Ada kemungkinan penipuan, masyarakat yang menerima informasi tentang layanan vaksinasi gotong royong ataupun vaksinasi berbayar untuk mengecek kebenarannya pada dinas kesehatan setempat.
Oleh
Johanes Galuh Bimantara/Stefanus Ato
·6 menit baca
Publik diimbau untuk mewaspadai tawaran layanan vaksin Covid-19 berbayar di luar program pemerintah, termasuk yang disebut-sebut sebagai bagian dari vaksinasi gotong royong. Hingga saat ini, vaksin Covid-19 gratis menggunakan anggaran pemerintah. Adapun penerima vaksin gotong royong di masa mendatang juga tidak dipungut biaya karena sudah ditanggung perusahaan-perusahaan yang akan turut serta.
”Mungkin, siapa tahu ada unsur penipuan juga,” ucap Kepala Seksi Fasilitas Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Sulung Mulia Putra, saat dihubungi pada Kamis (8/4/2021), terkait adanya iklan vaksinasi Covid-19 berbayar. Ia meminta masyarakat yang menerima informasi tentang layanan vaksinasi gotong royong ataupun vaksinasi berbayar segera mengecek kebenarannya pada dinas kesehatan setempat.
Baru-baru ini, iklan dari PT Biosel Medika Nusantara terkait vaksin berbayar tersebar di aplikasi percakapan. Judulnya ialah paket harga swab dan vaksin Rp 700.000. Pembuat iklan menyebut dibuka pendaftaran pelayanan vaksin gotong royong untuk umum dengan biaya mandiri atau biaya diklaim ke program asuransi kesehatan.
Informasi lainnya yang tercantum ialah ”Vaksin kami sudah registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan merek edar SINOVAC”.
Padahal, vaksinasi gotong royong menggunakan vaksin yang dibeli perusahaan, badan hukum, dan badan usaha untuk diberikan secara gratis kepada para karyawan serta keluarga mereka. Pengadaan jenis vaksin gotong royong jadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, sedangkan proses pengadaannya jadi tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta perusahaan bioteknologi ”pelat merah”, PT Bio Farma (Persero).
Melalui keterangan tertulis, Sekretaris Perusahaan Bio Farma Iwan Setiawan menyatakan, vaksin gotong royong adalah vaksin yang sifatnya korporasi dan tidak bisa diperjualbelikan untuk individu. ”Penerima vaksin tidak dipungut biaya/gratis,” ujarnya.
Iwan menambahkan, korporasi swasta yang berminat ikut serta program vaksin gotong royong mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). BUMN mendaftar melalui Bio Farma.
Petunjuk dalam iklan mengarahkan ke unit rumah toko (ruko) yang terkunci dan gagang pintunya disegel rantai.
Jenis dan jenama vaksin yang digunakan berbeda dengan yang untuk program pemerintah. Vaksinasi program pemerintah saat ini menggunakan vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca. Sebagai catatan, Sinovac bukanlah merek vaksin seperti yang diinformasikan dalam iklan PT Biosel, melainkan nama perusahaan asal China yang memproduksi vaksin bernama CoronaVac.
Iwan menyebutkan, petunjuk pelaksanaan vaksinasi hingga sekarang masih dalam tahap penyiapan. Penyuntikan belum berjalan.
Sulung mengatakan, petugas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat sudah mengecek langsung ke alamat PT Biosel yang tertera dalam iklan. Lokasinya berada dalam kompleks salah satu apartemen di Kembangan, Jakarta Barat. Hasilnya, tidak ada fasilitas kesehatan yang ditemukan di alamat tersebut.
”Berdasarkan informasi di sana, sudah 10 bulan tidak ada kegiatan di situ,” tuturnya.
Kompas mencoba mengonfirmasi kepada penanggung jawab vaksinasi PT Biosel, yang pada iklan tertera bernama dokter Winda S dengan gelar magister kesehatan masyarakat (master of public health/MPH). Ia menyatakan tidak bisa memberikan klarifikasi.
Kompas lantas datang ke lokasi PT sesuai dengan iklan pada Kamis siang. Petunjuk dalam iklan mengarahkan ke unit rumah toko (ruko) yang terkunci dan gagang pintunya disegel rantai. Dari kaca terlihat sofa, televisi, dispenser, dan perlengkapan minum di dalam ruangan.
Secarik kertas dari pengelola apartemen ditempel di pintu ruko. Isinya tentang larangan pengeluaran barang-barang, mebel, dan properti dari unit ruko tersebut karena pengguna ruko belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran pengelolaan apartemen (IPL) untuk konsumsi listrik dan air. Di lantai dalam ruangan dekat pintu, surat-surat dengan logo perusahaan pengelola apartemen berserakan.
