Gerak Cepat Paten Luhut dan Birokrasi Era Pandemi
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan Covid-19 di delapan provinsi. Gerak cepatnya diharapkan bisa memotong birokrasi dan ego sektoral.
Ready, set, go.... Aba-aba yang biasa digunakan untuk lomba lari itu menjadi bagian dari judul artikel yang ditulis Aaron De Smet, Daniel Pacthod, Charlotte Relyea, dan Bob Sternfels dari McKinsey and Company.
Artikel tersebut rupanya sama sekali tidak mengulas soal lomba lari, tetapi mengulas pentingnya kecepatan organisasi di era Covid-19. Ditegaskan, kebutuhan akan kecepatan tidak pernah sebesar saat ini. Menyelesaikan sesuatu dengan sangat cepat dan baik menjadi kunci bagi semua organisasi.
Kebutuhan akan kecepatan tidak pernah sebesar saat ini.
Spontan, gambaran itu pula yang muncul di benak ketika berkesempatan menyaksikan rapat virtual koordinasi penanganan Covid-19 di delapan provinsi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dari lantai III, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 22 dan 30 September 2020.
Sepekan sebelumnya, tepatnya 15 September, Presiden Joko Widodo memberi tugas kepada Luhut untuk menurunkan kasus baru Covid-19, angka kematian, serta meningkatkan kesembuhan di delapan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara.
Gerak cepat paten Luhut
Pada rapat 22 September, begitu zoom meeting dimulai, Jenderal TNI (Hor) itu membangun Esprit de corps, perasaan sebagai suatu kesatuan tim. Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, para gubernur, kepala kepolisian daerah, panglima komando daerah militer, bupati, wali kota, juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan P Roeslani, serta Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani.
”Ini menyangkut kepentingan semua rakyat. Jadi, berahi-berahi politik, berahi-berahi kekuasaan, singkirkan dulu sampai selesai Covid ini! Kita ini bicara kepentingan nasional. Saya ulangi, kepentingan nasional! Jadi jangan ada yang main-main!” tegas pria kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947, itu.
Birahi-birahi kekuasaan, singkirkan dulu.
Luhut yang sejak 1971 sudah menjadi Komandan Peleton Grup 1 Para Komando Kopassandha itu menyampaikan tiga strategi besar yang akan dilakukan, mulai dari persoalan di hulu hingga hilir, seperti laiknya operasi ”tempur”.
Pertama, menjaga perilaku masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta tidak membuat kerumunan.
Kedua, memastikan karantina pasien berjalan lancar dengan memperbanyak ruang isolasi di hotel untuk mengurangi beban kapasitas rumah sakit sekaligus menggerakkan ekonomi. Ketiga standardisasi obat-obatan maupun peralatan di ruang ICU rumah sakit untuk menekan angka kematian.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga mengingatkan semua jajaran kepolisian maupun TNI agar benar-benar menegakkan disiplin warga mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Baca juga : Presiden Tugaskan Menteri Luhut Atasi Covid-19 di 9 Provinsi
”Saya sudah bilang dengan Kapolri. Kalau masih banyak yang kumpul-kumpul, siram saja pakai air. Karena ini membahayakan,” tegasnya. ”Siap Pak,” respons sejumlah kapolda dan pangdam.
Gaya Luhut yang lugas dan tegas itu sempat membuat beberapa peserta rapat tergugup ketika ditanya. Akan tetapi, karena kerap juga dibarengi dengan sapaan personal dan canda, diskusi juga diwarnai tawa.
Dalam rapat itu, Doni Munardo melaporkan kesiapan tempat karantina serta alat medis maupun obat-obatan di rumah sakit. Luhut pun meminta semua dokter dan tenaga kesehatan agar dipastikan mendapatkan layanan gratis tes usap sekali seminggu.
”Harus jadi barang itu. Dokter dan perawat pun harus dipastikan extra fooding-nya,” sela Luhut.
Dokter dan perawat harus dipastikan extra fooding-nya.
Doni juga melaporkan kesiapan sejumlah hotel untuk penginapan tenaga medis maupun isolasi pasien tanpa gejala maupun gejala ringan, hasil kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta PHRI.
”Pemda juga diminta sharing. Dia urus makannya. Kita urus hotelnya.” kata Luhut. ”Paten, tuh,” tambah Luhut lagi seusai Doni menyampaikan laporan.
Ketersediaan obat-obat ke rumah sakit untuk standardisasi rumah sakit pun dilaporkan perkembangannya. BNPB dan Kementerian Kesehatan melaporkannya secara detail hingga ke angka-angkanya.
Baca juga : Luhut: Kondisi Perekonomian Akan Terus Dicermati dan Dipulihkan Bertahap
Menkes Terawan memaparkan sejumlah persyaratan gedung atau hotel yang akan digunakan sebagai tempat isolasi. Gedung harus memisahkan peruntukan pasien dengan petugas, memiliki jalur masuk dan keluar yang berbeda, memiliki sarana komunikasi dan transportasi untuk memantau kondisi pasien, pengolahan limbah, hingga ruang terbuka untuk kebugaran pasien.
