Layanan Kesehatan Jangan Sampai Kolaps
Pemerintah daerah di Jabodetabek perlu segera bergerak cepat menambah fasilitas kesehatan karena angka kasus positif dan kematian terus meningkat. Jika tidak segera ditambah, layanan kesehatan akan kolaps.
BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor terus bergerak cepat menambah fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan dan mempersiapkan rumah sakit darurat. Penambahan fasilitas kesehatan salah satunya di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sawojajar, Prabaton, Bogor Tengah, Selasa (26/1). Jika penambahan fasilitas kesehatan tidak segera dilakukan, layanan kesehatan dikhawatirkan akan kolaps.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya terus mengintensifkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih meningkat di Jabodetabek serta kepatuhan dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Koordinasi intens khususnya dengan rumah sakit rujukan untuk memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi.
Terbaru, lanjut Bima, ia meninjau penambahan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sawojajar, Prabaton, Bogor Tengah, Selasa (26/1), berupa ruang bersalin dan ruang operasi tekanan negatif. Total ada 19 tempat tidur yang terdiri dari 2 ruang HCU, 4 ruang perina (ruang perawatan untuk bayi dengan kondisi yang kurang baik dan memerlukan observasi lanjutan), dan 13 ruang perawatan isolasi.
Baca Juga: Pasien ”Berat” Kian Banyak
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, sepanjang 2020 ada 43 bayi dan 81 ibu yang terkonfirmasi positif. Jika dirinci, 81 ibu itu adalah ibu sedang hamil sebanyak 64 orang, ibu bersalin 13 orang, dan menyusui 4 orang. Dari data itu, lanjut Bima, tercatat ada 1 ibu meninggal karena Covid-19. Tidak ada angka kematian pada bayi akibat Covid-19.
”Kita ingin kluster keluarga ini bisa ditekan. Kita perlu mempersiapkan skenario terburuk. Lebih baik lebih daripada kurang. Jika tidak siap, akan semakin banyak warga dan tenaga kesehatan menjadi korban. Kita harus bersama beriktiar melawan pandemi dan menolong sebanyak mungkin yang terpapar. Jangan biarkan warga tidak bisa mendapat perawatan,” kata Bima menegaskan, Selasa (26/1/2021).
Sementara itu, Direktur RSKIA Sawojajar dr Yunina Endang Sari mengatakan, dengan penambahan fasilitas layanan kesehatan ini bisa membantu kebutuhan rujukan, khususnya bagi ibu yang hendak melahirkan atau bayi yang terkonfirmasi positif.
”Karena tingginya kebutuhan rujukan dari ibu dan anak serta ternyata banyak yang kesulitan rujukan untuk mendapatkan ruangan bersalin (VK) dan ruang operasi (OK) tekanan negatif. Makanya, kita buka fasilitas ini. Harapan kita mengurangi tingkat risiko kematian atau kesulitan penerimaan untuk rujukan dari ibu dan anak,” papar Yunina.
RSKIA Sawojajar, kata Yunina, memiliki jalur khusus Covid-19 dan berbeda dengan pasien umum lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi area infeksi. Rujukan biasanya dilakukan oleh puskesmas melalui aplikasi e-Sir, tetapi apabila tidak ada ambulans, lanjut Yunina, pihaknya bisa menjemput. ”Jika tidak melalui puskesmas, bisa langsung ke IGD kami dengan membawa hasil laboratorium yang menunjukkan terkonfirmasi positif,” kata Yunina.
Bima menambahkan, ia akan selalu minta data lengkap dan data pembaruan kepada seluruh rumah sakit rujukan. Dengan demikian, sampai akhir tahun nanti, ia bersama Forkopimda dan ahli epidemiologi bisa mengetahui maksimal kebutuhan ruang isolasi dan ICU.
Berdasarkan data pembaruan terakhir pada Senin (26/1/2021), jumlah tempat tidur isolasi di 21 rumah sakit sebanyak 794. Adapun tingkat keterisian mencapai 554 tempat tidur atau 69, 8 persen. Sementara untuk ruang perawatan intensif atau ICU sebanyak 40 tempat tidur. Tingkat keterisian ruang ICU mencapai 32 tempat tidur atau 80 persen. Jumlah pasien Kota Bogor yang dirawat mencapai 316 pasien (57 persen), pasien Kabupaten Bogor sebanyak 163 pasien (29,4 persen), pasien kota lain sebanyak 75 pasien (13,5 persen).
Perlu penanganan cepat dari pemerintah daerah. Kita harus punya skenario terburuk menghadapi pandemi.
Pada data yang sama, terjadi penambahan konfirmasi positif sebanyak 113 kasus sehingga total konfirmasi menjadi 7.620 kasus. Adapun kasus aktif atau masih sakit mencapai 1.427 kasus, pasien sembuh 6.043 kasus, dan meninggal sebanyak 150 kasus.
”Dua minggu lalu mencapai lebih dari 80 persen, saat ini sekitar 69 persen. Ada progres, tetapi kondisi belum sepenuhnya aman. Ambang batas WHO 60 persen. Kuncinya protokol kesehatan. Jangan sampai kita terpapar, sama-sama jaga keluarga kita dengan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kami juga terus intens memantau dan berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk menambah tempat tidur. Kami juga rekrut tenaga kesehatan. Kondisi kesehatan tenaga kesehatan perlu diperhatikan,” tutur Bima, Selasa, (26/1/2021).
