Persiapan kebijakan larangan mudik tahun ini dinilai lebih baik daripada tahun lalu. Namun, mobilitas pekerja masih luput dipikirkan oleh pemangku kebijakan. Pekerja butuh solusi segera.
JAKARTA, KOMPAS — Penyekatan larangan mudik masif dilakukan petugas gabungan dari polisi, TNI, dan dinas perhubungan sejak Kamis (6/5/2021) dini hari di berbagai ruas jalan di Jakarta hingga ke berbagai pelosok daerah. Selain mendukung kebijakan larangan mudik dan menekan mobilitas warga, dilakukan pula pembatasan operasional angkutan umum, seperti bus dan kereta komuter atau KRL.
Di sisi lain, meskipun diapreasiasi, kebijakan larangan mudik dinilai belum menyiapkan solusi bagi pekerja komuter yang harus tetap pergi ke tempat kerja setiap hari.
Pada Kamis (6/5/2021) antara pukul 06.00 dan 07.00, misalnya, ratusan pekerja di Km 31 Jalan Tol Jakarta-Cikampek protes dan berteriak. Akses mereka ke perusahaan ditutup petugas. Penutupan itu merupakan bagian dari upaya penyekatan larangan mudik.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) M Nurfahroji mengatakan, pihaknya telah mendengar banyak keluhan dari anggota yang sebagian besar berasal dari pekerja pabrik manufaktur di kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan akibat penyekatan mudik di Gerbang Tol Cikarang Barat meresahkan karena mereka membutuhkan akses untuk mobilitas ke tempat kerja dari berbagai wilayah, seperti Bekasi dan Purwakarta.
”Kami sebagai pekerja menyebut hari ini sebagai Hari Larangan Mudik Nasional,” kata Nurfahroji di Jakarta.
Kebijakan seperti ini bisa disosialisasikan agar penutupan jalan tidak menghalangi pekerja untuk bekerja. Dan upahnya tidak dipotong karena telat akibat terkena macet saat penyekatan.
Ia menyebutkan, perusahaan-perusahaan tidak menyosialisasikan atau memitigasi adanya dampak dari penyekatan di jalur mobilitas pekerja. Serikat pekerja juga tidak memperkirakan dampak dari penyekatan larangan mudik kali ini.
Padahal, menurut dia, di setiap daerah terdapat lembaga kerja sama (LKS) tripartit yang dapat menjadi wadah bagi serikat pekerja, perwakilan perusahaan, dan pemerintah untuk menyosialisasikan setiap kebijakan dari pemerintah.
”Mungkin lewat LKS, kebijakan seperti ini bisa disosialisasikan agar penutupan jalan tidak menghalangi pekerja untuk bekerja. Dan, upahnya tidak dipotong karena telat akibat terkena macet saat penyekatan,” katanya.
Kepadatan lalu lintas itu juga menyebabkan petugas tidak detail memeriksa setiap kendaraan yang melintas. Polisi memeriksa secara ketat jika ada mobil yang dicurigai mudik. Hal ini terpaksa dilakukan petugas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di tol.
Beralih ke taksi daring
Pengguna KRL juga terusik selama larangan mudik diberlakukan. PT KAI Commuter mengatur layanan operasional KRL hanya sampai pukul 20.00 dari sebelumnya hingga pukul 22.00. Pembatasan jam operasional juga diikuti pengurangan jumlah perjalanan untuk relasi Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang. Ada empat stasiun yang tidak melayani naik turun penumpang, yakni Stasiun Cikoya, Stasiun Maja, Stasiun Citeras, dan Stasiun Rangkasbitung.
Dewi (26) adalah salah satu warga yang terdampak pengurangan jam operasional KRL. Karyawan swasta di Tanah Abang ini pun beralih ke taksi daring untuk pulang ke rumahnya di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. ”Ada angkot dan bus, tetapi lebih lama waktu perjalanannya dan rawan. Akhirnya patungan naik Grab dengan teman supaya hemat ongkos,” ujar Dewi.
Riza (25), warga lainnya, juga terdampak pengurangan jumlah perjalanan KRL. Ia tidak bisa berangkat ke Cikande, Serang, Banten, menggunakan KRL karena Stasiun Citeras tidak melayani turun naik penumpang. Ia pun mengurus surat keterangan kerja supaya bisa berangkat menggunakan bus dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, ke Cikande. ”Saya sudah ajukan surat keterangan kerja, semoga bisa lancar perjalanannya,” ucapnya.
Solusi
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, mobilitas pekerja sejak awal sosialisasi larangan mudik luput dari perkiraan pemangku kebijakan. Setiap kawasan industri juga sejak awal seharusnya menyampaikan kepada pemerintah kalau para pekerjanya masih membutuhkan akses transportasi.
Meski masih banyak kekurangan, Djoko mengatakan, kerja keras petugas dalam membendung mobilitas warga yang masih nekat mudik patut diapresiasi. Proses penyekatan dinilai merupakan tugas yang berat.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, para pekerja protes di Gerbang Tol Jakarta Cikampek karena angkutan para karyawan tidak bisa keluar dari Gerbang Tol Cikarang Barat dari arah Cikampek. Gerbang tol tersebut ditutup agar tidak bersilangan (crossing) dengan kendaraan yang harus putar balik karena terjaring di pos penyekatan mudik.
”Besok pagi (hari ini) kami akan berlakukan buka tutup di lokasi tersebut. Waktunya menyesuaikan dengan waktu saat bus karyawan melintas,” katanya.
Corporate Communication dan Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru, saat dihubungi terpisah, menolak untuk menjawab. Ia mengatakan, cara bertindak penyekatan larangan mudik merupakan wewenang polisi.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, pihaknya masih memantau dan akan mengevaluasi pembatasan operasional KRL ini. KAI Commuter mengikuti peraturan pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalkan mobilitas pergerakan warga.
”Kami imbau agar penumpang ikut mendukung aturan pemerintah. Gunakan KRL hanya untuk keperluan mendesak dan selalu menerapkan protokol kesehatan,” katanya.