Antisipasi Demo Rusuh, TNI-Polri Berpatroli di Ibu Kota
Seluruh anggota TNI dan Polri diinstruksikan agar berlaku proporsional, profesional, dan mengedepankan langkah persuasif, humanis, tetapi tegas ketika menangani perusuh dalam demo.
Oleh
Johanes Galuh Bimantara
·3 menit baca
HUMAS POLDA METRO JAYA
Personel TNI-Polri mengikuti apel kesiapan mengantisipasi demonstrasi di Ibu Kota, Senin (12/10/2020), di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kelompok massa berencana menggelar demonstrasi kembali di DKI Jakarta pada pekan ini guna terus menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU. Terkait dengan hal itu, personel TNI dan Polri berpatroli keliling Ibu Kota guna meredam terulangnya risiko kerusuhan seperti pada Kamis (8/10/2020).
Patroli diawali dengan apel yang dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana serta Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurachman di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Sebanyak 2.000 personel gabungan turut serta dalam apel tersebut.
”Ini dalam rangka memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan tanggal 8 Oktober kemarin, pelaksanaan aksi beberapa komponen masyarakat mengarah kepada anarkisme, perusakan dan pembakaran beberapa fasilitas dan perkantoran di DKI ini,” ucap Nana dalam keterangan resmi pada hari Senin.
HUMAS POLDA METRO JAYA
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana serta Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurachman menghadiri apel kesiapan menghadapi demonstrasi, Senin (12/10/2020), di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Nana menjelaskan, pasukan bakal berpatroli keliling DKI, kemudian terdapat personel yang akan berhenti di kawasan Kompleks Parlemen, Senayan, serta bakal ada yang berhenti di Monas. Jumlah personel yang bertugas akan disesuaikan dengan informasi intelijen terkait tingkat risiko.
Pada Minggu (11/10/2020) malam, TNI-Polri juga menggelar simulasi tactical floor game sebagai bagian dari geladi bersih menghadapi ancaman keamanan dan ketertiban. Petugas juga mengevaluasi pengamanan terhadap demo pada pekan lalu untuk memperbaiki pola dalam mengawal aksi unjuk rasa selanjutnya.
Dudung menambahkan, ia sudah menginstruksikan semua anggota TNI dan Polri agar berlaku proporsional, profesional, dan mengedepankan langkah persuasif, humanis, tetapi tegas ketika menangani perusuh dalam demo. Yang lebih penting setelah itu, petugas diminta mencari tokoh-tokoh penggerak perusuh di lapangan.
”Para perusuh itu sebetulnya hanya orang-orang yang dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi karena kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Dudung. Ia yakin kelompok yang benar-benar terdiri dari buruh dan mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi tanpa kericuhan.
HUMAS POLDA METRO JAYA
Personel TNI-Polri mengikuti apel kesiapan mengantisipasi demonstrasi di Ibu Kota, Senin (12/10/2020), di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Dudung juga mengingatkan anggota TNI dan Polri agar tidak membawa kepentingan apa pun selain menjalankan tugas dengan baik dan bersinergi. Hal ini guna mengantisipasi adanya pihak-pihak yang ingin membenturkan TNI dan Polri.
Salah satu kelompok buruh yang mengonfirmasi berdemonstrasi pada pekan ini ialah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Mereka pada Senin ini juga sedang berupaya untuk bisa mencapai Taman Pandang di kawasan Monas, yang berseberangan dengan Istana Merdeka. ”Kami dihadang dengan kawat duri di depan gedung Sapta Pesona (kantor Kementerian Pariwisata di Jalan Medan Merdeka Barat),” ucap Ketua Komisi Kesetaraan Nasional KSBSI Emma Liliefna di tengah aksi.
Emma menyebutkan, secara keseluruhan, pihaknya mengundang 1.000-an orang KSBSI se-Jabodetabek untuk terlibat aksi. Unjuk rasa akan dihelat hingga Jumat (16/10/2020).
Kompas/Raditya Helabumi
Para buruh dari KSBSI menggelar aksi menentang pengesahan RUU Cipta Kerja di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Dalam siaran persnya, Elly Rosita Silaban, Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, menuturkan, RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak pekerja jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak yang terdegradasi, antara lain, perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja kontrak bisa diberlakukan tanpa batas waktu sehingga menekan kesempatan menjadi karyawan tetap, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, serta besaran pesangon diturunkan.
KSBSI pada 10-23 Juli sudah mengusulkan agar pengaturan terkait empat hal itu dikembalikan sesuai UU No 13/2003, tetapi ternyata tidak diindahkan. ”KSBSI bersikap tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dan mendesak Presiden menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti UU) pembatalan UU Cipta Kerja,” ujar Elly.
HUMAS POLDA METRO JAYA
Tim negosiator yang terdiri dari personel Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan polisi wanita (polwan) membagi-bagikan minuman kepada para pengunjuk rasa dari kelompok buruh, Senin (12/10/2020), di depan gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menyebutkan, dalam pantauan terkini, terdapat 300 orang dari elemen buruh yang berkumpul di depan gedung Sapta Pesona. Tim negosiator yang terdiri dari personel Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan polisi wanita (polwan) itu membagi-bagikan minuman kepada para pengunjuk rasa di sana.
