Risiko Covid-19 Masih Tinggi di Masa Transisi

Di antara opsi sulit antara pengetatan atau pelonggaran aktivitas di DKI, pemerintah wajib mengawasi lebih ketat dunia usaha dan mobilitas warga. Atau, kembali ke PSBB total.

Kompas/Wawan H Prabowo

Pengunjung dan pedagang pasar beraktivitas tanpa memakai masker di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kembali ke masa transisi mulai 12-25 Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS - Untuk kedua kalinya, masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Lagi-lagi data statistik yang menggambarkan pelambatan kenaikan kasus penularan Covid-19 setelah PSBB ketat dijadikan acuan, sebagaimana  kebijakan sebelumnya pada awal Juni lalu.

Penambahan kasus positif korona dan kasus aktif (pasien dirawat di rumah sakit dan  isolasi mandiri) harian terpantau mendatar atau stabil sejak PSBB ketat 13 September 2020. Tujuh hari terakhir muncul tanda awal penurunan kasus positif harian, meskipun masih tinggi.

Atas dasar perkembangan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan Ibu Kota kembali menerapkan  PSBB transisi, saat sejumlah pembatasan dilonggarkan,  di antaranya mengijinkan sektor usaha berproduksi dengan kapasitas pekerja 50 persen, tidak lagi 25 persen. Lalu, bisnis kuliner juga diijinkan makan di tempat dengan protokol kesehatan ketat.

"Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi, sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan tidak harus melakukan emergency brake kembali," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Minggu (11/10/2020).

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 26 Agustus 2020, saat mengumumkan rencana pembukaan kembali bioskop di Jakarta.

Data lain yang dijadikan pertimbangan kembali ke PSBB transisi adalah  data yang disusun Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, bahwa  awal September (pembatasan ketat diputuskan),  angka reproduksi penularan (Rt) Jakarta 1,14. Saat ini turun jadi 1,07. Angka 1 mengacu pada risiko 1 orang menulari 1 orang lainnya.

Akhir Mei lalu, ketika Pemprov DKI Jakarta secara berani mengambil kebijakan PSBB transisi untuk pertama kalinya, angka Rt-nya 0,99.

Seiring pelonggaran pengawasan yang ditandai pembubaran posko-posko pemeriksaan  dan pembiaran kerumunan, sejak Juni hingga medio September 2020, kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19, kembali melonjak di Ibu Kota dan daerah sekitar. Kluster penularan bermunculan di perkantoran dan permukiman. Kamar perawatan hampir penuh.

Lebih ketat

KOMPAS/RIZA FATHONI

Polisi menghentikan mobil saat Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020). Polda Metro Jaya dalam operasi gabungan tersebut hingga Selasa (15/9), mencatat telah memberikan sanksi terhadap 9.734 pelanggar PSBB Jakarta dengan nilai denda sebesar Rp88,6 juta.

Data statistik sepatutnya dijadikan pertimbangan kebijakan. Namun, pengalaman juga jadi pelajaran penting. Atas dasar itu, DKI Jakarta sepatutnya melanjutkan PSBB total yang ketat. Bukan justru balik ke PSBB transisi.

“Memang ada tren melandai, tapi risiko masih tinggi. Data Pemprov DKI belum meyakinkan. Seharusnya sabar dulu mengeluarkan aturan PSBB, jangan kembali ke PSBB transisi. Kebijakan pengetatan masih dibutuhkan,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.

Periode 26 September sampai 9 Oktober 2020, masih ada tren peningkatan kasus positif Covid-19 sebesar 22 persen dan kasus aktif naik 4 persen. Namun, tren penularan itu melandai dibanding periode 29 Agustus sampai 11 September dan 12-25 September.

Pergerakan penduduk saat  PSBB total sebulan terakhir turun signifikan di tempat rekreasi, taman, dan permukiman. Di pasar, kantor dan pabrik, serta transportasi publik sempat menurun, tetapi naik lagi seminggu terakhir. Selain itu, ada penurunan proporsi temuan kasus pada kluster perkantoran seminggu terakhir.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Ruang rapat yang diubah menjadi ruang pemeriksaan klinik di gedung Grha Wisma Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur yang akan digunakan sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19, Kamis (1/10/2020). Gedung ini telah menyiapkan 42 kamar yang dapat menampung 102 orang pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri.

