Bekasi dan Bogor Bersiap Hadapi Banjir Saat Puncak Musim Hujan
Penyempitan kapasitas tampung Kali Bekasi masih menjadi kendala dalam meminimalisasi banjir di Kota Bekasi. Di Bogor, potensi banjir disebabkan oleh banyaknya sampah dan bangunan liar di bantaran Sungai Ciliwung.
Oleh
STEFANUS ATO/AGUIDO ADRI
·5 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan 25 perahu karet untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan rutin mengguyur daerah itu. Rencana normalisasi sungai, terutama Kali Bekasi yang selama ini sering menimbulkan banjir berskala besar, masih terkendala pembebasan lahan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Agus Harpa mengatakan, banjir yang terjadi di Kota Bekasi pada awal Januari 2020 dan pada akhir Oktober 2020 disebabkan banjir kiriman dari hulu. Kapasitas tampung Kali Bekasi yang kian menyempit menyebabkan air kiriman dari hulu, terutama Sungai Cileungsi dan Cikeas, meluap ke perumahan warga. Kali Bekasi menampung air dari dua sungai tersebut.
”Kami hanya bisa menyediakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan pada saat terjadi banjir. Perangkat itu termasuk tenda, perahu, dan kesiagaan petugas untuk keperluan evakuasi,” kata Agus, Selasa (3/11/2020), di Bekasi.
Terkait kesiapan peralatan evakuasi, BPBD Kota Bekasi menyiapkan 25 perahu karet. Puluhan perahu karet itu disebar ke berbagai titik daerah rawan banjir di wilayah Kota Bekasi. Dari hasil identifikasi BPBD, daerah rawan banjir di Kota Bekasi ada di delapan titik. Beberapa di antaranya, yaitu Pondok Gede Permai, Pondok Mitra Lestari, Kemang IFI, Vila Jatirasa, Mawar Kartini, Bekasi Jaya, dan Teluk Pucung.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Zainal mengatakan, untuk mengantisipasi banjir lokal, petugas di setiap unit pelaksana teknis daerah (UPTD) badan air setiap hari rutin membersihkan dan memperbaiki saluran air serta gorong-gorong yang tersumbat sampah atau rusak. Namun, proses pembersihan saluran air dilakukan bergilir di berbagai wilayah di Kota Bekasi karena keterbatasan petugas.
”Personel kami terbatas, hanya 33 orang, dan harus melayani seluruh Kota Bekasi. Jadi, hanya ada lima tim yang terus bergerak setiap hari,” kata Zainal.
Menurut Zainal, persoalan utama banjir di Kota Bekasi tak sebatas mengeruk dan membersihkan saluran air. Sebab, meski berbagai saluran air di daerah itu lancar, banjir masih berpotensi terjadi jika debit air di Kali Bekasi penuh saat ada banjir kiriman dari hulu.
”Problem hulu karena sudah banyak perubahan lahan yang tadinya daerah resapan menjadi bangunan atau permukiman. Ini yang menyebabkan debit sungai melimpas. Jadi, di saat Kali Bekasi penuh, aliran air dari kali-kali kecil pasti terhambat atau mengantre dulu” ujarnya.
Kendala pembebasan lahan
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Heri Mulyono menambahkan, rencana normalisasi Kali Bekasi sedang dalam proses pengadaan atau pelelangan. Proses penandatanganan kontrak kerja normalisasi rencana terjadi pada Desember 2020.
”Total panjang Kali Bekasi yang dinormalisasi 33 kilometer. Lahan yang sudah bebas baru 8 kilometer. Kami masih mengupayakan sisanya bersama pemerintah daerah,” katanya melalui pesan singkat.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, rencana normalisasi Kali Bekasi sudah dimulai sejak 2003, tetapi terhenti akibat masalah pembebasan lahan. Proyek normalisasi itu kemudian berlanjut pada 2008 dan 2009.
