Awasi Mobilitas Warga, Gencarkan Tes

Pelonggaran PSBB dan adanya unjuk rasa berkali-kali menjadi alarm kewaspadaan akan ada peningkatan kasus dalam dua pekan ke depan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Ilustrasi. Suasana di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Jakarta Kota pada Senin (14/9/2020) pagi.

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki pembatasan sosial berskala besar transisi serta masih berlangsungnya unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja membuat dua pekan ke depan sebagai masa yang krusial. Apabila pergerakan manusia bisa dikendalikan serta protokol kesehatan berupa memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun bisa ditegakkan secara keseluruhan, risiko lonjakan kasus positif Covid-19 bisa dihindari.

Potensi meningkatnya pergerakan warga, antara lain, terdeteksi dari perubahan jam operasionalisasi angkutan umum, salah satunya kereta komuter rel listrik di Jabodetabek.

VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Erni Sylvianne Purba melalui keterangan resmi, Rabu (14/10/2020), mengatakan, mulai Kamis ini, seiring pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI, KRL akan beroperasi mulai pukul 04.00 hingga pukul 22.00. Sebelumnya, di masa PSBB ketat, KRL beroperasi pukul 05.00-19.00.

PT KCI mengoperasikan sebanyak 985 perjalanan KRL dengan 91 rangkaian kereta yang beroperasi setiap hari. Sementara pengaturan kapasitas penumpang di dalam setiap kereta tetap diberlakukan, 74 orang per kereta atau sekitar 40 persen dari kapasitas pengguna di waktu sebelum pandemi. Dengan pembatasan jumlah penumpang, diharapkan aliran pergerakan warga lancar tetapi terkendali dan tetap bisa memberlakukan aturan seperti menjaga jarak dan ketat memakai masker.

Baca juga : Tanpa Isolasi Ketat, Risiko Kluster Keluarga Pasca-unjuk Rasa di Depan Mata

Di tingkat lokal, seperti area kecamatan, upaya mengendalikan warga agar patuh protokol dilakukan dengan melakukan patroli keliling rukun tetangga (RT) setiap hari. Aparat pemerintah mengingatkan warga agar hanya keluar rumah apabila ada kebutuhan mendesak.

Kompas/Wawan H Prabowo

Orator berbicara kepada massa aksi unjuk rasa yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang oleh DPR di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Camat Gambir Fauzi saat dihubungi di Jakarta pada Rabu mengatakan warga di wilayahnya banyak yang keluar rumah untuk menyaksikan unjuk rasa. Ia bersama satuan polisi pamong praja berpatroli meminta warga agar kembali ke rumah masing-masing demi menghindari risiko terpapar virus korona baru.

Akan tetapi, ia memahami unjuk rasa adalah hak demokrasi warga sehingga jika memutuskan tetap di jalan, warga jangan sekali pun melepas masker. Warga diminta tetap berjarak satu sama lain.

”Pastinya kami meminta para pengurus RT dan RW untuk benar-benar memperhatikan perkembangan warga satu-dua minggu ini. Kalau ada yang demam atau batuk pilek, segera dilaporkan ke puskesmas,” kata Fauzi.

Akses ke enam kelurahan di Gambir juga dibatasi sehingga keluar dan masuknya orang terpantau.

Di Kecamatan Ciracas, suasana relatif terkendali karena warga ataupun para pekerja pabrik di wilayah tersebut tidak keluar untuk mengikuti unjuk rasa. Hal tersebut dikemukakan Camat Ciracas Mamad. Pihaknya bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan sejumlah organisasi masyarakat lokal.

”Kami berkoordinasi dengan pabrik-pabrik, apabila pekerja ingin menyalurkan aspirasi, pasti ada cara selain turun ke jalan yang membahayakan kesehatan karena risiko tertular Covid-19 besar sekali,” ujarnya.

Semua pabrik dan kantor diminta mengetatkan protokol kesehatan dan segera melapor jika ada satu orang saja yang menunjukkan gejala sakit.

