Potensi Bencana Meningkat, Warga Berharap Kelestarian Puncak Tetap Terjaga

Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, masih menarik bagi masyarakat untuk menjadi tujuan liburan. Pembangunan kawasan Puncak pun diharapkan tetap mengutamakan kelestarian alam.

KOMPAS/RIAN SEPTIANDI

Jalan Raya Puncak yang membelah kebun teh di Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (5/10/2020).

BOGOR, KOMPAS — Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat masih menjadi tujuan liburan singkat bagi masyarakat untuk melepas penat, menghirup udara segar, dan menikmati kesejukan. Meski begitu, mereka menyadari keasrian Puncak kini mulai tergerus akibat maraknya pembangunan tak berizin.

Fahmi Ramadhana (22), wiraswasta yang berdomisili di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, baru saja melakukan tur ke kawasan Puncak pada akhir Januari 2021. Baginya, Puncak merupakan tempat yang dirindukan, terutama untuk sejenak menikmati pemandangan kebun teh.

”Biasanya saya kalau ke Puncak, ya, ngopi sambil makan mi instan plus telur di emperan sembari melihat kebun teh. Kadang saya juga menyempatkan diri  menginap di vila sekitar sana,” ujar Fahmi saat dihubungi Kompas, Kamis (4/2/2021).

Kemudahan akses jalan serta tersedianya berbagai tempat penginapan, baik vila maupun hotel, dinilai menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, menurut Fahmi, pembangunan seyogianya tetap mengutamakan keseimbangan alam untuk menjaga kelestarian ekosistem sehingga tidak menjadi bencana di kemudian hari.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, ada 16 bencana yang didominasi tanah longsor sejak awal tahun 2021. Sepanjang tahun 2020, terjadi 1.338 kejadian bencana, mayoritas longsor (427).

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Longsor di kawasan Gunung Mas yang sempat menutupi Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (11/1/2021).

”Kesadaran manusia dalam membangun tanpa merusak alam sangatlah diperlukan. Sebab, pembangunan yang ilegal akan berdampak buruk tidak hanya bagi mereka yang tinggal di sekitar Puncak, tetapi juga kita semua akan kehilangan salah satu wisata terbaik Indonesia,” kata Fahmi.

Haris Tiawan (25), wiraswasta yang berdomisili di Banten, juga menjadikan kawasan Puncak sebagai tujuan liburan singkat di akhir pekan. Ia berharap peraturan pembangunan, baik tempat penginapan maupun kawasan wisata, lebih diperketat sehingga tidak merusak alam.

Menurut dia, sebuah wilayah akan tetap terjaga dan tertata dengan baik jika pengelola atau penghuni selalu menjaga dan merawat. Jika tidak begitu, kawasan Puncak akan semakin rusak, yang turut memicu pemanasan global.

Baca Juga: Kawasan Puncak yang Terus Berkembang

”Harapan saya, tetap jaga keindahan dan kelestarian Puncak agar kelak anak cucu kita masih bisa menghirup udara segar ketika berada di Puncak. Rawatlah selagi ada, jangan menunggu rusak lalu baru terlihat peduli,” ujar Haris.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Kerumunan pelancong di kebun teh di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat,

Tindak tegas

Pemerhati masalah perkotaan dari Universitas Trisakti, Jakarta, Nirwono Joga, menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor harus berani bertindak tegas untuk membatalkan dan meninjau kembali seluruh izin mendirikan bangunan  vila dan hotel. Selain itu, menghentikan seluruh pembangunan vila dan hotel yang melanggar aturan tata ruang serta menertibkan atau membongkar bangunan yang melanggar tata ruang.

”Pemerintah pusat juga harus mendukung seluruh tindakan pemkab (Bogor) tersebut. Sebab, bisa jadi para pemilik vila dan hotel adalah para pembesar negara atau orang yang dekat dengan penguasa saat ini,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo, kata Nirwono, didorong untuk menjembatani koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dibutuhkan untuk bersama-sama membuat kebijakan yang lebih baik, termasuk menangani persoalan banijr Jakarta.

Baca Juga: Koordinasi Antarpihak Belum Efektif Menata Puncak

Pada era Sutiyoso-Fauzi Bowo menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kata Nirwono, terdapat skema pemberian dana hibah kepada Pemkab Bogor sebagai jasa ekologis pengendalian banjir. Salah satunya digunakan untuk opersional pembongkaran vila-vila di Puncak yang melanggar tata ruang.

”Saya mendorong skema ini kembali diteruskan dan jangan dicampuradukkan dengan urusan politik. Sebab, hal-hal demikian hanya akan menghambat program-program baik yang sudah berjalan sebelumnya,” ujar Nirwono.

Sebelumnya, Kepala Stasiun Klimatologi Bogor Abdul Mutholib menyampaikan, periode puncak musim hujan di wilayah Jawa Barat diprediksi akan terjadi hingga Februari 2021. Perlu diwaspadai adanya potensi cuaca ekstrem yang terjadi, seperti hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang serta puting beliung. Cuaca ekstrem ini apabila berlangsung secara terus-menerus akan berpotensi menimbulkan  banjir bandang.

”Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana hidrometeorologi (puting beliung, hujan lebat disertai kilat atau petir, dan hujan es) dan dampak yang dapat ditimbulkannya, seperti banjir, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin,” papar Abdul.