DKI Serahkan Keputusan ”Lockdown” di Akhir Pekan kepada Pemerintah Pusat
Dalam tiga hari masa pembatasan kegiatan jilid II, ada 3.000 lebih kasus aktif di Jakarta. DKI menyerahkan keputusan karantina wilayah ke pemerintah pusat dan memilih fokus siapkan RS rujukan dan isolasi bagi ibu hamil.
Oleh
Helena F Nababan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak efektif. Namun, untuk penanganan lebih detail, seperti pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) pada akhir pekan, DKI Jakarta menyerahkan kebijakan itu kepada pemerintah pusat. DKI kini tengah menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi ibu hamil dan menambah RS rujukan.
”Karantina wilayah atau lockdown akhir pekan itu merupakan usulan dari DPR. Saya kira untuk lockdown akhir pekan itu disampaikan saja kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada satgas pusat. Kami di pemprov akan mengkaji, menganalisis, dan membahasnya,” kata Ahmad Riza, Rabu (3/2/2021).
Untuk itu, lanjut Ahmad Riza, apa pun kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti. ”Kami berharap nanti di PPKM berikutnya ada peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan, yang kita harapkan bersama bisa mengurangi secara bertahap penyebaran Covid-19,” kata Ahmad Riza.
Untuk DKI Jakarta sendiri, ujar Ahmad Riza, upaya penanganan dan pencegahan terus dikerjakan. Dengan angka kasus yang stabil tinggi, kebutuhan akan ruang perawatan, baik untuk pasien tanpa gejala, pasien ringan atau sedang atau berat, maupun bagi ibu hamil selama pandemi terus muncul.
Untuk itu, Pemprov DKI melakukan antisipasi, yaitu dengan meningkatkan sarana prasarana dukungan, rumah sakit, laboratorium, tempat tidur, ruang ICU, termasuk penambahan nakes dan juga tempat makam. Selain itu juga termasuk usulan dari Dinas Kesehatan DKI yang sedang mengkaji disiapkannya ruang isolasi mandiri khusus wanita hamil.
Menurut rencana, ruang isolasi mandiri bagi wanita hamil disiapkan di gedung dinas pendidikan yang terletak di samping RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. ”Namun, itu masih dalam evaluasi dan kajian. Nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan,” kata Ahmad Riza.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, secara terpisah, membenarkan saat ini Dinkes DKI sedang dalam proses mengkaji penambahan ruang isolasi mandiri. Pengkajian untuk penambahan dengan melihat pergerakan kasus.
”Kita lihat, belajar dari luar bahwa fluktuatif itu bisa sudah turun tiba-tiba ada gelombang kedua. Jadinya harus antisipasi kalau eskalasi dan sebagainya,” ujar Widyastuti.
Persiapan yang dilakukan, menurut Widyastuti, salah satunya dengan menyiapkan skenario dengan memanfaatkan suatu tempat, seperti tempat pendidikan dan latihan yang memang selama ini tidak difungsikan karena ada kebijakan bekerja dari rumah atau WFH. ”Daripada tidak dipakai maka dioptimalkan,” katanya.
Selain penyiapan ruang isolasi itu, Widyastuti memastikan saat ini rumah sakit rujukan di DKI Jakarta sudah bertambah menjadi 106 rumah sakit. Caranya, yaitu dengan adanya tambahan lima rumah sakit swasta yang bergabung.
Untuk penambahan tempat tidur, kata Widyastuti, saat ini dari 32 RSUD di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 63 persen dari kapasitas tempat tidur yang ada sudah didedikasikan untuk penanganan Covid-19.
Ahmad Riza melanjutkan, penyiapan ruang isolasi mandiri bagi wanita hamil akan melangkapi tempat perawatan yang ada. Saat ini, berdasarkan tingkat kegawatan pasien Covid-19, perawatan di rumah sakit bagi pasien yang berat.
Bagi pasien dalam kondisi sedang dan ringan, ada di wisma atlet. Untuk pasien atau orang tanpa gejala (OTG) dipersiapkan di hotel-hotel di wilayah DKI Jakarta. Demikian juga bagi tenaga kesehatan yang melakukan perawatan dan penanganan Covid-19, mereka disiapkan tempat di hotel-hotel di DKI Jakarta.
Untuk PPKM tersebut, Ahmad Riza berharap di wilayah yang juga menerapkan PPKM ada peningkatan layanan faskes. ”Memang tidak mudah meningkatkan faskes di sekitar Jakarta atau Bodetabek. Tapi, kami yakin dengan dukungan pemerintah pusat kami tentu sangat berharap ada peningkatan di daerah-daerah Bodetabek. Kalau itu bisa ditingkatkan, akan sangat membantu,” katanya.
Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, secara terpisah, mengatakan, dengan PPKM yang dirasa efektif untuk menekan persebaran Covid-19, ia meminta Gubernur DKI Anies Baswedan supaya menggiatkan gugus tugas Covid-19 bersama TNI-Polri lagi. Ia juga meminta gugus tugas untuk memperketat lagi daerah yang merupakan kluster.
”Kalau perlu orang di daerah itu tidak boleh keluar dari area itu. Sekarang ini menjamah ke mana-mana,” kata Prasetio.
Ahmad Riza menambahkan, untuk itu di PPKM berikutnya perlu juga ditingkatkan operasi yustisi dan penambahan aparat. Dari Pemprov DKI, jumlah petugas satpol PP sangat terbatas sehingga akan melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan, dan warga untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.
Data terbaru dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta per Rabu ini, terdapat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 3.567 orang. Sementara kasus aktif bertambah 2.231 kasus sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini 26.031 orang yang dirawat ataupun isolasi.