Walakin, ada peningkatan temuan kasus pada kluster keluarga/pemukiman. Karena itu, kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan rumah dan penguatan RT/RW harus dipastikan. Ini yang tak mudah.

Keputusan PSBB transisi justru kian menyulitkan Pemprov DKI Jakarta menekan angka kasus positif, terutama dalam pengawasan ketat protokol kesehatan di perkantoran, tempat usaha, lingkungan sosial, dan keluarga. Soal pengawasan jadi sorotan karena tak maksimal.

“Sekali lagi yang saya soroti adalah implementasi aturan yang harus terlaksana jika PSBB transisi berjalan. Memang ada kebijakan 50 persen pengunjung, tapi apakah ada yang menjamin taat? Bagaimana pengawasannya?” kata Trubus.

Itu pula yang disoroti epidemiolog Universitas Indonesia  Pandu Riono. Saat PSBB transisi fase I, ketentuannya sama, kapasitas 50 persen pekerja. Namun, banyak pelanggaran dan muncul kluster-kluster. "Sekarang, kapasitas maksimal di kantor yang 50 persen itu harus dipatuhi betul," kata dia.

Kondisi kian berisiko pasca unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang melibatkan massa besar tanpa protokol kesehatan. Pemprov DKI atau pemerintah, kata Trubus,  seharusnya menelusuri dan melakukan tes usap massal setelah demontrasi. "Setelah itu baru memikirkan kebijakan PSBB transisi,” lanjut dia.

Tes dan pelacakan

Pelonggaran PSBB dalam situasi tidak ideal seperti saat ini, kata Pandu, wajib dibarengi peningkatan surveilans, berupa tes, pelacakan, dan isolasi. Masyarakat dan pelaku usaha diminta berkontribusi mematuhi protokol kesehatan.

Di Seoul, Korea Selatan, misalnya, seiring rencana pelonggaran aktivitas sosial,  mengutip dari kantor berita Yonhap, pemerintah  mengimbau warga di Seoul dan sekitarnya menghindari kumpulan dan kegiatan massa. Festival, konser, dan pamera wajib mematuhi pembatasan jumlah tamu: satu orang per empat meter persegi.

"Pelonggaran akan meningkatkan risiko penularan. Jadi, harus cepat diidentifikasi agar tak terjadi penularan lagi. Masyarakat juga harus benar-benar patuh pada 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Kalau tidak, suatu ketika bisa terjadi pengetatan lagi," katanya.

Pengetatan ini juga disorot Anies agar tidak terulang. Pada PSBB transisi kali  ini,  pendataan pengunjung dan karyawan pada sektor yang dibuka diminta dipatuhi untuk memudahkan analisis epidemiologi, khususnya pelacakan kontak erat kasus positif. Informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan.

Pemprov DKI, lanjut Anies lagi, akan melacak kasus secara masif. Di sisi lain, tes, isolasi, dan kapasitas penanganan RS ditingkatkan.

Terkait PSBB transisi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi DKI Jakarta  Sarman Simanjorang, menyambut optimistis. "Setidaknya ekonomi Jakarta mulai bergairah sekalipun masih dalam batasan 50 persen, karena usaha jasa seperti hotel, restoran, kafe, rumah makan, dan lainnya dapat beroperasi kembali. Rasa optimisme ini tentu dengan harapan jangan kembali ke PSBB yang diperketat,” kata dia.

Kompas/Yuniadhi Agung

Pelayan berinteraksi dengan pengunjung sebuah kafe di Lippo Mall Kemang Jakarta, Minggu (13/9/2020), atau sehari sebelum pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar pada 14 September 2020.

Ia pun berharap pemerintah tidak lengah mengawasi, sosialisasi, dan menindak tegas, termasuk sidak berkala. Bagi pengusaha, PSBB transisi ini pertaruhan agar angka penyebaran Covid 19 tak semakin naik.

Menurut Sarman, neraca keuangan  pengusaha kian mengkawatirkan. Kewajiban bulanan tak lagi seimbang dengan pemasukan. Jika PSBB diperketat terlalu panjang, tak menutup kemungkinan banyak pengusaha gulung tikar dan pengangguran bertambah.

“Pelaku usaha berharap momentum Natal dan Tahun Baru meningkatkan daya beli atau konsumsi rumah tangga, sehingga menopang pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2020 ke arah positif,” lanjut Sarman.