Secara terpisah, Camat Pademangan Mumu Muhtahid mengatakan kian menggalakkan ”Mang Jaja”, yaitu terminologi lokal untuk tiga protokol kesehatan kepada warga. Seluruh anggota satpol PP, polsek, dan TNI di tempat itu diturunkan untuk berkeliling wilayah setiap hari melakukan sosialisasi. ”Dua pekan terakhir juga dilakukan tes cepat massal di beberapa RW yang dianggap berisiko tinggi,” katanya.

Data terkini kasus positif Covid-19 di Jakarta secara keseluruhan adalah 90.266 kasus. Sebanyak 13.381 orang masih dirawat atau diisolasi. Angka kematian sebanyak 1.961 orang dan jumlah yang sembuh 74.924 orang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pelayanan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengutarakan kendala masih ada di antrean sampel hasil tes reaksi berantai polimerase (PCR). Ada 149 kasus positif yang sebetulnya dites pada 13 Oktober, tetapi baru dilaporkan pada 14 Oktober. Hal ini menghambat efektivitas penindakan serta penelusuran kontak.

Baca juga : Penularan Sulit Dibendung

Untuk membantu meningkatkan kecepatan penelusuran kontak kasus positif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta semua tempat usaha dan tempat kerja menerapkan pendataan pengunjung dan pekerja. Dinas terkait kini menyosialisasikan aturan yang ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 itu.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas pengawasan pembatasan sosial berskala besar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI menginspeksi perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah kemarin menjelaskan, sebetulnya saat Pemprov DKI mulai menerapkan PSBB transisi, Juni silam, aturan pendataan pengunjung di tempat usaha sudah diterapkan, di antaranya di tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Namun, di perkantoran, perhotelan, hingga tempat usaha mandiri belum banyak pengelola yang melakukan pendataan ini.

”Jadi, metode itu bukan kami terapkan pada saat kita menerapkan PSBB transisi saat sekarang saja di mana kami meminta perusahaan mendata pekerja dan pengunjungnya lewat aplikasi. Apakah lewat QR atau aplikasi lain (cara manual dengan menulis di buku tamu) boleh saja. Ini supaya bisa mencegah Covid-19. Apakah itu pekerjanya atau pengunjungnya terkonfirmasi. Dengan demikian, peningkatan jumlah penyebaran bisa kita tekan,” kata Andri.

Baca juga : Kecamatan di Jakarta Waspadai Lonjakan Kasus Dua Pekan ke Depan

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, pendataan di perkantoran dan manufaktur tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah pendataan di sektor kuliner. Untuk pengunjung di tempat usaha kuliner, dengan waktu yang terbatas di tempat makan atau restoran, mereka mempertanyakan pendataan itu. Apalagi, nomor telepon genggam itu sifatnya pribadi.

Seharusnya, lanjut Diana, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan aplikasi pendataan yang terstandar sehingga bisa digunakan oleh semua pihak yang mesti melakukan pendataan. Data itu juga harus tersimpan oleh Pemprov DKI sehingga semua akan terproteksi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengunjung menyantap makanan di sentra kuliner di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2020).

Di Kota Bogor, Jawa Barat, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pekan ini Satuan Tugas Nasional Covid-19 berencana menguji kelayakan hotel yang dijadikan tempat isolasi orang tanpa gejala.

”Satgas nasional menurut rencana minggu ini mulai proses. Semoga Minggu segera diselesaikan dan bisa digunakan secepatnya. Ada 300 kamar yang disiapkan,” kata Dedie yang belum mau menyebut nama hotel tersebut.

Menurut Dedie, meski sudah memiliki gedung BNN Lido, pihaknya masih perlu menambah tempat isolasi karena melonjaknya jumlah pasien orang tanpa gejala di kota itu.

Sebelumnya, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, sudah mengingatkan agar di masa pelonggaran ini pemerintah daerah dan pusat terus mengawasi serta membatasi mobilitas warga, memasifkan tes PCR, dan menggencarkan penelusuran kontak.