Penunjukan Langsung Kontraktor Proyek MRT Fase 2A Tengah Berproses

Penunjukan langsung kontraktor dilakukan setelah beberapa kali gagal lelang proyek MRT Fase 2A.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Ekskavator dioperasikan saat pengerjaan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2 di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS — PT MRT Jakarta memastikan, perusahaan optimistis dengan kelanjutan pekerjaan proyek Fase 2A untuk paket kontrak atau CP 202 dan CP 205. Perusahaan disebut tengah memproses penunjukan langsung (direct contracting) atas kontraktor yang akan menggarap kedua paket itu.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Blessmiyanda, Kamis (18/3/2021), menjelaskan, pada dasarnya, proses penunjukkan langsung itu sesuai prosedur dan dibenarkan. Saat pengadaan kontraktor dua kali mengalami kegagalan, bisa langsung melakukan penunjukan langsung.

Adapun penunjukan langsung itu bisa dijalankan asal pihak yang ditunjuk memenuhi standar minimal, yaitu seperti kemampuan teknis, tenaga ahli, dan keuangan.

”Jadi, tiga hal itu harus dipenuhi. Lalu nanti tinggal harga kontraknya berdasarkan negosiasi, berdasarkan kewajaran harga, analisis harga satuan pekerjaan. Itu boleh,” kata Blessmiyanda.

Dengan metode penunjukan langsung, MRT Jakarta bisa mengejar tenggat pelaksanaan proyeknya.

William P Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta, dalam acara forum jurnalis MRT Jakarta yang digelar virtual, Rabu (17/3/2021), menjelaskan, untuk pekerjaan CP 202 yang akan mengerjakan segmen rute Harmoni-Mangga Besar dan CP 205 yang akan mengadakan sistem elektrik, mekanik, hingga rel sempat mengalami kegagalan lelang.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar

Menurut William, MRT Jakarta membuka lelang pertama untuk pembangunan segmen Harmoni-Mangga Besar sejauh 1,827 km pada 6 Agustus hingga 4 November 2019. Namun, tidak ada kontraktor yang berminat mengikuti tender.

PT MRT Jakarta kemudian membuka lelang kedua untuk CP 202 pada 7 Februari-6 Juli 2020. Kembali, tidak ada kontraktor yang memasukkan dokumen penawaran.

Baca juga : Covid-19 Menurunkan Minat Kontraktor Jepang Ikut Proyek Fase 2A MRT Jakarta

Kegagalan lelang juga terjadi dalam lelang pekerjaan sistem elektrik, mekanik, dan rel yang merupakan paket kontrak CP 205. Tender pertama CP 205 dengan batas waktu 26 Oktober 2020 gagal karena tidak ada kontraktor yang berminat memasukkan dokumen penawaran. Lelang kemudian diperpanjang hingga 9 November 2020 dan kembali gagal dengan alasan sama.

Akhirnya, setelah melalui berbagai diskusi dan konsultasi antara Pemerintah Jepang, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), pemerintah pusat, dan Pemprov DKI, terjadi kesepakatan, dan ada persetujuan untuk menggunakan metode penunjukan langsung kontraktor.

Kontraktor yang ditunjuk langsung akan mengerjakan segmen Harmoni-Mangga Besar yang nantinya akan memiliki tiga stasiun bawah tanah, juga untuk pengadaan CP 205 pengadaan sistem elektrik, mekanik, dan rel.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Bus Transjakarta melintas di jalur umum Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, karena jalur khusus bus rapid transit (BRT) Transjakarta sedang berlangsung pengerjaan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2, Senin (11/1/2021).

Dalam penjelasannya di forum jurnalis, William mengatakan, sebagai tindak lanjut atas kesepakatan penunjukan langsung itu, MRT Jakarta sudah menerbitkan request for proposal (RFP) kepada para kontraktor kandidat yang diusulkan mengerjakan CP 202 dan CP 205. RFP itu terbit pada 26 Januari 2020. Demikian juga untuk CP 205, diharapkan bisa mendapatkan penawaran pada Juli 2021.

Dengan langkah itu, diharapkan pada Juli 2021 sudah ada penawaran. Sehingga pengerjaan kedua paket itu akan bisa digarap bersamaan dengan CP 203 yang akan mengerjakan segmen Mangga Besar-Kota sejauh 1,296 km.

Untuk pekerjaan paket CP 201 segmen Bundaran HI-Harmoni, sampai Maret ini mencapai 11,2 persen. ”Sehingga dengan upaya-upaya itu, untuk seluruh pekerjaan Fase 2A, kami menargetkan kemajuan sebesar 23,07 persen sampai dengan akhir 2021,” kata William.

Baca juga : Penunjukan Langsung Kontraktor Pembangunan Fase 2A MRT Segera Diwujudkan

Adapun untuk bisa mengeksekusi pelaksanaan penunjukan langsung itu, MRT Jakarta berkonsultasi dan meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya agar proses penunjukan langsung itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, memastikan proses bersih dan sesuai aturan.

Blessmiyanda menambahkan, dengan metode penunjukan langsung, MRT Jakarta bisa mengejar tenggat pelaksanaan proyeknya.