Ada 171.998 Siswa dan 12.649 Pendidik di DKI Tidak Punya Gawai

Selama masa belajar daring saat pandemi, ada 171.998 siswa dan 12.649 pendidik tak punya gawai. Akibatnya, pembelajaran tidak berjalan lancar. Ombudmsan menyarankan DKI mengalokiasikan anggaran untuk pengadaan gawai.

Kompas/Priyombodo

Aurelia siswa kelas 2 sekolah dasar mengikuti penilaian tengah semester dalam pembelajaran jarak jauh dengan didampingi sang ayah yang berdagang bakso secara daring di kawasan Galur, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS - Kegiatan belajar mengajar dari rumah di DKI Jakarta selama pandemi Covid-19 tidak lancar karena ada ratusan ribu murid dan belasan ribu guru tidak memiliki gawai. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyarankan Pemprov DKI untuk mengalihkan peruntukan anggaran program Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan KJP plus untuk bisa membantu kepemilikan gawai.

"Saya rasa Disdik perlu melakukan pendataan terkait kepemilikan gawai tersebut termasuk berkonsultasi dengan otoritas anggaran untuk dapat merepokasi anggaran bantuan pendidikan," jelas Teguh P. Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Senin (30/11/2020).

Penegasan itu disampaikan, mengingat Pemprov DKI melalui keterangan resmi tanggal 26 November 2020 merilis, dari hasil pendataan awal oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada September-Oktober 2020, terdapat 171.998 peserta didik dan 12.649 pendidik yang tidak memiliki gawai.

Karena pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan, digantikan kegiatan belajar dari rumah. Untuk belajar dari rumah, diperlukan peralatan karena pembelajaran disampaikan secara daring. Kenyataannya, tidak semua warga Jakarta memiliki infrastruktur fasilitas dan konektivitas untuk mengakses pembelajaran jarak jauh.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninggalkan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, setelah memenuhi panggilan klarifikasi terkait dugaan pelangg,aran protokol kesehatan di Petamburan Selasa (17/11/2020) malam.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta melalui keterangan resmi pada 26 November lalu menyampaikan, dengan kegiatan belajar dari rumah, ternyata ada sebagian masyarakat yang siap dengan fasilitas dan konektivitas. Sebagian lagi memiliki perangkat tapi konektivitas internetnya lambat. Bahkan, ada yang tidak bisa mengakses fasilitas gawai dan konektivitas internet.

Baca juga : Belajar di Rumah Memicu Stres, Segera Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Itu sebabnya, kemudian Pemprov DKI meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pendidikan. KSBB Pendidikan adalah program kolaborasi untuk memberikan bantuan penyediaan gawai bagi peserta didik dan pendidik. Pihak yang bisa terlibat, dijelaskan, bisa mulai dari warga sekolah perorangan, alumni, komunitas, hingga perusahaan untuk ikut bergerak dan berbagi.

Sementara sasaran penerima bantuan gawai dari program KSBB Pendidikan itu adalah peserta didik yang tidak memiliki gawai dan atau gawai dipakai bersama; serta pendidik yang tidak memiliki gawai untuk membuat bahan ajar guna memberikan layanan belajar dari rumah.

Adapun kriteria penerima bantuan gawai adalah peserta didik yang tidak memiliki gawai; tenaga pendidik; non PNS (untuk KSBB Gawai tahap I); dan tidak memiliki laptop atau komputer.

Dengan adanya program KSBB Pendidikan itu, Teguh mengingatkan Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan untuk lebih baik mempertimbangkan perubahan peruntukan KJP dan KJP Plus. Itu karena selama pengajaran secara daring, kebutuhan alat tulis sebagaimana yang diperuntukan di KJP Plus kurang termanfaatkan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pelajar memanfaatkan akses internet gratis Jak WiFi dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Balai Warga RT 05/RW 02 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020).

Khusus untuk yang belum memiliki gawai, lanjut Teguh, perlu dipertimbangkan relokasi anggaran dari peruntukannya yang sekarang ke gawai. Meski begitu, pendataan ulang untuk memastikan ketepatan sasaran realokasi peruntukan tersebut harus juga dilakukan.

"Seperti KJP dan KJP Plus yang selama ini untuk alat tulis dan penunjang pendidikan lain, bisa dipertimbanhkan dialihkan menjadi fasilitas gawai bagi siswa didik dan pendidik yang belum memiliki gawai sebagai prasarana pengajaran," jelas Teguh.

Menurut Teguh, pengalihan peruntukan pada program KJP dan KJP Plus lebih aman dibandingkan dengan dengan KSBB Pendidikan yang meminta pelibatan masyarakat. "Bila bantuan dengan KSBB, itu perlu telaah lagi khususnya terkait pengelolaan anggarannya," jelas Teguh.

Adapun apabila Disdik akan mempertimbangkan pengalihan peruntukan yang selama ini ada di KJP dan KJP Plus, lanjut Teguh, untuk teknis perubahan peruntukan itu Disdik DKI bisa berkonsultasi dengan otoritas anggaran, termasuk berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta.

Baca juga : Manfaatkan Masa Belajar dari Rumah dengan Membaca Buku