Kekerasan antarkelompok masyarakat atau tawuran masih menjadi salah satu ancaman keamanan yang diwaspadai selama Ramadhan. Patroli polisi menjadi salah satu kunci pencegahan.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Polisi mewaspadai tawuran yang marak terjadi selama bulan Ramadhan. Polisi saat ini membidik kerumunan di jalanan, termasuk yang berkedok sahur on the road. Untuk itu, patroli gabungan digencarkan lagi demi memastikan keamanan tetap kondusif.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, Kamis (15/4/2021), menyampaikan, kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah membentuk Tim Preventif Strike yang rutin menggelar patroli gabungan di Jakarta dan sekitarnya.
Setidaknya, ada tiga tujuan pembentukan tim tersebut. Pertama, memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama bulan puasa. Kedua, membuat masyarakat semakin mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Tujuan berikutnya mewaspadai potensi tawuran.
”Memang marak setiap puasa ini adalah tawuran. Sistem tawuran yang biasa mereka lakukan biasanya memancing untuk mengajak kelompok lain tawuran melalui media sosial,” ujar Yusri.
Yusri menegaskan, polisi bakal menindak tegas bila terdapat sekelompok orang menimbulkan kerumunan atau tawuran di jalan. Polda Metro Jaya kini telah menginstruksikan kepada kepolisian di wilayah Jadetabek agar lebih masif lagi melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan tawuran, seperti di Jakarta Timur, Kota Depok, Jakarta Selatan, dan tempat-tempat lainnya.
Patroli tidak terkecuali juga menyasar kerumunan berkedok kegiatan sahur on the road. Namun, selama kegiatan sahur on the road benar-benar membagikan makanan dan tidak kebut-kebutan atau tawuran, kepolisian masih mengizinkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan.
Patroli, kata Yusri, tidak hanya dilaksanakan di jalan raya, tetapi juga di media sosial. Itu karena tawuran kerap didahului saling ejek dan menantang antarkelompok di media sosial. Patroli di dunia maya dilakukan oleh polisi virtual (virtual police).
Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Polres Tangsel selama tiga hari pertama puasa telah membubarkan kerumunan pemuda yang diduga akan tawuran di dua lokasi berbeda. Kepala Polres Tangsel Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin mengatakan, pembubaran itu ada di dua tempat, yaitu Kecamatan Pondok Aren dan kawasan Gading Serpong.
”Saat anggota ada kegiatan patroli, mereka lihat ada sekelompok anak muda kumpul-kumpul. Langsung dibubarkan dan diberi peringatan,” ujar Iman.
Penyekatan
Di sisi lain, Polda Metro Jaya mematangkan tata cara penyekatan untuk mengantisipasi pemudik pada masa larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Secara garis besar, menurut rencana, ada dua tempat di jalan tol yang akan diawasi polisi, yaitu jalan tol dari Jakarta menuju Jawa Barat tepatnya di Jalan Tol Cikarang Barat atau Cikarang Utama.
Adapun tempat di jalan tol lainnya adalah jalan tol dari arah Jakarta menuju Serang, Banten. Koordinasi penyekatan di dua tempat jalan tol itu masih terus dibahas oleh Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat dan Polda Banten.
Penyekatan pemudik pada Ramadhan tahun lalu menjadi evaluasi polisi. Sejumlah kelemahan dievaluasi, terutama soal menyekat pemudik bersepeda motor yang melalui jalur-jalur tikus. Tahun ini, polisi mengantisipasinya dengan mendirikan pos-pos pemantauan untuk dijaga bersama pemangku kepentingan terkait. Masyarakat juga direncanakan membantu kepolisian untuk mengawasi.
Menurut Yusri, ada 16 jalur tikus yang biasa dilewati pemudi bermotor. Pada saat pemberlakuan larangan mudik 6-17 Mei 2021, polisi akan mendirikan pos-pos di 16 tempat itu agar bisa lebih intens mengawasi pemudik.
”Anggota akan berjaga di sana untuk mengamankan atau memutarbalikkan apabila menemukan orang-orang yang mencoba mudik ketika larangan mudik berlaku,” kata Yusri.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim melalui keterangan tertulis menyampaikan, larangan mudik berpotensi membuat warga DKI Jakarta dan sekitarnya akan menghabiskan waktu libur Lebaran di sejumlah kawasan wisata di Banten. Apalagi kawasan barat Banten memiliki garis pantai sepanjang 499,62 kilometer dan sangat terbuka.
”Pada satu sisi mudik tidak boleh. Tapi wisata dibuka. Ditambah lagi dengan masyarakat yang ada di Banten, itu kan jutaan orang,” kata Wahidin.
Kondisi itu membuat penerapan disiplin protokol kesehatan terhadap para wisatawan yang datang ke Banten menjadi tantangan tersendiri. Wahidin mengatakan, karena area wisata di Provinsi Banten terbuka, perlu komitmen berbagai pihak untuk mengontrol apalagi menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Pengalaman dari libur Tahun Baru 2021 dan Lebaran 2020, di tempat wisata ada kerumunan antara orang-orang Banten dengan dari Jakarta dan daerah lainnya, sehingga pengawasan penerapan protokol kesehatan menjadi sedikit sulit.
”Agak sulit bagi kami untuk melakukan penataan atau pelaksanaan protokol kesehatan. Ini yang kami hadapi. Karena, ternyata setelah ada aktivitas di tempat wisata, terjadi kerumunan. Yang terpapar (Covid-19) naik tajam,” katanya.