Kota Depok Siapkan Ruang Isolasi, Bodebek Diusulkan Terima Vaksin Pertama di Jabar
Pemkot Depok diharapkan segera menyiapkan ruang isolasi bagi pasien Covid-19 bergejala ringan atau OTG agar kluster keluarga tidak semakin menyebar.
DEPOK, KOMPAS — Lama berstatus zona merah, Kota Depok kembali ke zona oranye atau tingkat risiko penularan sedang. Meski demikian, Pemerintah Kota Depok masih punya banyak pekerjaan rumah menangani pandemi Covid-19, terutama penanganan kluster keluarga.
Persoalan lain, Wisma Makara Universitas Indonesia batal menjadi tempat isolasi pasien orang tanpa gejala (OTG). Padahal, angka OTG di Depok perlu penanganan segera demi memutus rantai penularan.
”Kabar baik, hari ini Kota Depok sudah tidak lagi berada di zona merah. Saat ini statusnya zona oranye. Ke depan, penanganan pandemi harus ditingkatkan lagi, jangan terpeleset lagi ke zona merah. Peran pemangku kepentingan bersama warga Depok bahu-membahu melawan penyebaran Covid-19. Bersama kampanye dan displin protokol kesehatan,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berkantor di Kota Depok untuk ketiga kalinya, Selasa (13/10/2020).
Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Tumpuan Asa Warga Atasi Pandemi di Depok
Meski sudah berstatus zona oranye, Kamil menyarankan tempat usaha atau unit kegiatan ekonomi tetap dalam pemantauan dan pengawasan ketat, terutama kedisiplinan protokol kesehatan. Tempat usaha yang berpotensi mengumpulkan massa, seperti bioskop, diminta tidak beroperasi dulu hingga status zona kuning.
Kamil menegaskan, status zona oranye bukan berarti pekerjaan rumah selesai atau lebih ringan. Tantangan selanjutnya yang harus segera dituntaskan adalah penyediaan ruang isolasi fasilitas non-kesehatan, seperti hotel, wisma, atau gedung lain untuk menampung pasien tanpa gejala.
Hingga saat ini, ruang isolasi khusus pasien OTG juga tidak kunjung beroperasi. Padahal, sangat dibutuhkan. Kluster keluarga di Kota Depok juga cukup tinggi dan perlu segera ditangani, salah satunya dengan penyediaan ruang isolasi.
”Tingkat OTG cukup tinggi, mencapai 80 persen. Untuk menekan penyebaran di keluarga, yang positif harus segera dibawa ke rumah sakit agar tidak semakin menyebar ke lingkungan lain. Sementara Pemkot Depok harus segera menyediakannya,” kata Kamil.
Kamil tetap meminta Pemkot Depok terus meningkatkan tes usap masif, dalam seminggu mencapai 2.400 tes. Selain itu, 24 kontak erat per kasus konfirmasi positif atau 90 persen dari kontak erat harus ditemukan dalam dua hari.
Kamil meminta penelusuran dan pelacakan kontak erat harus menjadi perhatian karena tren kluster keluarga yang terus meningkat. Penguatan lainnya yaitu penambahan tenaga tim surveilans hingga tingkat kelurahan dalam rangka percepatan upaya pelacakan Covid-19 di masyarakat.
”Pak Luhut (Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) lebih memastikan salah satu kekurangan di Jabodetabek itu melacak orang yang terduga Covid-19. Rasio pelacakan di Jawa Barat baru di angka 6, Jakarta 8. Padahal, idealnya 30. Kecepatan lacak ini yang masih kurang. Ini kita tingkatkan,” tutur Kamil.
Sebelumnya, Kamil mengatakan, salah satu fasilitas non-kesehatan, seperti Wisma Makara Universitas Indonesia, seharusnya sudah bisa digunakan untuk pasien OTG agar menekan okupansi di rumah sakit rujukan dan penularan Covid-19 di lingkup keluarga. Namun, Kamil yang dijadwalkan mengunjungi Wisma Makara batal datang melihat fasilitas non-kesehatan untuk pasien OTG tersebut. Rombongan mobil Gubernur Jawa Barat tersebut justru berbalik arah menuju Jalan Tol Cijago.
Pejabat Sementara Wali Kota Depok Dedi Supandi mengatakan, pihak Wisma Makara Universitas Indonesia mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri karena dalam kurun waktu sepekan terakhir belum ada kesimpulan dan titik temu terkait teknis penggunaan Wisma Makara sebagai tempat ruang isolasi OTG.
”Belum ada kesimpulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga terjadi last business, dari aspek bisnis. Sementara kontrak tidak kunjung tiba. Wisma Maskara sebenarnya layak, tetapi mereka mundur untuk menangani Covid-19,” kata Dedi.
