Demo Menolak ”Omnibus Law” dan Mengecam Perancis di Jakarta

TNI, Polri, dan Pemprov DKI juga menyiagakan total 8.000 personel cadangan, ditempatkan di Markas Polda Metro Jaya dan kawasan Monas. Mereka akan diturunkan jika sudah dibutuhkan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Salah satu orator mahasiswa menyampaikan aspirasi saat unjuk rasa penolakn pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pusat Ibu Kota bakal diramaikan lagi oleh demonstrasi sejumlah elemen massa, Senin (2/11/2020). Selain aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disuarakan sejak awal Oktober, ada pula pengunjuk rasa yang mengecam Pemerintah Perancis karena dinilai menista agama. Sebanyak 7.766 personel gabungan mengawal demo agar tetap tertib.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menuturkan, personel pengamanan berasal dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Polisi, TNI, dan Pemprov siap membantu mengamankan jalannya aksi tersebut,” ucapnya di Jakarta, Senin pagi.

Yusri mengatakan, Polda Metro Jaya sudah menerima pemberitahuan dari sejumlah penanggung jawab unjuk rasa. Dari informasi itu, fokus pengumpulan massa terpetakan di dekat Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, perbatasan Jalan MH Thamrin dengan Jalan Medan Merdeka Barat. Selain itu, akan ada aksi damai di dekat Kedutaan Besar Perancis di Jalan MH Thamrin.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus saat memberikan keterangan pers, Senin (2/11/2020), di markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Karena Jakarta masih rawan penularan Covid-19, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) atas pemberitahuan-pemberitahuan unjuk rasa yang masuk. ”Namun, kalau, toh, akan dilaksanakan, kami mengharapkan ke teman-teman menyampaikan aspirasi dengan damai,” ujar Yusri.

Baca juga : Buruh Terus Suarakan Penolakan UU Cipta Kerja

Selain menjaga keamanan selama demo berjalan, petugas gabungan juga menjalankan fungsi preemtif dan preventif sebelum unjuk rasa. Secara preemtif, petugas berkomunikasi dengan penanggung jawab demo tentang risiko penyebaran Covid-19 di kerumunan serta pentingnya menjaga massa dari penyusupan provokator. Secara preventif, petugas melakukan patroli dan razia untuk mencegah orang-orang yang sejak awal berniat rusuh bergabung dengan massa aksi.

Yusri menambahkan, TNI, Polri, dan Pemprov DKI menyiagakan total 8.000 personel cadangan, ditempatkan di Markas Polda Metro Jaya dan kawasan Monas. Jika dibutuhkan, termasuk misalnya jumlah petugas yang sedang bekerja tidak memadai karena jumlah peserta demo terus membesar, personel cadangan akan diturunkan ke lapangan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Siluet polisi ketika menghadang mahasiswa yang berunjuk rasa menolak disahkannya UU Cipta Kerja di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020).

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo sudah mengimbau pengguna jalan untuk menghindari berkendara ke area Istana Merdeka dan Jalan MH Thamrin serta kawasan sekitarnya, Senin. Pihaknya pun juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar dua titik tersebut merespons adanya rencana demo.

Rencana unjuk rasa ke Kedubes Perancis dipicu dugaan penistaan agama di negara pusat mode tersebut. Pada 29 Oktober, dua warga masing-masing berusia 60 tahun dan 44 tahun serta seorang pria berusia 50 tahun dibunuh di dalam Basilika Notre Dame di Nice, Perancis. Mengutip The Guardian, pembunuh yang disebut media-media Perancis bernama Brahim Aouissaoui (21), masuk secara ilegal ke Perancis, berasal dari Tunisia.

Peristiwa itu berselang 13 hari dari pembunuhan guru Sejarah, Samuel Paty (47), di Paris. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa insiden pembunuhan tersebut adalah serangan tipikal teroris Islam. Hal ini memicu kecaman dari berbagai pihak.

Kompas

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan pernyataan atas peristiwa di Perancis, Sabtu (31/10/2020).

Presiden Joko Widodo termasuk yang memprotes. ”Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun. Terakhir, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik,” ucap Presiden (Kompas.id, 31/10/2020).

Baca juga : Presiden Jokowi Kecam Pernyataan Macron