Tahun 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 30 Miliar untuk Normalisasi Ciliwung
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran awal dari APBN 2021. Proses identifikasi dan inventarisasi lahan sedang dilakukan sebelum normalisasi bisa dilakukan.
Oleh
Helena F Nababan
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Melanjutkan pekerjaan normalisasi sungai di Jakarta, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sudah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 30 miliar dari APBN 2021. Namun, untuk pelaksanaannya, tahun ini pihak BBWSCC masih perlu menyelesaikan identifikasi dan inventarisasi lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan.
Anggaran awal ini untuk menyesuaikan dengan ketersediaan lahan. ”Memang itu baru beberapa titik yang bisa dikerjakan. Di tahun ini bisa dikerjakan,” kata Bob Arthur Lombogia, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Rabu (10/3/2021).
Untuk bisa memulai pekerjaan normalisasi, saat ini tim gabungan BBWSCC dengan Dinas SDA DKI Jakarta sedang mengidentifikasi lokasi yang akan dilanjutkan, yang akan dikerjakan untuk normalisasi. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan yang saat ini dikabarkan terbebaskan 7,6 kilometer.
Atas lahan itu, tim BBWSCC akan melakukan cek lokasi sebelum bisa mengerjakannya. Menurut Kepala BBWSCC Bambang Heri Mulyono, inventarisasi bidang per bidang lahan terus dilakukan.
Untuk normalisasi Kali Ciliwung, BBWSCC akan melanjutkan sisa yang sudah dikerjakan. Dari total panjang bangunan turap (sheet pile) yang saat ini dikerjakan di Ciliwung sepanjang 33 km (di sisi kanan dan kiri kali), yang sudah terbangun lebih kurang 16 km (di sisi kanan dan kiri kali). ”Jadi, masih ada 17 kilometer bangunan yang akan dikerjakan,” kata Bob.
Bob melanjutkan, dengan tim BBWSCC dan Dinas SDA DKI Jakarta turun bersama, tim akan mendapat informasi titik-titik yang menjadi prioritas pelaksanaan normalisasi. ”Kami utamakan prioritas daerah-daerah yang sering banjir,” katanya