Kota Bogor Memilih Tidak Buru-buru Gelar Sekolah Tatap Muka

Tidak seperti daerah lain yang sudah menggelar uji coba PTM, dan akan disusul DKI Jakarta, Pemkot Bogor tidak mau mengambil risiko dan terburu-buru membuka PTM dalam waktu dekat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ramli, siswa kelas 6 SD Negeri Sempur Kidul yang tinggal di RW 007, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, mengerjakan soal ujian tengah semester (UTS) secara daring di teras rumahnya, Senin (21/9/2020).

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, tidak akan buru-buru menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah hingga seluruh tenaga pendidik selesai menerima vaksin.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, sebelum seluruh tenaga pendidik selesai menerima vaksin, Pemerintah Kota Bogor belum akan menggelar PTM. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, ada sekitar 9.800 tenaga pendidik di Kota Bogor yang menjadi sasaran penerima vaksin, dan hingga saat ini ada 1.700 tenaga pendidik yang belum menerima vaksin.

Baca juga : Lindungi Siswa dari Covid-19

”Dalam waktu dekat kami belum berani menggelar sekolah tatap muka. Masih ada guru yang belum divaksin. Kami tidak ingin mengambil risiko besar. Kami tidak akan buru-buru membuka PTM. Kota Bogor sudah keluar dari zona merah, saat ini masih zona oranye,” kata Dedie, Selasa (6/4/2021).

Menurut Dedie, selain mempertimbangkan tenaga pendidik yang belum seluruhnya menerima vaksin, pembukaan PTM juga tidak bisa buru-buru karena harus memperhitungkan kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTM, seperti fasilitas tambahan agar protokol kesehatan berjalan ketat serta kontrol dan pengawasan di lingkungan dan sekitar sekolah. Kemudian, izin dari orangtua sangat menentukan PTM dilaksanakan atau tidak.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat sejumlah siswa kelas 5 SD Negeri Sempur Kidul yang tinggal di RW 007, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, berjemur sinar matahari pagi sambil mengerjakan ujian tengah semester (UTS) secara daring, Senin (21/9/2020).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi melanjutkan, meski belum akan menggelar PTM dalam waktu dekat, pihaknya sudah mulai mempersiapkan kebutuhan teknis hingga survei ke sekolah-sekolah sehingga pada saat PTM berlangsung sekolah sudah siap, terutama terkait protokol kesehatan. Jika pada April seluruh tenaga didik sudah selesai divaksin, PTM akan disimulasikan terlebih dahulu pada Mei.

”Persiapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah ini penting dan dipastikan betul berjalan ketat. Kami juga akan mendata izin dari orang tua murid, tanpa izin mereka PTM tidak akan terlaksana. Memang rencananya pada Mei mendatang, tetapi tanggal dan skema dari uji coba PTM belum dapat ditentukan,” kata Hanafi.

Persiapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah ini penting dan dipastikan betul berjalan ketat. Kami juga akan mendata izin dari orangtua murid. Tanpa izin mereka, PTM tidak akan terlaksana.

Selain mempersiapkan kebutuhan teknis dan survei, Disdik Kota Bogor juga akan berkoordinasi dan mengonsolidasikan PTM ke Dewan Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19, Satpol PP, PGRI, termasuk Kantor Cabang Dinas (KCD) Jawa Barat yang membawahi SMA dan SMK, camat, dan lurah.

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang membahas PTM, lanjut Hanafi, jika PTM sudah berlangsung, jumlah siswa hanya 30 persen. Selain itu, ekstrakurikuler dan kantin juga tidak diperkenankan untuk beroperasi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Perwakilan siswa baru dan pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Kota Bogor hadir dalam masa pengenalan lingkungan sekolah (PLS) tahun ajaran baru 2020/2021 dan bertatap muka dengan siswa baru lainnya secara daring, Senin (13/7/2020).

”Bayangkan 30 persen dari setiap sekolah negeri dan swasta melaksanakan PTM serentak, pasti padat Bogor. Untuk itu perlu dipersiapkan betul dan harus diambil sampling orangtua yang setuju atau tidak,” kata Hanafi.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor Deddy D Karyadi meminta Pemkot Bogor untuk tidak buru-buru menggelar PTM hingga seluruh tenaga pendidik menerima vaksin. Tidak hanya tenaga pendidik, seluruh civitas akademik juga perlu mendapat vaksin agar meminimalkan risiko besar paparan Covid-19 di sekolah.

”Guru menjadi prioritas. Namun, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan seluruh civitas juga harus menerima vaksin. Kami juga merekomendasikan peserta didik untuk menerima vaksin agar orangtua tenang selama belajar di sekolah,” kata Deddy.

Kabupaten Bogor

Tidak seperti Kota Bogor yang belum akan mengelar PTM, di Kabupaten Bogor PTM sudah berlangsung tiga pekan. Selama uji coba PTM itu, kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Atis Tardiana, belum ada kasus terkonfirmasi positif pada satuan pendidikan yang menggelar uji coba PTM.

”Protokol kesehatan berjalan baik. Namun, dalam pelaksanaan uji coba masih ada murid yang berangkat dan pulang sekolah menggunakan angkutan umum. Sedikit ada kelonggaran, ini akan menjadi evaluasi. Namun, memang karena mereka tidak bisa diantar orang tua karena tidak ada kendaraan,” kata Atis saat dikonfirmasi.

Dalam pelaksanaan uji coba masih ada murid yang berangkat dan pulang sekolah menggunakan angkutan umum. Sedikit ada kelonggaran, ini akan menjadi evaluasi.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya terus akan memantau sekolah-sekolah yang sudah terverifikasi melaksanakan uji coba PTM agar ketat menjalankan protokol kesehatan.

Ia pun mendorong sekolah mengelar PTM pada Juli mendatang. Hal itu karena ia khawatir dengan perkembangan anak-anak yang kecanduan gawai selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah siswa SD Negeri Tegalwaru 2 , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berjalan bersama-sama setelah mengikuti uji coba sekolah tatap muka, Senin (15/3/2021).

”Ini menjadi kekhawatiran kita semua. Pelaksanaan uji coba PTM terbatas ini bagian dan upaya agar anak-anak tidak semakin kecanduan gadget. Lebih dari itu, setelah setahun melaksanakan PJJ dan kembali ke PTM menjadi upaya untuk menghadirkan pendidikan berkualitas,” kata Iwan.

Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada 25.164 anak (SD-SMA sederajat) di 34 provinsi terkait kebiasaan anak selama pandemi, 79 persen anak tidak memiliki aturan penggunaan gadget dari orang tua. Adapun  anak menggunakan gawai di luar kegiatan belajar selama 1-2 jam per hari sekitar 36,5 persen, 2-5 jam per hari sekitar 34,8 persen, dan lebih dari 5 jam per hari sekitar 25,4 persen.

Sebanyak 52 persen anak menggunakan gawai untuk chatting bersama teman-temannya dan menonton Youtube. Diperoleh data juga bahwa 42 persen anak menggunakan gawai untuk bersosial media.

Baca juga : Anak Jadi Bergantung pada Gawai, Orangtua Dukung Pembelajaran Tatap Muka