Bima mengatakan, penambahan ruang isolasi tempat tidur sangat dibutuhkan karena peningkatan kasus masih tinggi. Jika tidak cepat bergerak menangani dan menambah fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan dan membangun RS Lapangan GOR Pajajaran, kondisi keselamatan warga dan tenaga kesehatan akan memburuk. Layanan kesehatan bisa kolaps.
Gerak cepat pemerintah daerah
Kasus harian positif yang terus meningkat menyebabkan keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 penuh. Pemerintah daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabek perlu gerak cepat menambah fasilitas kesehatan.
Bima melanjutkan, melonjaknya kasus positif harian di Kota Bogor dan kota lain di Jabodetabek menyebabkan tingkat keterisian rumah sakit rujukan sangat tinggi. Untuk itu, Pemkot Bogor terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BNPB menyediakan fasilitas kesehatan serta memastikan setiap rumah sakit menambah kapasitas tempat tidur atau ruang isolasi. Setelah BNN Lido dan rumah sakit lapangan GOR Pajajaran, Pemkot Bogor memproyeksikan satu hotel yang dalam satu-dua minggu ke depan bisa beroperasi.
Insiatif untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat perlu dilakukan setiap kepala daerah. Tidak hanya itu saja, pemerintah daerah juga perlu gerak cepat untuk menambah fasilitas kesehatan yang sangat diperlukan dalam kondisi jumlah pasien Covid-19 yang terus meningkat.
”Perlu penanganan cepat dari pemerintah daerah. Kita harus punya skenario terburuk menghadapi pandemi. Berdasarkan kajian epidemiolog, jika efektivitas vaksin 80 persen, Kota Bogor akan mencapai 11.000 kasus pada akhir 2020. Sebanyak 20 persen dari angka tersebut memerlukan perawatan di ICU. Artinya, kita hitung untuk menambah ruang isolasi. Harus ada perencanaan,” kata Bima.
Menanggapi pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pemerintah pusat untuk mengoordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek karena rumah sakit rujukan khususnya di Jakarta sudah penuh oleh pasien dari wilayah Bodetabek, Bima menilai, pemerintah pusat perlu mengakselerasi dan memaksimalkan kewenangan setiap daerah untuk menggunakan fasilitas gedung untuk ruang isolasi.
”Misalnya Kota Bogor tingkat keterisian sudah tinggi. Kita butuh tempat isolasi, nih. Di situ peran pemerintah pusat mengakselerasi dengan regulasi atau izin fasilitas milik pemerintah untuk isolasi. Kewenangan sudah terbagi jadi tinggal percepatan koordinasi saja. Saat ini yang diperlukan adalah gerak cepat dari setiap pemerintah daerah untuk menambah fasilitas kesehatan,” papar Bima.
Menurut Bima, selain menambah fasilitas nonkesehatan, perlu koordinasi yang lebih intens untuk mengatasi kelangkaan keterisian tempat tidur, salah satunya melalui aplikasi sistem rujukan sehingga warga yang terpapar Covid-19 bisa mengakses data ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit rujukan di Jabodetabek.
”Kami saat ini sedang membangun sistem aplikasi sistem rujukan itu. Saya pikir, jika di Jabodetabek ada sistem itu, penanganan akan lebih bagus dan menolong warga. Tantangannya harus update 24 jam. Harus terus diperbarui datanya secara real time. Operator akan merespons warga yang membutuhkan rumah sakit rujukan. Namun, jika tidak ada update, sistem rujukan sulit berjalan,” kata Bima.
Sistem rujukan ini perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah daerah untuk mau turun atau jemput bola ke lapangan. Oleh karena itu, kata Bima, pihaknya meluncurkan program Polisi Peduli Isolasi Mandiri Satgas Covid-19 Dalam program tersebut, aparatur wilayah tingkat RW harus cepat merespons jika ada warganya yang terkonfirmasi positif, khsususnya yang perlu penanganan dan segera dibawa ke rumah sakit, RS Lapangan GOR Pajajaran, atau ke BNN Lido.
Dalam program tersebut, petugas membawa bantuan kebutuhan pokok untuk pasien isolasi mandiri melalui RT/RW di kota Bogor. Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro menyebutkan, ada dua permasalahan dalam menghadapi Covid-19. Pertama, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Kedua, kedisiplinan warga positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri.
”Melalui kegiatan Polisi Peduli Isolasi Mandiri, kami menindak tegas pelanggar prokes. Namun, di sisi lain juga memikirkan masyarakat yang harus menjalani isolasi mandiri agar mereka tidak keluar rumah jadi kebutuhan sembako harus terpenuhi. Kita harus bantu warga yang isolasi mandiri. Hari ini kami membagikan 1.200 bantuan sembako ke RT/RW yang warganya sedang isolasi mandiri,” tutur Susatyo.
Baca Juga: Bima Arya: Kita Perlu Siapkan Skenario Terburuk
Selain itu, di Kota Bogor juga ada program Polisi RW Satgas Covid-19 yang bertujuan untuk menekan angka kasus positif. Dalam program ini, polisi bersinergi langsung dengan warga di level RT/RW sebagai basis terdepan agar kluster keluarga bisa ditekan. Polisi akan rutin turun ke lapangan dengan mengerahkan 619 personel untuk berjaga di 795 RW.