Jumlah penerima bansos yang sudah terverifikasi masih jauh di bawah target penerima bansos yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya daerah yang belum 100 persen memadankan data
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pembaruan data penerima tiga program bantuan sosial dari pemerintah pusat belum selesai dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah diminta memberikan dukungan dengan segera menyelesaikan sinkronisasi dan pembaruan data keluarga penerima manfaat agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Menteri Sosial Tri Rismaharini, dalam jumpa wartawan virtual di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/3/2021), memaparkan, Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan perbaikan dan evaluasi data keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Tak hanya dengan pemerintah daerah (pemda), evaluasi juga dilakukan bersama-sama bank penyalur bansos dan juga PT Pos Indonesia.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan perbaikan dan evaluasi data keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos)
Dari hasil sinkronisasi itu, Kemensos menemukan jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang terverifikasi sebanyak 8,9 juta keluarga. Sedangkan dua program bansos lainnya, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) masing-masing sebanyak 13,228 juta dan 8,428 juta keluarga penerima manfaat.
Jumlah tersebut masih jauh di bawah target penerima manfaat bansos yang ditetapkan Kemensos. Risma menyebut, BPNT ditargetkan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, PKH 10 juta keluarga, dan BST juga 10 juta keluarga penerima manfaat.
"Ini belum sesuai (target) karena ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan," kata Risma dalam keterangan pers yang disiarkan langsung saluran Youtube Sekretariat Presiden.
Karena itulah dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, Rabu sore, diputuskan, pemerintah akan tetap menyalurkan bansos sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemensos dipersilakan untuk memenuhi kuota target bansos yang belum terisi dengan data calon penerima yang diusulkan pemda.
"Dari data kekurangan tadi, maka akan kami penuhi. Tadi, setelah rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan para menteri, kami (Kemensos) diizinkan untuk memenuhi sesuai target. Jadi misalnya BPNT 18,8 juta, maka akan kami penuhi, karena banyak pula usulan-usulan baru dari daerah untuk mengganti yang meninggal, dan sebagainya. Karena itu kami tetap menunggu dari daerah untuk usulan-usulan itu," kata Risma menjelaskan.
Pemerintah akan tetap menyalurkan bansos sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemensos dipersilakan untuk memenuhi kuota target bansos yang belum terisi dengan data calon penerima yang diusulkan pemda
Meski begitu Kemensos terus berupaya menyelesaikan pembaruan data penerima bansos. Menurut Risma, saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim validasi ke berbagai daerah. Kemensos juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di berbagai daerah untuk melakukan validasi data penerima bansos.
Selain itu, pemda juga diminta untuk secepatnya merampungkan sinkronisasi dan pembaruan data keluarga penerima manfaat. Diharapkan, pembaruan data sudah bisa diselesaikan sebelum jadwal penyaluran dana bansos.
Sesuai dengan arahan Presiden, Kemensos menjadwalkan penyaluran dana bansos, baik PKH, BPNT, maupun BST, pada pekan keempat bulan Maret. Masyarakat akan menerima bansos untuk bulan Maret dan April.
"Harapan kami, untuk bulan Maret ini, kami bisa realisasikan di minggu keempat. Demikian pula target untuk bulan April, akan kami serahkan pada bulan Maret, dan penyalurannya semuanya melalui sistem non tunai, lewat bank himbara dan PT Pos," ujar Risma. Dengan penyaluran bansos itu diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah diminta berbagai bansos yang disalurkan tak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran
Sementara secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah memastikan berbagai bansos yang disalurkan tak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran. Bansos, baik PKH, BPNT, maupun BST, benar-benar disalurkan kepada keluarga yang membutuhkan. Dengan begitu manfaat dari penyaluran bansos bisa membantu masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli.