Penanganan Pandemi Jadi Prioritas di RAPBD DKI 2021
DPRD-Pemprov DKI Jakarta menyepakati pagu RAPBD DKI 2021 sebesar Rp 82,5 triliun. Penanganan Covid-19 masih jadi prioritas DKI di tahun depan.
Oleh
Helena F Nababan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati besaran pagu awal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 82,5 triliun. Tahun depan, Pemprov DKI Jakarta tetap prioritaskan penanganan Covid-19 sebagai program utama pembangunan.
Berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/11/2020), baik Badan Anggaran DPRD DKI beserta Pemprov DKI Jakarta menyepakati besaran pagu RAPBD 2021 sebesar Rp 82,5 trililun. Setelah ada kesepakatan, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 kepada DPRD DKI Jakarta.
Bila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2020, pagu RAPBD 2021 itu naik 30,4 persen. Secara postur, besaran pagu itu awalnya sudah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Dari besaran pagu itu, rinciannya proyeksi tersebut terdiri atas postur pendapatan daerah sebesar Rp72,20 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 51,27 triliun, Pendapatan Transfer Rp 17,51 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 3,42 triliun. Selain itu, juga penerimaan pembiayaan Rp 10,295 triliun.
Sedangkan suntuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 72,98 triliun, berupa Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta dalam rapat paripurna itu menyatakan, dalam Raperda APBD 2021, Pemprov DKI Jakarta masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19. “Penyusunan APBD tahun 2021 masih terfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Kita sama-sama belum bisa memperkirakan dan mengetahui secara pasti apakah pandemi berakhir tahun 2021 mendatang. Untuk itu, dengan ini akan ada penyesuaian anggaran di tahun 2021,” ujar Anies.
Dalam penjelasannya di rapat paripurna, Anies juga menyampaikan kebijakan umum dalam rancangan tersebut yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Untuk Pendapatan Daerah akan diarahkan kepada peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan dana transfer, dan peningkatan lain-lain Pendapatan Daerah.
Sedangkan untuk belanja daerah akan diarahkan kepada pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022. Diantaranya mendorong kegiatan yang bersifat strategis; implementasi strategi pembangunan; memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan; mengalokasikan anggaran pada sektor yang menyentuh masyarakat; memberikan bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bansos serta belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi; peningkatan lapangan kerja; pengentasan kemiskinan; dukungan kepada kebijakan nasional, dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
“Selanjutnya untuk Pembiayaan daerah, sumber penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 direncanakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2020 dan penerimaan pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan penerusan pinjaman dari pemerintah untuk proyek MRT,” terangnya.
Terpisah, terkait pandemi Covid-19, Penjabat Sekdaprov DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, karena adanya pendemi, angka pengangguran terbuka DKI Jakarta saat ini menyentuh 10,95 persen. Itu terjadi karena di Jakarta itu kalau dilihat dari struktur ekonomi, 72 - 73 persen itu dari jasa.
"Pada saat ada pembatasan sosial, otomatis pasti terdampak. Insyallah Allah, di masa transisi ini, sudah semakin membaik, asal masyarakat patuh 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak)," kata Sri.
Solusi yang diambil pemprov, menurut Sri, adalah dengan melalui program Jakpreneur. "Jakpreneur itu selain menciptakan wirausaha baru juga bagaimana kemudian menghubungkan antara pencari kerja dengan perusahaan, utamanya menyiapkan kerja. Itu yang melaksanakan itu utamanya Disnaker dan Transmigrasi. Kita punya pusat pelatihan daerah dan lain-lain Kita di tahun 2020 dan program 2021 sudah ke arah sana," jelas Sri.
Kampung tangguh
Masih terkait penanggulangan Covid-19 di Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang berkunjung ke kantor Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi usai Rapat Paripurna DPRD menyatakan, kepolisian akan membangun kampung tangguh Covid-19 di Jakarta. Kampung tangguh akan dilakukan di setiap RW.
"Kampung tangguh akan kami realisasikan. Kami minta dukungan karena untuk membangun kampung tangguh di Jakarta tentunya butuh bantuan dukungan biaya. Dari situ mungkin DPRD DKI bisa mengalokasikan anggaran untuk memberdayakan masyarakat. Karena bagaimanapun jika basis kita berlandaskan komunitas terbawah, insyaallah orang kita melawan covid ini akan lebih efektif," jelas Fadil.
Dalam konsep kepolisian, kampung tangguh merupakan proyek kolaboratif di mana di dalamnya ada kolaborasi antara pemerintah daerah, forkopimda, kemudian masyarakat, dan semua segenap elemen yang ada. "Perguruan Tinggi, wartawan juga, di dalamnya, kemudian LSM, ormas, semua kita ajak untuk ikut bersama," jelasnya.
Sementara, jumlah kasus Covid-19 di Jakarta per Kamis ini bertambah 1.064 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta Dwi Oktavia menjelaskan per Kamis ini dilakukan tes PCR kepada sebanyak 14.566 spesimen. Dari jumlah itu, sebanyak 12.321 orang dites PCR. Hasilnya 1.064 positif dan 11.257 negatif.