Aktivitas Warga Berkurang, Kasus Covid-19 Harian Tetap Tinggi

Data tim UI, perlu cakupan protokol kesehatan setidaknya 85 persen untuk setiap aspek, yaitu memakai masker, menjaga jarak fisik, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Kenyataannya, tak satupun tercapai.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kendaraan odong-odong membawa sejumlah warga berkeliling melewati Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat, Minggu (7/2/2021). Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali telah diperpanjang dua kali dan akan berakhir pada Senin (8/2). Satu bulan diterapkan, kebijakan belum efektif mengendalikan penularan dan lonjakan kasus baru.

JAKARTA, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM memang mulai menurunkan aktivitas masyarakat, tetapi belum menurunkan penambahan kasus positif Covid-19 di tingkat harian. Kajian Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia Tanggap Covid-19, PPKM tidak memberi hasil seefektif pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap pertama periode Maret-April 2020. Jumlah orang tertular lebih tinggi daripada  yang menularkan.

”Secara umum, PPKM memang menurunkan jumlah kasus di Jawa dan Bali. Perkiraan apabila Jawa-Bali tidak menjalankan PPKM, jumlah kasus harian per tanggal 31 Januari bisa mencapai lebih dari 12.000. Akan tetapi, data menunjukkan per 31 Januari jumlah kasus positif harian ada di kisaran 10.000,” kata Iwan Ariawan, pakar Biostatistik UI anggota Tim Sinergi Mahadata UI Tanggap Covid-19, ketika dihubungi pada Minggu (7/2/2021).

Dilihat dari kepatuhan warga melaksanakan protokol kesehatan di DKI Jakarta saja, memang ada peningkatan, tetapi belum signifikan. Dalam wawancara di awal Januari, Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada Desember 2020 mengatakan, kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan 60 persen. Sebelumnya, bulan Juni 2020, tingkat kepatuhan 70 persen.

Baca Juga: Protokol Kesehatan Terabaikan di Lokasi Banjir Jakarta

Berdasar data tim UI, perlu cakupan protokol kesehatan setidaknya 85 persen untuk setiap aspek, yaitu memakai masker, menjaga jarak fisik, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Kenyataannya, hingga akhir Januari 2021, tidak satupun aspek protokol kesehatan mencapai angka tersebut.

Grafik ketiga aspek ini mengalami penurunan pada periode September-November 2020. Misalnya dari segi memakai masker saja, pada September-November 2020 dari kisaran 75 persen ke 55 persen. Setelah itu fluktuatif naik turun dengan titik kepatuhan terendah pada Desember 2020, yaitu 50 persen. Setelah itu naik lagi pada akhir Januari 2021 menjadi 68 persen. Memasuki Februari, mulai terlihat grafik menurun.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga menunggu angkutan umum di sekitar Stasiun Kota, Jakarta Barat, Jumat (5/2/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menimbang memberlakukan karantina wilayah atau ”lockdown” saat akhir pekan sebagai upaya mengendalikan laju penularan Covid-19.

Jika dilihat dari aspek angka reproduksi efektif (Rt) atau jumlah rata-rata orang yang ditularkan oleh satu kasus Covid-19 dalam masa infeksiusnya, yakni sekitar sepuluh hari, Jakarta per 31 Januari memiliki Rt 1,08. Artinya, satu orang positif Covid-18 menularkan kepada 1,08 orang lain dalam waktu sepuluh hari atau bisa juga 100 pasien positif Covid-19 menularkan kepada 108 orang.

”Jumlah orang tertular lebih banyak daripada yang menularkan. Makanya, kasus bertambah terus dan wabah belum terkendali,” kata Iwan.

Ketika dibandingkan dengan Rt PSBB Maret-April 2020, PPKM tampak tidak signifikan. Pada 22 Maret 2020, Rt Jakarta adalah 1,61 atau satu orang menularkan kepada hampir dua orang. Per 26 April 2020, Rt turun menjadi 1,14. Sementara itu, tanggal 3 Januari 2021 Rt Jakarta adalah 1,09 dan 31 Januari menjadi 1,08 atau turun hanya 0,01 poin.

Wabah terkendali apabila Rt 1,0 dan kasus baru bisa berkurang jika Rt lebih kurang dari 1. Menurut Iwan, salah satu pendekatan yang bisa diambil ialah melaksanakan PPKM lokal, yaitu dalam kapasitas wilayah-wilayah kecil dengan bukti keberadaan kluster ataupun jumlah kasus yang banyak di titik tersebut.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga berada di Halte Jak Lingko Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021). Aktivitas warga yang meningkat membuat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dirasa tidak efektif sebagai upaya untuk membendung penyebaran dan penularan Covid-19.

Kian menghitam

Data yang diolah Center for Metropolitan Studies (Centropolis) Universitas Tarumanagara tidak jauh berbeda. Mereka mengategorikan daerah dengan jumlah kasus positif 100 ke atas sebagai daerah hitam. Dari data 6 Februari di Ibu Kota, dari 265 daerah, ada 88 yang memiliki kasus aktif di atas 100. Satu-satunya wilayah yang kasus aktifnya di bawah 100 adalah Kepulauan Seribu.

Persentase terbanyak di Jakarta Utara yang 52 persen kelurahannya daerah hitam. Lalu, diikuti Jakarta Timur (45 persen), Jakarta Selatan (35 persen), Jakarta Barat (32 persen), dan Jakarta Pusat (5 persen).

”Masalahnya, tidak ada penjelasan kenapa di kelurahan-kelurahan ini kasusnya tinggi. Klusternya dari mana? Kalau kluster keluarga sekalipun, pastinya harus ada pola yang terlacak,” kata peneliti senior Centropolis, Suryono Herlambang.

Ia menjelaskan, lebih dari satu bulan ini kelurahan-kelurahan yang menjadi daerah hitam ini adalah yang berbatasan dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam satu pekan terakhir menjalar ke kelurahan di sebelahnya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jakarta Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengungkapkan bahwa 33 persen pasien positif di Ibu Kota adalah pasien bergejala, bahkan sampai dengan kritis yang memerlukan perawatan di rumah sakit rujukan.

Saat ini, keterisian tempat tidur di RS rujukan Covid-19 sudah mencapai 72 persen dan keterisian unit perawatan khusus (ICU) mencapai 74 persen. Belum ada tanda-tanda Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerapkan PPKM berskala minor di tingkat kelurahan ataupun rukun tetangga dan rukun warga.

Baca Juga: Jangan Cuma Akhir Pekan, Kalau Mau Karantina Wilayah Minimal 10 Hari