10.400 Bus Listrik Beroperasi di Jakarta pada 2030
Untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, Transjakarta menargetkan pada 2030 sebanyak 10.400 bus yang dioperasikan adalah bus listrik. Perubahan bus dilakukan bersama ITDP dan UK PACT serta Dishub DKI.
Oleh
Helena F Nababan
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Transportasi Jakarta menargetkan 10.400 unit bus yang dioperasikan merupakan bus listrik pada 2030. Langkah itu menjadi komitmen Transjakarta untuk mendukung upaya penanganan polusi udara dan emisi di Jakarta melalui penggunaan kendaraan elektrik.
Pernyataan itu mengemuka dalam agenda Kick off Meeting: Indonesia-UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions), sebuah program kerja sama untuk mempercepat pengurangan emisi karbon di Indonesia, yang digelar ITDP dan Kedutaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste secara virtual, Selasa (9/3/2021).
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo dalam acara tersebut menjelaskan, sebagai perusahaan transportasi umum, Transjakarta mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta mengurangi emisi karbon. Caranya, dengan mengalihkan kendaraan bermotor atau bus yang selama ini berbahan bakar fosil ke kendaraan yang berbahan bahan energi terbarukan.
Perubahan kendaraan itu dilakukan bertahap sehingga sebanyak 10.400 unit bus pada 2030 semuanya akan menjadi bus listrik.
Waktu 10 tahun untuk perubahan kendaraan, kata Sardjono, dijadikan acuan karena untuk DKI Jakarta ada aturan yang mengatur usia maksimal kendaraan yang beroperasi adalah 10 tahun. Oleh karena itu, setiap operator yang bergabung dengan manajemen Transjakarta mulai 2029 berhenti membeli bus berbahan bakar solar.
”Itu sebabnya sejak 2021 ini kami secara bertahap melakukan perubahan tersebut,” katanya.
Sebagai langkah awal, pada 2021 Transjakarta menargetkan akan mengoperasikan 100 unit bus listrik. Sebanyak 30 unit di antaranya dijadwalkan beroperasi tepat saat ulang tahun Jakarta pada Juni mendatang.
Rencana itu ia sampaikan mengingat selama ini Transjakarta sudah melakukan sejumlah uji coba pengoperasian bus listrik. Dari uji coba itu, ia juga meminta supaya pemerintah memikirkan adanya insentif dan kebijakan-kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan listrik.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang turut menjadi pembicara dalam agenda virtual itu menjelaskan, saat ini pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik di DKI Jakarta terus intensif dilakukan. Salah satunya dilakukan melalui angkutan umum Transjakarta.
Dengan mengubah bus Transjakarta menjadi kendaraan listrik, menurut Syafrin, ada sejumlah target yang ingin dicapai. Selain untuk mengurangi emisi karbon yang berdampak pada perbaikan kualitas udara, juga untuk meningkatkan modal share pengguna angkutan umum.
Dengan mengoperasikan angkutan umum ramah lingkungan, diharapkan pengguna kendaraan umum meningkat dengan adanya perubahan penggunaan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. ”Tentu saja itu akan mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan bermotor,” ujar Syafrin.
Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dalam agenda tersebut juga menegaskan saat ini ketergantungan masyarakat Indonesia akan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, sangat tinggi. Itu ditunjukkan dengan populasi kendaraan yang jumlahnya cukup mengkhawatirkan dan sudah berdampak pada munculnya kemacetan dan kecelakaan di jalan.
Kemenhub, menurut Budi, tengah menyusun kebijakan bagaimana mengurangi ketergantungan itu. Salah satunya dimulai dengan menata angkutan perkotaan. Ke depan, angkutan umum perkotaan juga angkutan antarkota antarprovinsi akan menggunakan bus listrik dalam operasionalnya.
Penataan angkutan umum yang sudah dikerjakan, tambah Budi, dimulai sejak 2019 dengan membuat percontohan di lima kota melalui program membeli layanan atau buy the service (BST), sistem layanan yang juga dijalankan Transjakarta. Dengan sistem itu, pengoperasian bus listrik akan dilakukan sebagai proyek percontohan di Bandung dengan satu koridor dan di Surabaya dengan dua koridor.
”Mulai 2021, bus listrik untuk angkutan perkotaan kami lakukan,” kata Budi.
Kemenhub, lanjut Budi, juga mendukung upaya Pemprov DKI dan PT Transportasi Jakarta untuk secara bertahap mengubah armada ke bus listrik.
Secara umum, Kemenhub mendukung dengan menerbitkan tiga aturan untuk mendukung kebijakan kendaraan listrik. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 tentang pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan motor penggerak listrik; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2020 tentang pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik atau personal mobile device.
Faela Sufa, Direktur ITDP Asia Tenggara, dalam agenda itu menjelaskan, upaya akselerasi elektrifikasi akan fokus pada bus dan sepeda motor di Jakarta. Elektrifikasi dua moda kendaraan dengan emiter terbesar di sektor transportasi itu mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris melalui UK-PACT yang bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).
Sebelum masa pandemi, rata-rata penduduk Jakarta menghabiskan lebih dari 400 jam berkomuter setiap tahun. Perjalanan ini menyebabkan polusi dan emisi serta memperburuk kualitas udara, serta berdampak terhadap perubahan iklim. Dari emisi transportasi dan pabrik-pabrik batubara, Jakarta selalu berada di peringkat lima teratas kota-kota penghasil polusi di dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta mulai mengambil aksi perubahan. Lewat program ini, DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Inggris berupaya mengurangi emisi karbon.
Dari keterangan tertulis yang disampaikan Kedutaan Besar Inggris disebutkan, dengan mengubah 100 bus Transjakarta menjadi bus listrik pada tahun 2030 akan terjadi pengurangan emisi setara 925.757 metrik ton karbon dioksida.
Untuk sepeda motor, pengalihan ke opsi bahan bakar yang lebih bersih sangat dibutuhkan. Sampai saat ini, pemanfaatan sepeda motor elektrik di Indonesia masih jauh di bawah target nasional 2,1 juta sepeda motor listrik pada tahun 2025.
Berdasarkan tren global, memprioritaskan armada publik dan komersial seperti taksi atau armada bersama (shared fleets) adalah salah satu pendekatan strategis untuk mendorong adaptasi elektrifikasi kendaraan. Armada sepeda motor daring punya kesempatan besar untuk berperan.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk naik kendaraan listrik di Jakarta. Ia gembira membayangkan moda tersebut bisa direalisasikan di Jakarta.
Jenkins menjelaskan, elektrifikasi angkutan akan memberikan dampak positif sangat besar, tidak hanya mampu menurunkan biaya kendaraan bagi konsumen, tetapi juga membersihkan udara dan menciptakan kota layak huni.
”Upaya DKI Jakarta untuk memimpin sektor ini perlu dihargai, dan ini menjadi contoh internasional dalam melaksanakan pembangunan ekonomi hijau di tingkat dunia. Pemerintah Inggris bangga mendukung ambisi Pemprov DKI Jakarta di sektor ini. Ada banyak kesempatan terbuka bagi DKI Jakarta dan sektor bisnisnya untuk menjadi pionir teknologi dan mengadopsi mobilitas elektrik dalam skala besar di Indonesia, sehingga bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujarnya.