Akhir Pekan Ini, Ganjil Genap Berlaku di Kota Bogor

Name: Akhir Pekan Ini, Ganjil Genap Berlaku di Kota Bogor
Uploaded: 2021-04-30T10:38:47Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Pandemi Covid-19 sudah lebih dari satu tahun, tetapi angkanya masih fluktuatif. Tidak ketatnya menjalankan protokol kesehatan menyebabkan lonjakan kasus. Hal itu jangan sampai terjadi di Indonesia, khususnya Kota Bogor.

Pandemi Covid-19 sudah lebih dari satu tahun, tetapi angkanya masih fluktuatif. Tidak ketatnya menjalankan protokol kesehatan menyebabkan lonjakan kasus. Hal itu jangan sampai terjadi di Indonesia, khususnya Kota Bogor.

Oleh

AGUIDO ADRI

· 3 menit baca

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor memberlakukan ganjil genap pada Sabtu dan Minggu (1-2/5/2021). Pemberlakuan aturan ini sebagai salah satu upaya untuk membatasi mobilitas kendaraan dan kerumunan agar kasus positif Covid-19 tidak melonjak.

Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan, Satgas Covid-19 Kota Bogor memutuskan memberlakukan ganjil genap pada akhir pekan besok. Tidak seperti sebelumnya, ganjil genap kali ini hanya berlaku di seputar Kebun Raya Bogor-Istana Bogor yang meliputi Jalan Jalak Harupat, Jalan Pajajaran, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Ir Djuanda.

”Pemberlakuan ganjil genap akhir pekan mulai pukul 15.30 hingga pukul 17.30. Hanya dua jam. Ganjil genap tidak total, hanya membatasi kerumunan masyarakat, karena tingkat mobilitas masyarakat di waktu itu tinggi,” kata Susatyo, Jumat (30/4/2021).

Begitu pula jalur di wilayah Kebun Raya Bogor, lanjut Susatyo, selalu padat dilalui kendaraan pada akhir pekan, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Jadi, diperlukan pembatasan mobilitas kendaraan dengan sistem ganjil genap meski waktu pelaksanaannya tidak lama.

Jadi, walaupun lolos dari Bogor, tidak akan lolos di daerah lain. Nanti saya mengontrol secara ketat di lapangan. (Bima Arya)

Dari analisis Satgas Covid-19, rata-rata kemacetan pada Senin hingga Jumat karena waktu pulang kerja. Sementara pada Sabtu-Minggu, keramaian dan kemacetan terjadi karena banyak orang yang keluar dan masuk Kota Bogor. Jalur di seputar Kebun Raya Bogor menjadi titik pertemuan dari semua wilayah di Kota Bogor.

”Kendaraan yang pelat nomornya tidak sesuai tanggal ganjil genap akan kami putar balikkan. Selain itu, polisi akan antisipasi kemacetan di ruas jalan lainnya dari kendaraan yang terdampak ganjil genap,” tuturnya.

Sementara itu, selain ganjil genap, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya menyiapkan skema pengekatan mobilitas pemudik untuk mengantisipasi warga yang tetap nekat mudik.

Bima melarang warga Kota Bogor mudik, kecuali di dalam kawasan Jabodetabek. Warga boleh keluar dari Jabodetabek dengan alasan tertentu sesuai ketentuan pemerintah, tugas, mengunjungi orang sakit atau meninggal disertai bukti surat keterangan dan hasil tes negatif Covid-19.

Selanjutnya, jika ada warga luar masuk atau mengunjungi Kota Bogor, wajib langsung tes antigen. Jika hasil tes positif, akan dibawa ke tempat isolasi di Pusdiklat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ciawi. Namun, jika hasilnya negatif, akan dikarantina mandiri selama lima hari.

Pada 6-17 Mei 2021, operasional bus tujuan antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Baranangsiang juga ditiadakan, kecuali bus jurusan Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Kalideres di Jakarta. Selain itu, petugas gabungan juga mulai mengawasi pengetatan mobilitas warga yang hendak mudik.

”Jadi, walaupun lolos dari Bogor, tidak akan lolos di daerah lain. Nanti saya mengontrol secara ketat di lapangan. Terminal Baranangsiang akan ditutup dan tidak melayani pelayanan rute mana pun, kecuali ke Kalideres,” kata Bima, Jumat (30/4/2021).

Menurut Bima, pandemi Covid-19 sudah lebih dari satu tahun, tetapi angkanya masih fluktuatif. Dampaknya, ada negara yang porak poranda karena Covid-19. Tidak ketatnya menjalankan protokol kesehatan menyebabkan lonjakan kasus. Hal itu jangan sampai terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Bogor.

Penanganan pandemi Covid-19, ujar Bima, bukan semata masalah kebijakan, bukan juga utak-atik mengenai aspek teknis atau juga soal alokasi anggaran, melainkan ada hal yang lebih filosofis, yaitu terkait moral agama dan kemanusiaan.

”Semakin satu bangsa satu frekuensi dan kuat pemahamannya pada dua aspek itu, moral agama dan kemanusiaan, bangsa itu akan semakin kuat pijakannya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditaati masyarakatnya,” ujarnya.

Editor:

nelitriana