Itu semua membuat Sulung menyatakan informasi dalam iklan PT Biosel tidak benar. Ia juga meminta para pengelola fasilitas kesehatan tidak curiga hanya fasilitas kesehatan tertentu saja yang dilibatkan dan diuntungkan dalam vaksinasi gotong royong sehingga pemerintah dan pemerintah daerah menyembunyikan informasi.
”Di DKI Jakarta jika ada kegiatan seperti ini pasti kami libatkan seluruhnya, baik fasilitas kesehatan maupun perusahaan yang ingin vaksinasi gotong royong, karena intinya kami ingin semua warga divaksin. Tidak mungkin kami menyembunyikan informasi,” kata Sulung.
Masih diteliti
Antusiasme warga untuk memperoleh vaksinasi Covid-19 diduga menjadi salah satu pemicu sehingga ada potensi mudah tertarik pada pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingannya sendiri.
Masyarakat diminta waspada dan memverifikasi semua informasi terkait vaksin di kanal informasi resmi seperti di covid-19.go.id dan kanal resmi serupa milik tiap-tiap pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya agar pengadaan vaksin bagi seluruh warga target sasaran vaksinasi Covid-19 segera terpenuhi.
Upaya pemerintah tersebut di antaranya menargetkan untuk mulai menggunakan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri pada semester pertama 2022. Pengembangan dan penelitian vaksin dengan nama vaksin Merah Putih itu masih terus berjalan dan diklaim ampuh mengatasi mutasi virus Covid-19.
Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan penggunaan vaksin Merah Putih mulai semester pertama tahun 2022. Vaksin itu akan segera digunakan lantaran ada perkembangan signifikan baik dari segi penelitian maupun proses produksi vaksin.
”Lembaga Biologi Molekuler Eijikman telah menyiapkan bibit vaksin subnit protein hingga menyelesaikan ekspresi ragi. Begitu juga dengan Universitas Airlangga yang akan melakukan uji praklinis sebelum masuk pada manufaktur,” kata Bambang saat menghadiri pengukuhan pengurus Alumni Amerika Serikat di Distrik 1 Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis.
Kementerian Riset dan Teknologi terus mendorong percepatan proses produksi guna memenuhi target penggunaan vaksin Merah Putih pada 2022. Namun, sejauh ini yang masih jadi kendala, yakni keterbatasan lokasi produksi dari PT Bio Farma.
”Tetapi, sudah ada kandidat baru sebagai tempat produksi vaksin Merah Putih ini,” katanya.
Bambang juga mengajak pihak swasta untuk turut berkontribusi dalam proses produksi massal vaksin Merah Putih. Tujuannya agar vaksin tersebut dapat menjangkau kebutuhan vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Proyek pengembangan vaksin dalam negeri itu juga tidak terpengaruh oleh mutasi baru Covid-19 karena penelitian vaksin masih terus dilakukan agar menghasilkan vaksin yang ampuh mengatasi mutasi virus tersebut.
”Ini justru jadi peluang bagi kita untuk membuat dan menggabungkan. Jadi, tidak akan berpengaruh dengan adanya varian baru,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, vaksin dalam negeri, baik vaksin Merah Putih maupun vaksin Nusantara, diharapkan bisa menjadi kebanggaaan di tengah berbagai kesulitan dalam menangani pandemi Covid-19. Melalui kedua vaksin itu, RI bisa membuktikan kedaulatan dan kemandirian bangsa di bidang kesehatan.
”Yang sudah berkembang saat ini adalah vaksin Nusantara, tetapi mengapa sepertinya Badan POM tidak ada keinginan untuk mengeluarkan PPUK (persetujuan pelaksanaan uji klinik) tahap kedua,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, serta peneliti dari RSUP Dr Kariadi, Rabu (10/3/2021), di Jakarta.
Menurut Emanuel, kemauan politik dari semua pihak, terutama Badan POM, harus kuat untuk mendukung pengembangan vaksin dalam negeri. Jangan sampai Indonesia tidak ramah pada penelitian dalam negeri, sementara produk dari luar negeri dipermudah untuk masuk ke Tanah Air.
Kepala Badan POM Penny K Lukito menuturkan, dukungan penuh akan diberikan pada seluruh penelitian yang dikembangkan peneliti dalam negeri. Meski begitu, seluruh penelitian harus tetap memenuhi kaidah dalam proses penelitian, termasuk kaidah uji klinis dan aspek etika pada penelitian. Ia memastikan independensi BPOM dalam menentukan pendampingan dan review atas penelitian di luar negeri ataupun dalam negeri.