logo Kompas.id
โ€บ
Metropolitanโ€บDipertanyakan, Kebijakan Rem...
Iklan

Dipertanyakan, Kebijakan Rem Darurat DKI Jakarta

Budaya Indonesia yang patronistik membuat masyarakat akar rumput baru bergerak apabila sosok tokoh formal atau birokratis dan tokoh informal, seperti tokoh pemuda, agama, dan organisasi masyarakat, mendatangi mereka.

Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
ยท 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/AAxd6Ns2HCrvVI8ck5NvOE1TMyE=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F77290dd7-639e-4d77-93b3-970a196fcdfa_jpg.jpg
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana keramaian arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8/2020). Lalu lintas di Jalan Raya Puncak pada hari terakhir libur panjang 1 Muharam yang berlanjut dengan libur cuti bersama dan libur akhir pekan dipenuhi kendaraan arah Jakarta. Meski padat, kondisi arus balik ini lancar.

JAKARTA, KOMPAS โ€” Sejumlah pakar mempertanyakan ketegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus penularan Covid-19 yang terus menaik. Selain langkah hukum pidana mengenai kerumunan, patut ditinjau kembali kemungkinan untuk menarik rem darurat dan menerapkan kembali pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum ada pelonggaran.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jakarta, Senin (30/11/2020), ada penambahan 1.099 kasus baru dengan rincian 250 kasus merupakan akumulasi dari pemeriksaan raksi berantai polimerase (PCR) di beberapa rumah sakit. Tercatat ada 10.112 kasus aktif yang pasiennya tengah menjalani perawatan ataupun isolasi. Artinya, sejak bulan Maret, Ibu Kota sudah mengalami 136.861 kasus Covid-19 dengan persentase kesembuhan 90,7 persen dan kematian sebanyak 2 persen.

Editor:
nelitriana
Bagikan