DKI Revisi Target Pembangunan Rusunami Menjadi 10.460 Unit

DKI sebelumnya menargetkan bisa membangun 232.214 unit rumah susun sederhana milik dengan uang muka Rp 0. Namun, kini target tersebut diusulkan direvisi menjadi 10.460 unit saja.

KOMINFOTIK JAKARTA UTARA

Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara, dijadikan sebagai bagian dari hunian DP nol persen.

JAKARTA, KOMPAS — Beralasan terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi target pembangunan unit hunian dengan uang muka atau DP Rp 0. DPRD DKI Jakarta meminta supaya perubahan segera dibahas agar capaian dan pelaksanaan program menjadi jelas karena sebelumnya target sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Kamis (18/3/2021), menyatakan, untuk pembangunan hunian DP Rp 0, DKI Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 menargetkan bisa membangun 232.214 unit rumah susun sederhana milik (rusunami). Namun, tahun ini, dalam rancangan perubahan RPJMD yang diusulkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, termuat ada revisi unit, yaitu menjadi 10.460 unit.

Menurut Ahmad Riza, revisi dilakukan karena adanya pandemi Covid-19. ”Bukan hanya di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan program lain. Jadi, sekali lagi, ini bukan cuma Jakarta dan Indonesia, melainkan juga semua negara di dunia, semua melakukan revisi. Karena masalah Covid-19 ini wabah dunia, yang datang ke semua negara, tidak hanya Indonesia,” katanya.

Bukan hanya di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan program lain. (Ahmad Riza Patria)

Dengan adanya revisi hingga sebesar itu, menurut Ahmad Riza, Pemprov DKI juga sedang mengevaluasi hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemprov. ”Yang menjadi tanggung jawab kami kurang lebih 10.000 lebih angkanya, dan nanti ada tanggung jawab pihak swasta. Jadi, semuanya kami revisi sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. Kami terus berkomitmen membangun rumah bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Secara terpisah, Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, menegaskan, upaya revisi target itu menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ada kemauan dan keseriusan untuk menjalankan program yang dijanjikannya saat kampanye.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD DKI Jakarta, ujar Eneng, dari target rusunami 232.214 di RPJMD, 14.000 unit diadakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta. Sisanya, 218.214 unit, disediakan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pengembang swasta.

Kemudian pada rancangan perubahan RPJMD yang disusun oleh Anies, target rusunami berkurang menjadi 10.460 unit. Target itu akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan badan usaha milik negara (BUMN) 3.489 unit. Adapun target rusunami yang disediakan pengembang swasta tidak disebutkan angkanya.

Baca juga : Ada Dugaan Korupsi, Program Hunian Uang Muka Rp 0 DKI Tetap Berjalan

Selain itu, kata Eneng, terdapat perbedaan kriteria penghasilan warga yang bisa menikmati rusunami. Pada Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti warga yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan. Adapun pada perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp 14 juta per bulan. Sebagai catatan, batas maksimal penghasilan Rp 7 juta tersebut merupakan salah satu program kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

”Kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi. Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” ujar Eneng yang juga anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia itu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pengerjaan bangunan bertingkat untuk program hunian dengan uang muka (DP) Rp 0 di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (16/10/2018).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta kepada eksekutif, yaitu Pemprov DKI Jakarta, untuk segera membahas revisi target penyediaan rusunami. ”Kita harus klarifikasi ke pemprov. Mereka menulis itu pasti ada kajian, ada alasannya. Itu yang harus kita dalami,” katanya.

Adapun revisi RPJMD itu belum berjalan. ”Oleh karena itu, revisi ini segera harus dibahas supaya segera jelas, target capaian yang mana yang akan disasar,” kata Abdul.

Untuk realisasi hunian DP Rp 0 itu, per 5 Maret 2021, data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebutkan, hunian DP nol rupiah yang dibangun BUMD di Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 780 unit. Untuk hunian Kerja Sama Penyediaan Hunian DP Nol Rupiah dengan Perum Perumnas di Bandar Kemayoran, tersedia 38 unit. Untuk hunian di Sentraland Cengkareng, ada 64 unit.

Baca juga : Percepat Ketersediaan Hunian DP Nol Persen, Pemprov DKI Gandeng Pengembang Swasta