Gagalnya Wisma Makara Universitas Indonesia sebagai ruang isolasi pasien Covid-19, kata Dedi, menjadi evaluasi agar ke depan saat hendak digunakan sebagai ruang isolasi tidak batal di tengah jalan.
”Ini bagian yang dievaluasi juga dengan Pak Gubernur Kamil dan Pak Menko Luhut yang kesimpulannya, kapasitas untuk penanganan baik itu di hotel maupun wisma diserahkan dari keputusan rapat video conference kepada Gubernur masing-masing, lalu dikomunikasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK),” kata Dedi.
Dedi melanjutkan, Kamil memerintahkan Sekda dan BPKP mengambil langkah untuk membuat standar harga di hotel atau wisma versi BPKP sesuai dengan administrasif keuangan. Pihaknya sudah menyiapkan gedung untuk ruang isolasi pasien Covid-19. Namun, Dedi belum mau menyebutkan nama gedung itu.
Terkait vaksin, Kamil menuturkan, vaksin yang didatangkan dari luar negeri, menurut rencana, tiba pada November. Sementara vaksin yang diproduksi di dalam negeri baru bisa digunakan pada Januari 2021. Untuk vaksin yang didatangkan dari luar negeri, ia sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan vaksin tahap pertama kepada warga Kota Depok.
”Saya usulkan warga Kota Depok yang mendapat vaksin pertama. Hanya tidak bisa 100 persen warga, harus bertahap dulu dari kelompok yang paling riskan seperti nakes, TNI-Polri, wartawan, kemudian masuk ke kelompok kedua. Mohon doanya, ini rasa sayang kita kepada warga Depok karena Bodebek menyumbang kasus positif harian paling banyak di Jawa Barat. Itu realitanya. Jadi, nanti Bodebek didahulukan,” tutur Kamil
Kota Bogor zona oranye
Di Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, setelah sepekan berstatus zona merah, kini Bogor kembali ke zona oranye. Perubahan status tersebut berdasarkan perbaikan di recovery rate atau kasus kesembuhan naik 30 persen daripada minggu lalu. Selanjutnya, tingkat keterisian kamar rumah sakit rujukan di Kota Bogor minggu lalu mencapai lebih dari 60 persen, tetapi per Selasa turun di angka 51 persen.
”Kota Bogor kembali berstatus zona oranye. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan penyesuaian. Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) sepakat menyesuaikan kembali jam operasional unit usaha seperti mal, rumah makan, restoran, dan unit usaha lain menjadi pukul 21.00. Sementara unit usaha seperti bioskop belum diizinkan,” kata Bima.
Bima melanjutkan, meski diizinkan beroperasi hingga pukul 21.00, kepatuhan dan kedisplinan protokol kesehatan wajib dijalankan. Selain memantau dan mengawasi langsung, Bima juga meminta warga yang melihat ada pelanggaran protokol kesehatan untuk melaporkan ke Satuan Tugas Covid-19, TNI-Polri, satpol PP, atau melalui kanal-kanal dan layanan online yang sudah disediakan Pemkot Bogor.
Kebijakan pelonggaran, lanjut Bima, diambil berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 Kota Bogor, penyebaran Covid-19 minim terjadi di unit ekonomi, seperti rumah makan dan restoran.
Baca juga: Raperda Pengendalian Covid-19 Kota Bekasi: 6 Bulan Kurungan bagi Pelanggar Protokol
”Trennya terbesar di kluster keluarga. Jika didalami, kluster keluarga terpapar dari tempat kerja dan luar kota. Sedangkan penularan lebih minim terjadi di rumah makan dan restoran. Jadi, fokusnya pada penanganan di kluster keluarga dan perkantoran,” ujar Bima.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Bogor untuk menekan penularan di lingkup keluarga yaitu melacak minimal 20 kontak erat per kasus. Kasus positif yang ditemukan akan dipetakan berdasarkan tingkat risiko kesehatan. Bagi warga dengan gejala ringan atau OTG, akan diisolasi di BNN Lido. Saat ini, Pemkot Bogor juga sudah menyiapkan 300 kamar untuk merawat pasien Covid-19. Rumah sakit hanya merawat pasien dengan gejala sedang dan berat.
Bima melanjutkan, selain fokus pada penanganan di kluster keluarga dan perkantoran, pemerintah setempat juga sedang mematangkan program vaksinsi yang, menurut rencana, akan berlangsung pada November mendatang.
Baca juga: Diplomasi Vaksin
”Lokasinya di Puskesmas Tanah Sareal. Kita terus matangkan. Menurut rencana, pada tahap pertama sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Bogor menerima vaksin. Prioritas untuk tenaga medis dan petugas pelayanan publik,” kata Bima.
Menurut Bima, dalam waktu dekat, ia akan memberikan data penerima vaksin kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diajukan ke Presiden Jokowi.