Tujuh BUMD DKI Mendapat Alokasi Modal Rp 10,995 Triliun

Melalui APBD 2021, tujuh BUMD mendapat penyertaan modal Rp 10,995 triliun. DPRD menyetujui alokasi penyertaan modal tersebut dengan sejumlah catatan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Jakarta International Stadium di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (24/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan dan pengesahan APBD DKI 2021 menyetujui anggaran penyertaan modal daerah atau PMD bagi tujuh BUMD Pemerintah Provinsi DKI adalah sebesar Rp 10,995 triliun. PMD tersebut disetujui dengan sejumlah catatan.

S Andyka, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/12/2020), mengatakan, dalam APBD 2021, alokasi PMD bagi tujuh BUMD milik Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp10,995 triliun. PT MRT Jakarta mendapat PMD terbesar, yaitu Rp 5,369 triliun. Menyusul PT Jakarta Propertindo Rp 3,831 triliun, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 1,163 triliun, PDAM Jaya Rp 276 miliar, PT Jakarta Tourisindo Rp 187 miliar, Perumda Pasar Jaya Rp 117 miliar, dan PT Food Station Tjipinang Jaya Rp 50 miliar.

PT MRT Jakarta mendapat penyertaan modal terbesar, yaitu Rp 5,369 triliun.

Dalam pembahasan di komisi, lanjut Andyka, dengan PMD sebesar itu ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian bagi BUMD. Untuk PDAM, perusahaan air minum daerah itu akan mengerjakan jaringan perpipaannya yang terdampak pembangunan MRT fase 2 dan proyek infrastruktur penyediaan air minum.

Proyek infrastruktur air minum ini mengingat pada 2023, kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra operatornya, yaitu Aetra dan Palyja, akan segera berakhir. Untuk itu, PAM Jaya mesti bersiap dari sekarang untuk pengambilalihan tugas beserta infrastruktur dari kedua operator swasta tersebut.

”Makanya, kami berikan anggaran itu untuk persiapan infrastruktur distribusi air dan lain sebagainya. Tapi, ada catatan juga, PAM harus mengevaluasi dan mengecek kegiatan-kegiatan apa saja yang masuk ke dalam kontrak kerja sama PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja,” kata Andyka.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, S Andyka.

Andyka juga juga menyoroti PMD Rp 3,831 triliun bagi PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro). Pada APBD Perubahan 2020 saja, PT Jakpro sudah mendapat alokasi PMD Rp 1,3 trilun, dengan rincian Rp 1,1 untuk pengerjaan Jakarta Internatioanl Stadium dan Rp 200 miliar untuk Taman Ismail Marzuki. Dana itu merupakan dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga : Percepat Ketersediaan Hunian DP Nol Persen, Pemprov DKI Gandeng Pengembang Swasta

Pada 2021, Jakpro kembali mendapat pinjaman PEN yang akan dipakai untuk menuntaskan dua proyek itu. ”Saya mendorong supaya JIS harus diselesaikan karena ia masuk RPJMD. Kemudian, Taman Ismail Marzuki harus bisa selesai tahun depan,” kata Andyka, yang juga Wakil Ketua I Fraksi Gerindra itu.

Namun, ia turut memberikan catatan. Karena pinjaman PEN utamanya dipakai untuk pengerjaan infrastruktur, ia berharap Jakpro dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan BUMD Karya. Karena PEN ditujukan untuk pemulihan ekonomi, dengan melibatkan BUMD Karya atau kontraktor dari DKI, ada dividen yang didapatkan dari sana. Berarti ada pendapatan yang kembali ke Jakarta serta untuk penguatan BUMD.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Halte sementara Transjakarta yang terimbas proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).

Adapun untuk PT Pembangunan Sarana Jaya, ia menegaskan, sesuai tujuan awal untuk penyediaan unit rumah DP Rp 0, Sarana Jaya harus bisa memenuhinya. Namun, PMD sebesar itu adalah untuk pelunasan pembelian tanah oleh Sarana Jaya. ”Sudah diuber-uber pemiliknya,” kata Andyka.

Secara terpisah, Gembong Warsono, anggota Badan Anggaran DPRD DKI, mengatakan, dengan pengalokasikan anggaran sebesar itu, seharusnya Sarana Jaya bisa menyediakan pilihan hunian bagi warga Jakarta. Ia melihat, dengan kemampuan warga DKI saat ini, Sarana Jaya harus bisa menyediakan dua pilihan hunian.

”Yang memenuhi syarat bisa memakai DP Rp 0, yang tidak memiliki uang silakan memakai rumah susun sederhana sewa (rusunawa),” ujar Gembong.

Kemudian, untuk MRT Jakarta, dijelaskan Andyka, awalnya PMD untuk MRT adalah Rp 3,655 triliun, yang menurut rencana dipakai untuk membayar utang. Namun, kemudian ada tambahan dari PEN Rp 1,7 triliun sehingga PMD bagi MRT Jakarta tahun 2021 adalah Rp 5,369 trilun.

Baca juga : APBD-P 2020 Disahkan, Nilai Penyertaan Modal Daerah Turun

KOMPAS / HELENA F NABABAN

Gembong Warsono, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta.

Mujiyono, anggota Badan Anggaran DPRD DKI, mengatakan, penambahan Rp 1,7 triliun itu adalah dari pemerintah pusat. Anggaran itu akan dipakai untuk membiayai pengerjaan fase 2 MRT Jakarta.

Sebelum ada penambahan itu, Pemprov DKI sudah mendapat pinjaman PEN sebesar Rp 12,69 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Tahun 2020 ini, dana PEN yang dicairkan sebesar Rp 3,2 triliun dan sisanya cair pada 2021.

Dengan adanya tambahan pinjaman Rp 1,7 triliun itu, total pinjaman PEN DKI mencapai Rp 14,39 triliun.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam kanal berita resmi DPRD DKI Jakarta menuturkan, terkait PMD itu, ia mendorong BUMD penerima PMD 2021 untuk menggunakan anggaran dengan efektif dan bijak. Upaya tersebut perlu dilakukan mengingat besarnya alokasi PMD yang disiapkan dalam APBD tahun depan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi setelah rapat paripurna pada Senin (7/12/2020).

Untuk itu, kata Prasetio yang juga Koordinator Komisi B DPRD DKI, Komisi B berkomitmen akan memperketat pengawasan dalam penggunaannya. ”Pokoknya nanti di perubahan APBD 2021, saya akan cek serapan anggarannya sudah sejauh mana, digunakan untuk apa saja. Jangan sampai penggunaannya tidak tepat sasaran,” katanya.