Ombudsman: Vaksinasi Terkendala Data, Dinkes Harus Verifikasi Manual

Vaksinasi di DKI Jakarta terus berjalan. Ombudsman RI Jakarta Raya mengevaluasi data target penerima vaksin yang belum komprehensif. Seperti yang terlihat, masih ada tenaga kesehatan yang belum terdata dan divaksinasi.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Sejumlah warga lansia menjalani penapisan untuk vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (4/3/2021). Ada serangkaian pemeriksaan yang mesti dilalui oleh mereka sebelum vaksinasi.

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengevaluasi proses vaksinasi terhadap masyarakat dari sektor-sektor yang seharusnya mendapat vaksin pada tahap awal, tetapi banyak yang belum menerima. Kendalanya ada pada data Kementerian Kesehatan yang tidak bisa mendata semua penerima dan membuat dinas kesehatan, termasuk Dinas Kesehatan DKI, melakukan verifikasi ulang secara manual.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Kamis (4/3/2021), menjelaskan, dari evaluasi yang terus dilakukan oleh Ombudsman, pemberian dan distribusi vaksin masih bermasalah. Salah satu penyebab masalah adalah data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi yang dikeluarkan Ditjen P2P Kemenkes, tahap awal vaksinasi diberikan kepada kelompok-kelompok prioritas. Selanjutnya, dilakukan pendataan secara top down.

Data top down yang diambil dari data administrasi kependudukan (adminduk) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu, kata Teguh, ternyata tidak bisa memunculkan kelompok masyarakat per sektoral. Khususnya dari sektor-sektor yang masuk kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan dan warga lanjut usia (lansia).

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Warga memadati pos vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (4/3/2021). Sebagian besar mereka menunggu antrean untuk vaksinasi yang tergolong dalam tahap kedua itu.

Hal tersebut, salah satunya sudah ditunjukkan dengan tidak semua tenaga kesehatan di DKI terdata sebagai penerima vaksin. Dari 131.000 tenaga kesehatan di DKI, ternyata yang terdata hanya separuhnya.

Untuk pedagang pasar, lanjut Teguh, sebenarnya bisa dikoordinasikan langsung dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya. Yang rumit adalah kelompok lansia. Seharusnya melalui data pada Peduli Lindungi itu data warga lansia penerima vaksin sudah ada, lalu diverifikasi manual.

”Tetapi, di sana tidak ada datanya. Makanya pemprov inisiatif ke Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) serta RT dan RW untuk melakukan pendataan dan verifikasi data secara manual. Inisiatifnya ini sudah bagus, tapi kami melihat ini tergesa-gesa sehingga ada kemungkinan manipulasi dan kesalahan data. Di sisi lain,  vaksinatornya tidak cukup,” kata Teguh.

Baca juga: DKI Terima Vaksin Covid-19 secara Bertahap

Kesalahan-kesalahan yang muncul dan proses verifikasi dikhawatirkan tidak akan sempurna. Itu karena di satu sisi Dinkes DKI harus melakukan distribusi vaksin dan verifikasi, sementara di sisi lain tenaga tidak bertambah. ”Kalau dari sarana prasarana siap, tapi tinggal distribusi data dan vaksinasi orangnya,” kata Teguh menambahkan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho

Menurut Teguh, permasalahan data yang membuat Dinkes DKI harus melakukan pendataan manual itu sudah memberikan tambahan beban pekerjaan bagi Dinkes DKI. Untuk itu, Omnudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta Kemenkes lebih proaktif, baik dalam penyediaan sarana prasarana serta perbaikan data.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, di Balai Kota DKI, menyatakan, untuk kelompok lansia yang sudah mendaftar tetapi belum mendapat vaksin, itu karena sesuai penjelasan Kemenkes memang sekarang baru tahap pendaftaran. Supaya kelompok lansia mendapat vaksin, Dinkes DKI kemudian memetakan sesuai dengan lokasi pilihan kotanya. Data itu kemudian diberikan itupada fasilitas kesehatan (faskes) dan faskes secara digital membuat penjadwalan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, untuk vaksinasi tidak ada masalah. Hanya saja memang perlu registrasi, didaftar. Untuk kelompok lansia, memang perlu pengaturan supaya jangan sampai jaraknya terlalu jauh, supaya orang lansia tidak menunggu terlalu lama.

Baca juga: Vaksinasi Massal Pedagang dan Upaya Pemulihan Kegiatan Ekonomi

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Warga memadati pos vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (4/3/2021). Sebagian besar mereka menunggu antrean untuk vaksinasi yang tergolong dalam tahap kedua itu.

Adapun total target sasaran penerima vaksin di DKI Jakarta ada 7,9 juta orang. Untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan (nakes) sudah mencapai 68,1 persen. ”Itu persentase bagi nakes penerima dosis pertama dan dosis kedua,” kata Ahmad Riza.

Dengan 511 fasilitas kesehatan, DKI Jakarta memiliki pelaksana vaksinasi 1.648 orang dan setiap hari bisa menyuntikkan vaksin kepada 19.741 orang.