”Kemudian sempat terhenti dan kami lanjutkan pada 2015 sampai 2016. Tahun lalu kami sambung lagi dan sampai kejadian banjir di awal 2020, tanggul yang akan kami kerjakan sepanjang 85,06 kilometer baru terealisasi 12,63 kilometer,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, kelancaran normalisasi Kali Bekasi ditentukan dua hal, yaitu masalah anggaran dan pembebasan lahan. Kementerian PUPR sudah berupaya mengalokasikan anggaran, tetapi yang dibutuhkan, yaitu komitmen pemerintah daerah dalam membebaskan lahan di bantaran Kali Bekasi.
”Kami masih menunggu proses pembebasan lahan dari pemerintah daerah. Jadi, butuh dukungan pemerintah daerah dan dukungan politik dari pemerintah daerah,” katanya.
Antipasi banjir Bogor
Di Kota Bogor, Wali Kota Bima Arya Sugiarto mengatakan, ia sudah memerintahkan camat, lurah, dinas PUPR, serta BPBD untuk siaga mengantisipasi curah hujan tinggi yang bisa menyebabkan banjir, khususnya luapan Sungai Ciliwung serta beberapa anak sungai lainnya.
”Sejumlah langkah sudah kami lakukan untuk normalisasi saluran air dan drainase. Di kawasan Soleh Iskandar, petugas satpol PP membongkar bangunan liar, ada sekitar 11 bangunan. Begitu pula di kawasan Malabar, sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen di Sungai Ciliwung. Kita juga bersama mitigasi bencana salah satunya mengimbau warga jangan buang sampah sembarangan ke sungai,” kata Bima.
Ajakan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai itu karena, dari pemantauannya saat menyusur Sungai Ciliwung belum lama ini bersama tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, BPBD Kota Bogor, camat, dan komunitas peduli Ciliwung, masih banyak sampah serta bangunan liar di bantaran Sungai Ciliwung. Kondisi itu tidak hanya mengotori sungai, tetapi juga bisa menyebabkan banjir.
Menyusuri sungai sekitar 2 kilometer menuju Delta di kawasan Sukaresmi, Tanah Seral, Bima bersama bersama rombongan menemukan titik penumpukan sampah. Dari susur sungai itu, mereka mengangkut 100 karung sampah.
”Paling banyak sampah rumah tangga, sampah masker juga banyak. Dominasi sampah styrofoam. Saya mewacanakan membuat kebijakan mengatur penggunaan sampah styrofoam. Kami akan kaji dulu. Setelah kami mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan sampah plastik, selanjutnya styrofoam,” kata Bima.
Bima mengaku, dari program rutin Satgas Naturalisasi Ciliwung, penumpukan sampah di sejumlah titik sudah berkurang. Saat berpatroli, satgas tidak hanya mengumpulkan sampah, tetapi juga memberikan edukasi kepada warga.
”Dari hulu hingga hilir perlu kolaborasi kerja bersama semua pihak, termasuk kepala daerah, memelihara kebersihan Sungai Ciliwung agar bencana banjir bisa diminimalisasi,” kata Bima.
Kepala BPBD Kota Bogor Priyatnasyamsah mengatakan, sejumlah daerah rawan bencana banjir lintasan dan tanah longsor. Beberapa daerah rawan banjir lintasan, seperti di Kampung Bebek, Kecamatan Bogor Utara; Baranangsiang Kalibaru, Kecamatan Bogor Timur; Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal; dan Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan.
Sementara daerah rawan tanah longsor berada di Kelurahan Cimahpar dan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara; Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur; Kelurahan Curug, Pasir Jaya, Gunung Batu, dan Semplak, Kecamatan Bogor Barat; serta di beberapa daerah di Kecamatan Bogor Selatan.
”Banjir lintasan perlu diwaspadai saat curah hujan intensitas tinggi. Seperti di Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah. Akibat luapan Kali Ciharacas dan curah hujan intensitas tinggi, kelurahan itu terdampak banjir lintasan. Kelurahan Tegal Gundil, Kampung Neglasari, dan Kampung Babakan di Bogor Utara juga terkena banjir lintasan pada Sabtu sore kemarin,” kata Priyatnasyamsah.