kita berharap vaksinasi gotong royong berjalan lancar untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan keselamatan bersama,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam acara di Kadin Indonesia, Rabu (19/5/2021), menyampaikan, DKI Jakarta akan mendapat alokasi 500.000 dosis vaksin gotong royong. Itu merupakan bagian dari rencana 3,5 juta dosis untuk program vaksinasi gotong royong bagi kawasan Jabodetabek. Rencana itu diharapkan tercapai pada 2021 ini.

”Keberadaan program vaksinasi gotong royong sangat membantu. Apalagi tadi disampaikan bahwa lebih kurang 3,5 juta ditargetkan di Jabodetabek, termasuk DKI Jakarta, itu sangat membantu sekali. Mudah-mudahan tahun ini di Jakarta bisa selesai,” ucap Riza.

Baca juga : Keterbukaan Penetapan Harga Vaksin Gotong Royong Dinanti

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama menjelaskan, perusahaan yang ingin membantu karyawannya untuk divaksin melalui program vaksinasi gotong royong mendaftar melalui Kadin. Dinas Kesehatan DKI lebih berperan di visitasi kelayakan dari fasilitas kesehatan dan juga sistem pelaporan data sampai kejadian ikutan pascavaksinasi.

Sementara itu, untuk kasus transmisi lokal atas varian India B617.2 saat ini sudah ada satu pasien di Jakarta. ”Ada satu kasus. Namun, kami sudah lakukan investigasi di sana. Kami sudah tindak lanjuti dengan mengambil sampel-sampel secara masif, sudah kami periksa, dan juga dilakukan vaksinasi,” kata Ngabila.