Kapasitas 54 Laboratorium DKI Jakarta Tidak Bisa Diseragamkan

Sejauh ini belum ada solusi terhadap problem terkait kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengecekan hasil tes reaksi berantai polimerase atau PCR secara cepat.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga menjalani tes usap PCR di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (17/10/2020). Laboratorium tersebut memasang tarif tes sesuai batas harga ketentuan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 900.000. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan Covid-19 di Ibu Kota. Salah satu ketentuan yang akan diatur dalam raperda tersebut adalah denda bagi masyarakat DKI yang menolak jika diminta melakukan tes. Denda bagi yang menolak tes usap dan tes cepat mencapai Rp 5 juta.

JAKARTA, KOMPAS — Problem kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengecekan hasil tes reaksi berantai polimerase atau PCR secara cepat, belum menemukan jalan keluar. Ada persoalan kemampuan laboratorium dalam pemeriksaan sampel berbeda-beda, serta penumpukan pengiriman sampel ke laboratorium.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan, terdapat 54 laboratorium milik negeri dan swasta yang menjadi mitra Pemprov DKI untuk menganalisis sampel tes PCR. Pada awal pandemi, pihak laboratorium menyatakan bisa mengecek 1.000 sampel PCR setiap hari. Akan tetapi, pada kenyataannya rata-rata sampel yang dicek adalah 500 per hari.

Selain itu, Widyastuti menuturkan bahwa masih ada fasilitas kesehatan (faskes) pelaku tes PCR yang tidak langsung mengirim sampel ke laboratorium rujukan, tetapi menunggu beberapa hari hingga terkumpul banyak sampel dan baru dikirim. Hal ini mengakibatkan jangka waktu terduga Covid-19 lama mendapat hasil tes PCR dan berdampak pada kecepatan penelusuran kontak.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI masih mengevaluasi 54 laboratorium mitra tersebut, guna melihat jika ada laboratorium yang bisa ditambah kapasitasnya. Ada pula upaya untuk membangun laboratorium baru, meski itu harus menunggu karena adanya pandemi Covid-19 membuat kontraktor atau penyedia peralatan laboratorium kebanjiran pesanan dari sejumlah daerah.

Baca juga: Ragam jenis Alat dan Reagen yang Berbeda-beda Memperlambat Hasil Tes PCR

Terkait problem itu,  Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) Anis Kurniawati, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (20/10/2020), menyatakan, target 1.000 sampel per hari sejatinya tidak bisa diterapkan untuk setiap laboratorium karena ukuran tempat, jumlah alat, dan sumber daya manusianya pasti berbeda-beda.

PAMKI sebagai mitra Pemprov Jakarta bertugas memastikan bahwa dengan ukuran dan jumlah alat maupun SDM itu pun laboratorium memang layak untuk melakukan analisis sampel PCR. ”Tidak adil menerapkan kuota seragam bagi labortaorium,” tutur Anis, yang juga Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).

Bahkan, apabila laboratorium memiliki kapasitas yang besar, belum tentu jumlah sampel harian yang datang turut mencukupi. Ia mencontohkan laboratorium FK UI yang mampu menganalisis 1.000 sampel PCR setiap hari. Pada kenyataannya, jumlah sampel yang datang berkisar 400-800 sampel per hari.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga menjalani tes usap PCR di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (17/10/2020).

”Sampel berasal dari faskes yang memang ditentukan oleh Dinkes Jakarta agar merujuk ke laboratorium FK UI. Kami di laboratorium sama sekali tidak punya kuasa meminta faskes wajib mengirim sampel segar setiap hari karena setiap faskes memiliki tata kelola masing-masing,” papar Anis.

Terkait rencana Pemprov DKI melebarkan kerja sama ke laboratorium di luar Ibu Kota, PAMKI siap untuk melakukan uji kelayakan. Perihal sistem rujukan faskes dan laboratorium sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah.

Gagasan ini sebelumnya dikemukakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak agar Pemprov Jakarta bisa membangun jejaring laboratorium dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Tidak hanya laboratorium di bawah lembaga negeri, tetapi juga rumah sakit dan klinik swasta serta perguruan tinggi. Anggaran operasional masih bisa disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengelolaan berbasis prioritas masa pandemi Covid-19.

Pada kesempatan yang berlainan, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan, pihaknya telah membantu menambah alat dan reagen untuk tes PCR di laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan milik Kementerian Kesehatan.

”Adanya bantuan dari BNPB ini memungkinkan laboratorium melaksanakan 1.200 tes PCR per hari. Bahkan, ada permintaan agar jumlah tes harian bisa dinaikkan menjadi 2.500,” ujar Dody.

Laboratorium tersebut mampu menganalisis hasil tes PCR dalam satu hari. Namun, menurut Dody, dengan banyaknya sampel yang masuk, analisisnya membutuhkan beberapa hari.

Baca juga: Perda Tinggal Diundangkan, Satpol PP DKI Jakarta Siapkan petunjuk Teknis Sosialisasi