Mereka yang Bersiap dengan Pemindahan Ibu Kota

Aparatur sipil negara dari kementerian dan lembaga pemerintah bersiap dengan pemindahan ibu kota negara yang tengah berlangsung. Sebagian dari mereka masih menunggu keputusan dari pusat terkait kebijakan tersebut.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Sejumlah aparatur sipil negara menunggu giliran untuk disuntik vaksin Covid-19 di Sleman City Hall, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/9/2021). Pemerintah Kabupaten Sleman menggenjot vaksinasi tahap kedua untuk petugas layanan publik di daerah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Pemindahan ibu kota negara bukan saja soal infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang akan menempatinya. Pada tahap pertama pemindahan tersebut, kalangan aparatur sipil negara mesti bersiap dengan berbagai skema pemindahan yang akan mulai berjalan.

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diikuti dengan langkah pemindahan aparatur sipil negara (ASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) sejak 2020 menyebut sebanyak 118.513 ASN dari kementerian dan lembaga akan menjalani pemindahan secara serentak (Kompas, 22/1/2020).

Keputusan itu membuat Dina (32) bersiaga selama setahun terakhir. ASN di Kementerian Kesehatan ini sudah mendengar tentang rencana pemindahan ibu kota. Meski begitu, belum ada keputusan waktu dan mekanisme kepindahan di tempat kerjanya.

”Agak galau kalau harus pindah, tapi fasilitasnya belum memadai. Di sana (ibu kota baru) sudah ada tempat untuk tinggal atau belum, aksesnya (transportasi) juga bagaimana,” kata Dina, Minggu (4/4/2021).

Baca juga : Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru Dilakukan Serentak

Kompas/Hendra A Setyawan

Aparatur sipil negara (ASN) melakukan rutinitas pekerjaan di lingkungan kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/12/2020). Pemkot Tangerang Selatan melarang ASN untuk cuti menjelang akhir tahun kecuali dalam keadaan darurat. Hal itu untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19 akibat liburan akhir tahun.

Sebagai ASN yang berpotensi pindah, Dina tidak punya bayangan soal bagaimana hidup di Kalimantan. Dia membayangkan saat awal kepindahan nantinya, belum ada banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan para ASN. Dia pun berharap segera ada kepastian terkait kelengkapan fasilitas di sana.

Agak galau kalau harus pindah, tapi fasilitasnya belum memadai. Di sana sudah ada tempat untuk tinggal atau belum, aksesnya juga bagaimana.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahap awal pemindahan IKN, direncanakan akan dibangun sekitar 100.000 rumah dengan 500.000 pekerja. Hal itu diperkirakan bisa menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional 0,2 persen basis poin rata-rata per tahun. Pertumbuhan ekonomi Kaltim diprediksi 2,1 persen (Kompas, 2/3/2021).

Kebutuhan pekerja tersebut juga diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Agar pendidikan bisa diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, Pemprov Kaltim memberi beasiswa untuk meningkatkan kualitas warganya.

Baca juga : TNI Dukung Pemindahan Ibu Kota

Berdasarkan pemetaan Kemenpan dan RB tahun 2020, ada 118.513 ASN dari semua kementerian dan lembaga di pemerintah pusat yang akan dipindah ke ibu kota negara yang baru. Dari jumlah total itu, 116.157 orang di antaranya adalah pegawai yang berusia maksimal 45 tahun pada 2023 atau setahun sebelum pemindahan. Usia maksimal dipertimbangkan terkait dengan produktivitas.

Sementara itu, 2.356 orang lainnya adalah pejabat pimpinan tinggi. Mereka terdiri dari 16 pejabat pimpinan tinggi utama, 461 pejabat pimpinan tinggi madya, dan 1.879 pejabat pimpinan tinggi pratama.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Personel TNI berjaga-jaga saat warga berolahraga sepeda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2020).

TNI dan Polri

Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga berkomitmen mendukung keputusan pemindahan IKN. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi menyatakan, sejak 2019 telah ada tim khusus yang membuat studi tentang pemindahan itu. Menurut dia, hasil studi akan menjadi masukan untuk pemerintah yang akan membuat perencanaan secara komprehensif (Kompas, 26/8/2019).

Laksamana Pertama Jaya Darmawan, yang turut dalam kepanitiaan persiapan pemindahan IKN Kementerian Pertahanan, menyampaikan, tim belum fokus untuk pemindahan personel. Hal ini masih disiapkan seiring dengan progres pembangunan hingga 2024 mendatang.

”Belum ada arahan untuk fokus ke sana. Masih butuh banyak persiapan untuk pemindahan personel itu,” ungkap Jaya.

Kompas/Priyombodo

Petugas sekuriti PT ITCI Hutani Manunggal berjaga-jaga di akses masuk ke hutan tanaman industri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/3/2021). Di lokasi tersebut, pada akhir tahun 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan calon lokasi ibu kota negara baru.

Agustus tahun 2019 lalu, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo yang masih menjadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa satuan kerja Polri yang pindah ke ibu kota baru terdiri dari pimpinan institusi kepolisian dan staf pendukung, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta asisten operasi.

Sementara itu, unsur pelayanan publik bakal menyusul pindah secara bertahap. Unsur yang dimaskud salah satunya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perwira Bhayangkara Dua Vicky, anggota kepolisian dari Mabes Polri, turut bersiap dengan adanya informasi pemindahan personel. Informasi dari atasannya, mutasi atau perpindahan akan berlangsung ketika sarana dan prasarana telah siap. ”Kata atasan, mutasi anggota tunggu bangunan selesai dibangun. Tapi, itu (pembangunan) masih lama. Sebagai anggota, siap ditugaskan ke mana saja,” ucap Vicky.

Baca juga : Tahun Ini, Peletakan Batu Pertama Istana Presiden di Kaltim

Terkait pemindahan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah telah menentukan titik koordinat lokasi istana negara yang akan dibangun di calon lokasi IKN di Kaltim. Dia optimistis agenda tahun ini bisa terlaksana dengan dukungan penuh DPR dan perintah Presiden Joko Widodo.