Luhut kemudian meminta para gubernur dan bupati yang hadir untuk memantau apakah obat dan peralatan yang dijanjikan BNPB maupun Kemenkes itu sudah diterima di pekan depan.
”Kalau belum, telepon saya langsung. Kita ramai-ramai saja demo ke tempat Pak Terawan dan Pak Doni,” tegas Luhut lagi.
Para gubernur juga diminta laporannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, beberapa di antaranya.
Kepada Riza, Luhut meminta agar DKI Jakarta segera mengonversi 13 RSUD menjadi rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk ruang ICU-nya. ”Konversinya sedang dalam proses Pak,” jawab Riza.
”Prosesnya berapa lama?” tanya Luhut lagi. ”Satu dua hari ini Pak,” jawab Riza lagi. ”Wah paten. Baru ini Gerindra (Riza kader Gerindra). Paten juga kalian,” timpal Luhut dan memancing tawa yang lain. ”Saya akan tagih, lho, Anda. Sekarang Selasa. Kamis, saya telepon,” kata Luhut. ”Siap, Pak,” jawab Riza.
Dalam rapat kedua, Luhut melakukan hal serupa. Satu per satu dicek kemajuan prosesnya. Mendengar laporan dari Sekda Jabar bahwa sejumlah obat dan peralatan medis yang dijanjikan belum masuk di sejumlah kabupaten, Luhut meminta Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daniel Tjen agar segera mengambil terobosan memotong prosedur birokrasi.
”Sekarang kau bypass saja itu rumah sakit. Ini, kan, emergency. Boleh, kan?” kata Luhut. Daniel sempat terdiam. ”Kalau tidak boleh, kau bikin saja boleh. Daripada orang mati!” Luhut menyahut. ”Siap. Saya lapor Menkes,” lanjut dokter Daniel yang pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI itu. ”Ya, kau telepon Menkes. Nanti saya telepon juga. Saya sudah SMS Menkes,” Luhut segera menambahkan.
Dalam rapat itu juga dilaporkan telah disederhanakannya peraturan Kementerian Kesehatan terkait perselisihan klaim, dari semulai 10 rumpun persyaratan menjadi empat rumpun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris melaporkan, total pembayaran klaim dari BPJS ke rumah sakit langsung meningkat. Pada 28 September Rp 5,62 miliar, sedangkan 29 September menjadi Rp 5,79 miliar.
Rapat juga mengakomodasi usulan. Atas usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, disepakati lebih memperketat protokol kesehatan di rumah makan di sekitar Jakarta, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rumah makan diperketat hanya untuk menerima pesanan antar makanan, tidak boleh makan di tempat karena di sanalah risiko penularan sangat tinggi.
”Saat makan bersama itu tidak mungkin memakai masker, Pak,” kata Anies. Luhut pun tertawa. ”Iya saya setuju tidak bisa makan pakai masker,” timpalnya.
Luhut memutuskan, per 2 Oktober, rumah makan di Bodetabek diperketat untuk menyelaraskan apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Setelah pukul 18.00, rumah makan tidak diperkenankan lagi menerima tamu untuk makan di tempat. Ini akan dicoba selama sepekan untuk kemudian dievaluasi. ”Kita bertemu satu minggu lagi,” kata Luhut menutup rapat.
Koordinasi birokrasi
[video width="1920" height="1080" mp4="https://kompas.id/wp-content/uploads/2020/10/Luhut-video-1.mp4"][/video]
Kecepatan langkah penanganan Covid menentukan keberhasilan negeri ini mengatasi pandemi. Per 2 Oktober 2020, jumlah kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 per hari tercatat 4.317 kasus. Sementara itu, kasus sembuh per hari 2.853 kasus. Selama angka kesembuhan terus tertinggal dibandingkan angka kasus baru, negeri ini tidak akan pernah terbebas dari jerat pandemi. Bahkan kian lama Covid-19 bisa menjerat negeri ini dengan penumpukan kasus yang membeludak.
Berbagai upaya penanganan Covid-19 yang lamban, tanpa memperhatikan aspek kecepatan dan ketepatan, tak akan berarti banyak, untuk tidak mengatakannya menjadi sia-sia. Percepatan dan pendelegasian pengambilan keputusan; meningkatkan keunggulan eksekusi; mengembangan kemitraan; dan membuat struktur organisasi yang lebih lincah adalah formulanya, menurut Aaron De Smet dan kawan-kawan.
Meningkatkan keunggulan eksekusi salah satu kunci.
Apabila Alexander Poniewierski menyebut era digital sebelum terjadi pandemi sebagai the world of speed, saat ini, kita hidup di era pandemi yang menuntut kecepatan lebih lagi.
Virus penyebab Covid-19 yang bergerak supercepat ini sudah berlari jauh di depan. Kita masih tertinggal jauh di belakang. Virus SARS-CoV-2 sudah menginfeksi 295.499. Sementara kasus sembuh 221.340. Pandemi Covid-19 terlalu canggih untuk ditangani sendiri, kelompok, atau sektoral, tetapi harus dihadapi kekuatan mestakung segenap bangsa.
Kita berharap, gerak cepat paten Luhut dan gerak cepat lainnya mampu mengejarnya. ”Kita semua perlu bekerja. Jangan ada yang merasa paling berjasa,” kata Luhut.