Bupati Bogor: Jadikan 2021 sebagai Tahun Kebangkitan

Kendati ekonomi tumbuh negatif dan anggaran daerah tersedot banyak untuk penanganan Covid-19, agenda pembangunan infrastruktur ternyata tak berhenti di Kabupaten Bogor.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Bupati Bogor Ade Yasin

Pandemi Covid-19 tidak lantas membuat agenda pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terhenti. Kendati pertumbuhan ekonomi melambat dan anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk memerangi Covid-19, sejumlah proyek pembangunan tetap bisa berjalan. Capaian itu membersitkan secercah optimisme bagi Bupati Bogor Ade Yasin yang bermaksud menjadikan 2021 sebagai tahun kebangkitan.

Baca juga: Positif Covid-19, Bupati Bogor Ade Yasin Dirawat di RSUD Cibinong

Kepemimpinan Ade Yasin dan wakilnya, Iwan Setiawan, genap berusia dua tahun pada Rabu (30/12/2020). Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan momentum tersebut sekaligus sebagai ajang refleksi akhir tahun 2020. Perjalanan kinerja pemerintahan dan peristiwa selama setahun terakhir dipaparkan.

Sepanjang 2020, Kabupaten Bogor ditampilkan sebagai daerah yang lekat dengan bencana. Mulai dari awal tahun di saat sejumlah bencana longsor dan banjir menerjang kawasan ini pada 8 Januari 2020. Berselang beberapa bulan kemudian, bencana non-alam Covid-19 ganti menghantam Kabupaten Bogor.

”Tahun 2020 adalah tahun bencana,” ucap Ade Yasin dalam sambutannya.

Tahun 2020 adalah tahun bencana. (Ade Yasin)

Pandemi Covid-19 membuat pergerakan orang amat dibatasi. Kondisi itu berdampak pada Kabupaten Bogor yang masih mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian warga. Ade menyebut sepanjang 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor tumbuh negatif 1,19 persen. Persentase penduduk miskin juga meningkat 7,88 persen pada 2020. Adapun angka pengangguran naik 14,29 persen.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu warung di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, sepi pengunjung, Minggu (27/12/2020). Meski dalam masa cuti bersama libur Natal 2020 yang berangkai dengan waktu libur akhir pekan, kawasan Puncak terlihat tidak terlalu dipadati pengunjung.

Selain dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang melambat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor juga harus difokuskan ulang untuk menangani pandemi. Pemerintah Kabupaten Bogor hingga saat ini telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 866 miliar lebih untuk penanganan Covid-19. Dana sebesar itu dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak, membagikan alat pelindung diri, dan juga membentuk pusat isolasi Covid-19 di Kemang, Bogor.

Menitikberatkan anggaran ke sektor kesehatan sempat membuat Ade bimbang. Sebab, ia berpikir kebijakan itu di satu sisi bisa menghambat agenda atau proyek pembangunan.

”Setelah (anggaran) dipotong, kami kira tak bisa membangun karena banyak persoalan yang kita hadapi saat pandemi. Tapi ternyata kita masih bisa membangun,” kata Ade.

Baca juga: Kabupaten Bogor Sisir Perkantoran, Cek Protokol Kesehatan

Proyek rehabilitasi ruang SD dan SMP terus berjalan. Sedikitnya ada 1.563 ruang kelas SD dan SMP dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat telah dibangun kembali. Sisanya, yakni 786 ruang kelas SD rusak, akan dituntaskan pada tahun 2021, termasuk pula ruang kelas SMP rusak yang tersisa 230 ruangan.

Ade tidak menjelaskan secara rinci upaya yang ia tempuh untuk tetap bisa membiayai program pembangunan meski anggaran daerah sebagian besar dialihkan untuk penanganan pandemi. Namun, dalam sambutannya, ia sempat menyinggung soal kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat razia gabungan antisipasi penyebaran Covid-19 digelar di Gadog, Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, polisi, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menggelar razia tersebut bagi warga yang melintas ke arah kawasan wisata Puncak bertepatan dengan liburan Natal.

Ia menyampaikan upaya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI dalam membangun enam jembatan. Sepanjang 2020, Ade memang beberapa kali meresmikan proyek jembatan yang menghubungkan antardesa di Bogor. Tahun depan, ia berencana kembali menggandeng TNI untuk membangun 50 jembatan.

Tahun depan, Ade berencana kembali menggandeng TNI untuk membangun 50 jembatan.

Ade meyakini kerja sama apik antar-pimpinan daerah mampu mengatasi persoalan-persoalan pada tahun mendatang. Keyakinan itu pula yang membuat Ade diselimuti optimisme bahwa tahun 2021 bisa menjadi momentum kebangkitan Bogor seusai luluh lantak diterjang Covid-19.

”Tahun 2021, dalam rangka pelayanan sosial dan pemulihan ekonomi, kita jadikan situasi yang berat ini justru menjadi pemicu untuk kebangkitan Kabupaten Bogor demi Indonesia maju,” ujarnya.

Baca juga: Tingkat Keterisian Hotel di Kabupaten Bogor Sentuh 60 Persen

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Na Endi Jaweng mengingatkan, tantangan yang akan dihadapi pemerintah daerah pada 2021 cenderung lebih berat. Itu karena kepala daerah masih dihadapkan pada penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

Bahkan, kata Robert, situasi ekonomi diperkirakan tidak lebih baik dibandingkan dengan 2020 karena pendapatan daerah masih belum maksimal. ”Saya kira 2021 menjadi tahun yang sulit untuk pemda karena tekanan fiskal luar biasa, mungkin lebih berat dibandingkan dengan 2020,” kata Robert (Kompas.id, 23/12/2020).

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Direktur Eksekutif Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng

Dengan kondisi demikian, kepala daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kepala daerah perlu membuat terobosan untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan pinjaman daerah.

Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan berpendapat, kepala daerah perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Tanpa ada kolaborasi, pemda bisa kesulitan menyelesaikan masalah-masalah pada tahun 2021.