Penularan tinggi dan angka kasus harian yang belum turun membuat pemerintah daerah Bogor Raya menunda pembelajaran tatap muka. Pemerintah setempat tidak ingin mengambil risiko terkait keselamatan murid dan guru.
Oleh
AGUIDO ADRI
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mau ambil risiko penularan lebih luas dengan membuka pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat. Pemerintah setempat akan mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran tatap muka sehingga tidak terjadi kluster sekolah dan semakin menyulitkan penanganan pandemi Covid-19.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, angka kasus harian positif Covid-19 di Kota Bogor masih tinggi, yaitu sekitar 70 kasus. Pemkot Bogor tidak ingin mengambil risiko besar dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan berlangsung pada 11 Januari.
”Kesehatan dan keselamatan siswa serta seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan merupakan hal utama. Kami tidak ingin mengambil risiko ketika terlalu cepat mengambil keputusan membuka pembelajaran tatap muka di sekolah,” kata Dedie, Senin (4/1/2021).
Tren penularan dan peningkatan kasus positif di Jabodetabek, lanjut Dedie, membuat pihaknya belum akan membuka sekolah dalam waktu dekat. Dedie mengatakan, kepastian pembukaan sekolah akan dikaji ulang terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Masih berisiko pembukaan sekolah untuk siswa dan guru. Kami tentu hati-hati, akan dipertimbangkan dan dibahas lagi. Situasi sekarang, tidak akan diizinkan pembelajaran tatap muka. (Fahrudin)
Dalam peninjauan ulang, kata Dedie, dinas pendidikan akan mengevaluasi dan memperhitungkan lebih cermat terkait tingkat risiko apabila pembelajaran tatap muka diperbolehkan. Jika ingin sekolah tatap muka berlangsung, tidak cukup dari peran dan kebijakan pemerintah. Pelibatan semua pihak, termasuk warga, untuk kesadaran dan kepatuhan protokol kesehatan merupakan hal penting dan sangat menentukan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin mengatakan, pemkot akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Apalagi dari laporan yang ia terima, ada sekitar lima guru di Kota Bogor terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal, pembelajaran di sekolah masih belum dilaksanakan. Lima guru itu diduga tertular oleh anggota keluarga yang bekerja di luar rumah.
”Masih berisiko pembukaan sekolah untuk siswa dan guru. Kami tentu hati-hati, akan dipertimbangkan dan dibahas lagi. Situasi sekarang, tidak akan diizinkan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai ada kluster baru sehingga Covid-19 sulit dikendalikan. Kita harus bersama menurunkan angka kasus dahulu dengan protokol kesehatan ketat,” kata Fahrudin.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 masih akan terjadi di Kota Bogor. Salah satu faktor penyebab potensi kenaikan kasus Covid-19 adalah liburan akhir tahun. Kluster keluarga diperkirakan masih menjadi penyumbang kenaikan kasus.
”Belum terjadi kurva jumlah kasus Covid-19 yang melandai. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sudah melampaui ambang batas aman 60 persen yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Masih terlalu berisiko jika kami mengizinkan pembelajaran tatap muka untuk seluruh jenjang pendidikan,” kata Bima.
Menurut Bima, Kota Bogor mengikuti arahan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Dalam panduan yang terangkum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang diumumkan pada 20 November 2020, apabila ada satuan pendidikan di Kota Bogor yang ingin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, Bima mengarahkan agar ada persetujuan dari komite sekolah atau orangtua terlebih dahulu, lalu memenuhi daftar periksa fasilitas protokol kesehatan. Pemkot Bogor akan meninjau langsung sebelum memutuskan boleh tidaknya sekolah kembali buka.
Bima meminta semua satuan pendidikan menyerahkan proposal kesiapan pembelajaran tatap muka di kelas kepada Pemkot Bogor. Namun, hingga sekarang, Pemkot Bogor belum menerima satu pun proposal dari pihak sekolah.
Begitu pula dengan komite sekolah, belum secara tegas mengatakan siap. Sebanyak empat sampai lima satuan pendidikan berskala besar bahkan secara terang-terangan melapor kepada Pemkot Bogor akan terus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
”Secara psikologis ataupun infrastruktur fisik, sebagian besar satuan pendidikan di Kota Bogor belum siap mengadakan pembelajaran tatap muka di kelas,” katanya.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan belum akan mengelar pembelajaran tatap muka di sekolah dalam waktu dekat karena masih tingginya angka kasus positif di Kabupaten Bogor. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, mereka masih mengkaji aman atau tidaknya sekolah tatap muka jika diterapkan.
”Penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor masih fluktuatif dan berstatus zona orange. Jika pandemi tahun ini masih tinggi, bisa saja kami undur. Sementara di Kabupaten Bogor masih dengan sistem jarak jauh atau daring dari rumah masing-masing,” kata Ade Yasin.