DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sunter

DPRD DKI mengingatkan Pemprov DKI agar serius menangani banjir di Jakarta. Untuk banjir Cipinang Melayu karena meluapnya Kali Sunter, DKI menyatakan akan membebaskan lahan supaya KemenPUPR dapat memulai normalisasi kali.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Perbedaan bantaran Kali Sunter yang telah dibeton dengan yang belum di RW 004 Kelurahan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (15/4/2021). Warga sudah bersedia lahannya dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi terkendala masalah administrasi.

JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta menegaskan, waktu pemerintahan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria tinggal satu tahun lagi. DPRD meminta sejumlah program yang banyak mendapat kritikan, seperti penanggulangan banjir dan rumah dengan uang muka Rp 0, segera dituntaskan.

M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/4/2021), mengatakan, merunut pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022, untuk masalah banjir harus ada ukuran penanganan banjir. Ukurannya, misalnya, jumlah titik atau area banjir atau genangan.

”Kalau banjir, titik genangan yang mesti kita lihat, daerah tergenangnya berkurang atau tidak. Kalau dia berkurang, bagus. Kalau tadinya misalkan ada 150 atau 100 RW yang tergenang, lalu hanya 50 RW, kan, bagus. Jadi, ada outputnya,” kata Taufik, politisi Partai Gerindra.

Program pembuatan embung, situ, dan  waduk untuk menampung luapan air harus segera diwujudkan. (Suhaimi)

Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, juga menekankan, dengan waktu pemerintahan yang tersisa satu tahun ini, urusan banjir harus serius dikerjakan. Demikian juga dengan program rumah uang muka Rp 0. Pemprov DKI mesti bekerja sama dan berkoordinasi dengan Depok, Bogor, dan Bekasi, khususnya untuk penanggulangan banjir.

”Selain itu, program pembuatan embung, situ, dan waduk untuk menampung luapan air harus segera diwujudkan,” kata Suhaimi.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Suasana di RW 004 Kelurahan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (15/4/2021) sore, masih tampak bekas banjir di tembok. Air luapan Kali Sunter akibat hujan lebat baru bisa dikeringkan pada pukul 02.00 dini hari.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, banjir menjadi fokus program yang dikerjakan. Banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, misalnya, Ahmad Riza memastikan Dinas Sumber Daya Air DKI akan mencari solusi atas banjir di daerah itu. ”Pada dasarnya memang wilayah Cipinang Melayu ini kontur wilayahnya rendah,” katanya.

Solusi yang sudah pernah disampaikan, jelas Ahmad Riza, adalah di wilayah itu nantinya harus dibangun rusunawa rusunami sehingga bawahnya kosong. ”Ketika kemarau jadi basement, jadi tempat bermain. Ketika hujan, banjir, jadi tempat tampungan air,” ujar Ahmad Riza.

Baca juga : Banjir Jakarta Bukan Hanya karena Puncak yang Rusak

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi dalam kesempatan berbeda menjelaskan, banjir di Cipinang Melayu diakibatkan luapan air Kali Sunter. Sementara Cipinang Melayu merupakan wilayah dengan kontur rendah sehingga banjir mudah terjadi saat sungai di dekat kawasan itu meluap.

Menurut rencana, supaya wilayah itu bebas banjir, Dinas SDA akan membebaskan lahan di kawasan itu. Tujuannya supaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan masuk dan melakukan konstruksi sesuai desain yang sudah dirancang untuk memperkuat kali.

”Untuk pembebasan lahan di Kali Sunter sudah dilakukan pada tahun lalu. Pada tahun ini kembali berlanjut. Kalau belum bebas, akan dilanjutkan di tahun depan karena ada beberapa titik prioritas yang akan dibebaskan supaya menyeluruh,” kata Dudi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Alat berat mengumpulkan sampah banjir luapan Kali Sunter di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Minggu (21/2/2021).

Pembebasan lahan, menurut Dudi, perlu dilanjutkan karena masih dalam bentuk bidang-bidang yang masih ada bolong-bolongnya. ”Spot-spot, begitu. Masih ada bolong-bolongnya. Nah, PUPR tidak mau bolong-bolong saat membangun,” katanya.

Adapun untuk pembebasan lahan itu, Dinas SDA mengalokasikan lebih dari Rp 1 triliun  pada 2021. Anggaran sebesar itu diperoleh dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Taufik mengingatkan, karena pembebasan lahan ini berhubungan dengan masyarakat, biasanya kegiatan itu yang akan lambat terealisasi.

Baca juga: Normalisasi Sungai Tunggu Inventarisasi Lahan yang Dibebaskan DKI Jakarta