Anies: DKI Sudah Minta Libur Panjang Dipertimbangkan Lagi

Pengalaman di Agustus, ada dua hari libur yang memicu libur panjang, yaitu HUT Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Islam. Setelah itu, angka kasus aktif meningkat tajam di Jakarta pada akhir Agustus-Awal September.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para pengendara sepeda motor di antara kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Puncak di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah pusat melalui satuan tugas penanganan Covid-19 untuk mempertimbangkan lagi penetapan libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, 28-30 Oktober, karena berpotensi melonjakkan jumlah kasus positif Covid-19. Namun, karena pemerintah sudah memutuskan libur panjang tetap sesuai rencana, Pemerintah Provinsi DKI bersiap mengantisipasi efek sampingnya.

”Sebetulnya tiga minggu lalu kami sudah mengajukan dalam rapat pertemuan dengan gugus (satgas penanganan Covid-19), coba dipertimbangkan soal libur panjangnya. Namun, pemerintah pusat sudah memutuskan tetap jalan libur panjang. Ya, sudah, keputusan pemerintah pusat itu sekarang kita jalani, antisipasi side effect (efek samping)-nya,” tutur Anies di Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).

Antisipasinya, lanjut Anies, yaitu memastikan tes terus berjalan dengan baik, melacak kontak erat dari warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan memperkuat kapasitas perawatan terhadap pasien yang membutuhkan. Namun, pencegahan tetap digencarkan, antara lain, dengan memastikan protokol kesehatan berjalan di tempat-tempat umum. Contohnya, petugas Pemprov memantau tempat makan agar jumlah pengunjung yang makan di tempat tidak melebihi 50 persen kapasitas total.

Setelah libur panjang Agustus lalu, angka kasus aktif meningkat tajam di Jakarta pada akhir Agustus-Awal September. Pola ini dikhawatirkan terulang 10-14 hari setelah libur panjang Maulid Nabi.

Anies menambahkan, sejak awal, pihaknya sudah mengimbau warga agar menghabiskan libur panjang dengan tetap di rumah. Jika memang ingin keluar dan bertemu kerabat, Pemprov DKI meminta masyarakat tetap menegakkan protokol kesehatan. Pemerintah berwenang memantau kepatuhan dan menindak pelanggaran di ruang publik, tetapi kemampuan petugas terbatas untuk bisa mengawasi protokol kesehatan di ruang privat seperti rumah tinggal.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana (kanan) dan Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, Senin (26/10/2020), di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, membahas solusi mencegah pelajar terlibat tindak pidana saat demonstrasi.

Imbauan Pemprov DKI agar warga tetap di rumah juga disampaikan lewat iklan di harian Kompas, Senin. Kepala Dinas Kesehatan DKI  Widyastuti mengatakan, untuk pengetesan, DKI sedang meningkatkan kapasitas laboratorium guna pengujian reaksi rantai polimerase (PCR) agar bisa mencapai 10.000 tes per hari. Caranya, antara lain, dengan menambah tiga unit lab bergerak (mobile) pada awal November serta membangun lab biosafety level (BSL)-2 di laboratorium kesehatan daerah dan sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD).

Baca juga : Libur Panjang Akhir Oktober, Waspadai Potensi Penularan dan Cuaca Buruk

Untuk pelacakan, Dinkes DKI akan meningkatkan rasio pelacakan pasien dari 1 banding 6 menjadi 1 banding 15. Dinkes juga bakal menata lagi alur pelacakan, menambah petugas di setiap puskesmas kecamatan, serta menguatkan penyelidikan epidemiologi, analisis perilaku, dan psikososial.

Adapun untuk perawatan, jumlah tempat tidur isolasi di Jakarta saat ini sudah terpakai 59 persen dari total 5.759 tempat tidur. Pada unit perawatan intensif (ICU), 65 persen dari 783 tempat tidur sudah digunakan. Widyastuti mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas RS dan lokasi isolasi terkendali, serta menguatkan peran gugus tugas di RT/RW untuk pembiasaan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Pengalaman di Agustus, ada dua hari libur yang memicu libur panjang, yaitu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI (17 Agustus) dan Tahun Baru Islam (20-23 Agustus). Setelah itu, angka kasus aktif meningkat tajam di Jakarta pada akhir Agustus-Awal September. Pola ini dikhawatirkan terulang sekitar 10-14 hari setelah libur panjang Maulid Nabi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengunjung melihat berbagai jenis ikan koleksi Sea World, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Sebagai gambaran, pada 17 Agustus, ada tambahan 552 kasus positif Covid-19 di DKI. Kasus harian berangsur-angsur naik dan lantas melonjak pada 30 Agustus dengan adanya 1.094 tambahan kasus positif. Tanggal 6 September, ada tambahan 1.176 kasus positif.

Terkait libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, sebagian warga dari Jakarta dan sekitarnya kemungkinan memanfaatkannya untuk pulang ke kampung halaman, terutama ke arah timur (Jawa Barat, Tengah, dan Timur). Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru memperkirakan puncak volume arus mudik meninggalkan Jakarta diperkirakan terjadi pada Rabu (28/10/2020) atau hari pertama cuti bersama. Adapun puncak arus balik kemungkinan Minggu (1/11/2020).

Ia mengimbau agar para pengendara kendaraan bermotor menghindari berkendara pada waktu-waktu tersebut. ”Jika harus mampir ke rest area untuk istirahat, kami imbau untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak, memilih untuk take away makanan dibandingkan dengan makan di tempat, membawa peralatan ibadah pribadi, dan tidak perlu berlama-lama di rest area,” ucapnya.

Di area istirahat, Jasa Marga mengatur agar jumlah kendaraan yang bisa parkir maksimal hanya 50 persen dari kapasitas total tempat parkir sehingga risiko penularan Covid-19 bisa diminimalkan. Kepolisian terlibat untuk menjalankan rekayasa lalu lintas buka-tutup area istirahat saat antrean kendaraan timbul.

Baca juga: Libur Panjang Akhir Pekan Ini, Volume Kendaraan Keluar Jakarta Diprediksi Naik 21,77 Persen