Gembong Warsono: Anggaran RKT Tidak Masuk Rekening Pendapatan Anggota DPRD DKI

Fraksi dan anggota DPRD DKI memastikan kenaikan anggaran dalam usulan RKT 2021 adalah untuk membiayai kegiatan anggota dewan selama satu tahun. Apabila PSI menolak kenaikan, sebaiknya disampaikan secara elegan.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakkarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyatakan,  anggaran yang terwujud dalam anggaran rencana kerja tahunan atau RKT tidak masuk rekening anggota sebagai pendapatan. Kenaikan anggaran yang terjadi hingga menjadi Rp 888,68 miliar pada 2021 karena adanya tambahan kegiatan yang akan dilakukan 106 anggota dewan.

Gembong Warsono pada hari ini Rabu (02/12/2020) menyatakan, sesuai hasil rapat pansus RKT, disepakati ada sejumlah kegiatan tambahan yang perlu dilakukan anggota dewan pada tahun depan. Di antaranya sosialisasi rancangan peraturan daerah dan sosialisasi nilai kebangsaan karena kondisi Jakarta hari ini memprihatinkan.

Sosialisasi rancangan peraturan daerah atau perda ditambahkan karena selama ini belum ada. Dewan berharap dalam proses penyusunan raperda, ada keterlibatan dari masyarakat sehingga ada masukan dalam penyusunan. Untuk kegiatan-kegiatan itu dibutuhkan anggaran. Selain dua kegiatan itu, kegiatan anggota dewan yang juga masuk dalam pendanaan itu ada kegiatan reses, kunjungan kerja, juga sosialisasi perda.

Menurut Gembong, anggaran kegiatan-kegiatan yang masuk dalam golongan pendapatan tidak langsung itu tidak masuk sebagai pendapatan anggota dewan. Itu karena dalam setiap kegiatan, yang menyelenggarakan adalah pihak ketiga yang langsung berhubungan dengan Sekretariat DPRD.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang salah satunya menyepakati RAPBD DKI Jakarta 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Untuk penyusunan RKT itu sendiri, lanjut Gembong, anggota tidak bicara rupiah. RKT disusun dari setiap kegiatan yang disusun oleh pansus RKT, dimana semua fraksi-fraksi mewakilkan anggotanya di sana. Dalam pansus RKT ada tim perumus RKT.

Baca juga : Wagub DKI Jakarta Positif Covid-19, Blok B Balai Kota dan DPRD Ditutup

Tahapan pertama dalam menyusun usulan RKT, lanjut Gembong, ada rapat pimpinan gabungan yang dihadiri ketua-ketua fraksi dan para pimpinan komisi yang ada di DPRD DKI. "Saat itu, ketua dewan sempat bertanya kepada PSI apakah PSI setuju dengan usulan kenaikan RKT? Karena PSI setuju maka dibentuk pansus RKT," jelas Gembong.

Pembahasan dan pembentukan pansus itu berlangsung bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan 2020 di Puncak, Jawa Barat, beberapa pekan lalu. Dari pansus RKT yang berjumlah antara 25 - 26 orang itu kemudian dibentuk tim perumus RKT. Salah satu anggota PSI duduk sebagai anggota tim perumus pansus RKT.

Kemudian, hasil pembahasan tim perumus pansus RKT disampaikan pada rapat pleno pansus RKT, lalu diputuskan dan dilaporkan ke pimpinan dewan. "Pimpinan dewan kemudian meneruskan hasil rapat pleno pansus RKT ke Sekretariat DPRD untuk menganggarkan, karena yang memahami besaran satuan kegiatan Setwan," kata Gembong.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4/2020).

Tim perumus RKT ini menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan setiap anggota DPRD DKI selama setahun. "Jadi katakanlah sosialisasi raperda, itu akan 12 bulan, satu bulan sekali. 12 bulan kali anggota dewan kali sekian rupiah, keluarlah angka. Yang menentukan itu sekretariat dewan, kita tidak tahu harga satuannya berapa, komponennya apa saja," kata Gembong.

Nilai rupiah dalam setiap kegiatan itu, lanjut Gembong, tidak boleh masuk ke rekening anggota dewan. Itu karena setiap kegiatan itu harus diselenggarakan pihak ketiga. "Pihak ketiga itu yang akan menagihkan ke Setwan," jelas Gembong.

Soal gaji, ujar Gembong, itu ada mata anggaran sendiri bernama pendapatan langsung.

Baca juga : Tahun 2021, DPRD Minta Pemprov DKI Fokus Tuntaskan Pekerjaan Mendesak

Selanjutnya, setelah ada usulan kenaikan itu, PSI dalam Rapat Paripurna DPRD DKI tentang penyampaian pemandangan umum fraksi atas RAPBD  2021, Jumat (27/11/2020) menyatakan tidak setuju atas kenaikan itu. PSI meminta agar dilakukan peninjauan ulang terhadap besaran anggaran dengan mempertimbangkan aspek kepantasan, kewajaran harga, dan peraturan perundangan yang berlaku.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menjelaskan tentang pendanaan penanggulangan virus korona baru penyebab Covid-19 di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyesalkan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas perintah penolakan usul kenaikan tunjangan untuk kegiatan di tahun 2021.

Ia menyampaikan, dalam setiap rapat Pansus dan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) terkait penyusunan rencana kerja tahun 2021, perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Pansus menyetujui seluruh pembahasan.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," ujar Taufik, melalui keterangan tertulis, Selasa (01/12/2020).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, anggaran Rp 888.681.846.000 dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 hingga saat ini masih dalam bentuk draf usulan. Itu pun tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI. Angka tersebut, merupakan keseluruhan kegiatan dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan mantap dong," selorohnya.

RKT itu, jelas Taufik, telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Angka Rp 888 miliar sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan. Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD). "Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," tegasnya.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Dari kiri ke kanan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Anggota DPRD Jakarta terpilih dari PSI Idrus Ahmad, dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Rian Ernest di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar, memastikan, DPW PSI sudah menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp 888 miliar.

Menurut Sianipar, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi. Juga banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Dalam keterangan tertulis PSI, Sianipar juga menegaskan, “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan."

Sianipar menjelaskan bahwa pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.

“Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas,” tambah Sianipar.

“Kami tentunya ingin agar kegiatan anggota dewan mendapatkan dukungan yang memadai dari APBD. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku,” imbuhnya lagi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyemprotkan cairan disinfektan di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020).

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, selama pandemi ada lebih dari 190.000 orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta, dan ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Angka pengangguran DKI Jakarta naik pesat karena pandemi. Dari 6,5 persen ke 11 persen.

“Angka-angka tersebut menunjukkan musibah ekonomi bagi DKI Jakarta. Jadi ini saat yang tepat bagi kita semua untuk bersolidaritas dengan saudara-saudara kita dan mengencangkan ikat pinggang. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit hari ini, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan,” jelas Sianipar.