”Buy the Service”, Langkah Konkret Bangun Angkutan Perkotaan Nyaman, Cepat, dan Sehat
Untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, polusi, hingga kerugian ekonomi, dikembangkan konsep ”buy the service” di sejumlah kota di Indonesia. Setelah Jakarta, kota-kota lain akan ikut menerapkan konsep ini.
Oleh
Helena F Nababan
·4 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Petugas mengatur pergerakan bus di depan halte Transjakarta Koridor 2 Senen, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2020).
Kementerian Perhubungan memastikan bahwa masalah kemacetan, kehilangan waktu, kerugian ekonomi, hingga lingkungan bisa diatasi salah satunya dengan pembangunan sarana dan sistem transportasi umum yang aman dan nyaman. Salah satu langkah yang dikembangkan adalah mengembangkan sistem buy the service atau pembelian layanan di sejumlah kota di Indonesia serta pembangunan infrastruktur jalur sepeda.
Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dalam webinar bertajuk ”Prospek dan Inovasi untuk Angkutan Perkotaan pada Masa Pandemi”, yang digelar sebagai bagian dari acara Busworld South East Asia, Rabu (18/11/2020), menjelaskan, problem yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah kesemrawutan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat kalau akan menggunakan sarana transportasi umum perkotaan. Masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi.
Dampaknya, selain kemacetan, juga ada pemborosan bahan bakar minyak, kehilangan waktu, kerugian ekonomi, masalah lingkungan (seperti polusi udara), serta kecelakaan lalu lintas.
Menurut Budi, sudah saatnya masyarakat Indonesia diajak mengubah pola pikir, yaitu supaya lebih memilih menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Supaya masyarakat mau berubah, tentu sarana transportasi umum yang nyaman, aman, terjangkau, serta dapat diakses oleh semua kelas masyarakat harus dibangun.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Bus Transjakarta melintasi Tugu 66 di antara pilar proyek pembangunan stasiun LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (15/11/2020).
Apalagi, membangun angkutan umum massal berbasis jalan sangatlah murah, mudah, serta cepat dibandingkan moda transportasi massal lain. Dalam waktu singkat, layanan bus dapat dibangun mencapai seluruh wilayah kota.
Salah satu skema yang tengah dikerjakan Kementerian Perhubungan dan selama 15 tahun ini sudah diterapkan di DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta adalah mengembangkan konsep pembelian layanan. Kemenhub pada 2020 ini mengembangkan konsep pembelian layanan itu di lima kota. Konsep ini untuk pengembangan koridor dan rute pengumpan (feeder).
Daerah yang menerapkan konsep ini di antaranya Surakarta dengan 4 koridor utama dan 6 rute pengumpan, Medan dengan 5 koridor utama, Palembang 4 koridor, Yogyakarta dengan 3 koridor; dan Denpasar dengan 4 koridor utama.
Anggaran yang diperkirakan akan dipergunakan untuk pembelian pelayanan itu sampai dengan akhir 2020 sebesar Rp 103 miliar. Lalu pada 2021, Kemenhub sudah membidik enam kota lain di mana juga akan dikembangkan sistem pembelian layanan pada sistem angkutan umumnnya. Enam kota tersebut adalah Surabaya, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banyumas, dan Manado. Total anggaran yang disiapkan melalui APBN 2021 sebesar Rp 500 miliar.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Jembatan penghubung Halte Transjakarta Senen, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020).
Belajar dari layanan jaringan bus Transjakarta, konsep pembelian layanan ini adalah Pemerintah Provinsi DKI melalui badan usaha daerah, yaitu PT Transportasi Jakarta, menyalurkan subsidi tarif. Di Transjakarta, subsidi tarif dibayarkan kepada setiap operator bus yang tergabung dalam manajemen Transjakarta melalui PT Transportasi Jakarta dalam bentuk perhitungan rupiah per kilometer. Nilai pembayaran itu juga didasarkan adanya standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan harus dipenuhi para operator.
Dengan konsep yang sama, Kemenhub bekerja sama dengan dinas perhubungan di setiap provinsi atau kota untuk bisa menyalurkan subsidi tersebut.
Kemudian, untuk bisa memberikan pelayanan dan pembelian layanan, ada SPM yang ditetapkan bersama antara Kemenhub dan dinas perhubungan setiap kota atau provinsi karena ada kultur yang berbeda di setiap kota.
”Di 2020 ini, pembelian layanan masih kami subsidi penuh. Lalu, kami memberikan lisensi bagi pengemudi, serta dengan SPM yang disusun bersama, ada jaminan kualitas pelayanan, headway (jarak kedatangan bus), hingga sistem,” papar Budi.
Budi optimistis ke depan konsep itu bisa dikembangkan di Indonesia untuk bisa memberikan pelayanan angkutan umum yang nyaman, aman, cepat, dan sehat kepada masyarakat. Apalagi melihat angka pengguna bus di Palembang, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar sejak konsep dimulai pada Juni 2020 hingga 15 November 2020, total sudah ada 1,270 juta penumpang. Namun, ia juga berharap kebijakan itu didukung pemerintah daerah melalui regulasi dan kebijakan.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Spanduk untuk disiplin memakai masker terpasang di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020).
Susilo Dewanto, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dalam webinar tersebut menjelaskan, untuk pelayanan dengan konsep buy the service, ia juga melihat perlunya penerapan konsep serupa di kota-kota penyangga Jakarta. Ia pun memberikan masukan, dalam hal subsidi, ke depan setiap badan usaha daerah yang bekerja sama dengan Kemenhub juga mesti mengembangkan pemasukan dari luar tiket atau nonfare box (NFB). Tujuannya, supaya bisa mengalokasikannya untuk subsidi.
Untuk Jakarta, lanjut Susilo, supaya makin mendorong masyarakat mau menggunakan angkutan umum, saat ini juga sedang dikembangkan jalur sepeda dan perbaikan trotoar. Untuk saat ini di Jakarta sudah ada 63 kilometer (km) jalur sepeda. Pada 2021 diharapkan bisa terbangun 200 km lagi jalur sepeda.
Dishub DKI juga bekerja sama dengan perusahaan penyedia sepeda sewa atau bike sharing. Dengan menempatkan sepeda sewa di 70 lokasi parkir, masyarakat Jakarta diajak untuk mau bergerak, berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan angkutan umum yang nyaman dan meninggalkan kendaraan pribadi.
Budi melanjutkan, pengembangan angkutan umum dengan konsep pembelian layanan juga akan dilengkapi dengan pembangunan jalur sepeda serta layanan bus bagi penyandang disabilitas.
”Tinggal policy dan komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang juga mau menyiapkan tempat parkir sepeda dan kebijakan bahwa sepeda bukan hanya untuk Sabtu dan Minggu, tetapi bia dipakai untuk berbagai kegiatan ke kantor, ke sekolah,” tutur Budi.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Pemandangan warga yang abai untuk memakai masker saat berada di ruang publik masih saja dijumpai. Hal itu tampak pada sejumlah calon penumpang yang berjalan menuju Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020).
